Brasil Akan Gugat Tarif Impor AS ke WTO, Kecam Campur Tangan Politik

Dilansir dari Global Times, Kamar Dagang Luar Negeri Brasil menyetujui usulan untuk memulai konsultasi resmi dengan WTO, yang merupakan langkah pertama dalam penyelesaian sengketa dagang. Keputusan itu telah diajukan ke Presiden Lula, yang akan menentukan bagaimana dan kapan gugatan formal disampaikan ke badan perdagangan dunia.

Menteri Keuangan Fernando Haddad menegaskan bahwa Brasil terbuka untuk dialog, namun tidak akan tunduk pada hubungan yang tidak seimbang.

“Kami tidak akan berinteraksi dengan AS sebagai koloni atau satelit – kami adalah negara berdaulat,” ujar Haddad kepada BandNews.

Ia menilai kenaikan tarif ini terlalu berlebihan dan tidak masuk akal.

Untuk meredam dampak ekonomi dari tarif tersebut, Haddad mengatakan pemerintah akan segera meluncurkan paket bantuan bagi pelaku usaha lokal, termasuk dukungan kredit. Ia mengakui potensi tekanan fiskal dari kebijakan ini, tetapi meyakinkan bahwa semuanya tetap dalam batas anggaran yang ada.

Pemerintah AS menjatuhkan sanksi terhadap Hakim Mahkamah Agung Brasil, Alexandre de Moraes, yang memimpin sidang kasus eks Presiden Brasil, Jair Bolsonaro. Washington menyebut bahwa sanksi ini berkaitan dengan proses hukum terhadap Bolsonaro, yang dituduh merancang upaya mempertahankan kekuasaan meskipun kalah dalam pemilu 2022.

De Moraes dijatuhi sanksi berdasarkan Magnitsky Act, undang-undang yang memungkinkan AS membekukan aset milik pejabat asing atas pelanggaran HAM.

“Tapi dengan menggunakannya untuk pertama kalinya terhadap hakim di negara demokrasi, Trump menghancurkan dasar hak asasi manusia dari undang-undang ini,” ujar sosiolog dan kolumnis urusan luar negeri Brasil, Demetrio Magnoli.

Menurut Guilherme Casaroes, dosen di Sekolah Administrasi Bisnis Sao Paulo dari Yayasan Getulio Vargas, ada tiga faktor utama di balik kebijakan agresif Trump terhadap Brasil. Pertama adalah kedekatan Brasil dengan China, yang menjadikan negara itu ajang perebutan pengaruh geopolitik antara dua kekuatan besar. Kedua, Trump ingin menunjukkan dukungan kepada sekutunya, Bolsonaro. Ketiga, demi kepentingan raksasa teknologi AS.

“Tapi ini juga jelas menunjukkan bahwa motivasi Trump bukanlah soal komersial, melainkan lebih bersifat politik,” kata Casaroes.

Sementara itu, sosiolog dan pengamat politik, Celso Rocha de Barros, menyebut intervensi AS terhadap Mahkamah Agung Brasil sebagai agresi imperialis yang tidak dapat diterima dan menekankan bahwa Brasil harus bernegosiasi mengenai perjanjian ekonomi tanpa mengalah sedikit pun pada isu demokrasi dan politik.