Jakarta, IDN Times - Perusahaan Gas Nasional Bulgaria, Bulgargaz mengumumkan tuntutan kepada Gazprom terkait dengan pemblokiran gas alam secara sepihak. Perusahaan milik negara Rusia itu disebut mengingkari perjanjian antara kedua belah pihak.
Sejak pecahnya perang Rusia-Ukraina, hubungan Bulgaria-Rusia terus memanas usai ikut menjatuhkan sanksi kepada Moskow. Alhasil, aliran gas alam dari Rusia ke Bulgaria sempat dihentikan karena Sofia menolak membayar menggunakan mata uang rubel.
Bulgargaz mengungkapkan keputusan lewat jalur hukum ini merupakan langkah untuk menyelesaikan permasalahan dalam 2 bulan terakhir. Pihaknya menyebut Gazprom tidak bertindak dalam menyelesaikan masalah ini.
"Sebagaimana Rusia yang tidak melakukan upaya apapun dalam menylesaikan masalah ini di luar jalur pengadilan. Maka dari itu, Bulgargaz mengambil langkah penting untuk melindungi kepentingan perusahaan," ungkapnya pada Selasa (9/7/2024), dilansir Reuters.
Dalam pembukaan proses hukum ini, perusahaan sudah mengajukan tuntutan di Pengadilan Internasional Kamar Dagang di Paris sebesar 400 juta euro (Rp7 triliun) atas kerusakan soal pemblokiran gas sepihak pada akhir April 2022.
Sebelumnya, Bulgaria diketahui mendapatkan 90 persen dari pasokan gas alam yang dibutuhkannya dari Gazprom. Usai diblokir, Sofia pun terus berusaha mencari pengganti dari negara lain.
Saat ini, Bulgaria sudah mendapatkan satu per tiga dari kebutuhan konsumsi sebesar 2 miliar meter kubik gas alam dari Azerbaijan. Selain itu, Sofia juga mendatangkan gas alam cair dari Amerika Serikat (AS) dan Timur Tengah lewat terminal di Yunani dan Turki.
Pada Januari 2023, Bulgaria sudah menyetujui perjanjian jangka panjang dengan perusahaan Turki, Botas. Dengan itu, kedua negara bisa mendapatkan infrastruktur gas alam yang dibutuhkannya.
Dilansir The Moscow Times, pada Juni lalu, perusahaan Jerman, Uniper sudah memenangkan tuntutan kompensasi kepada Gazprom sebesar 13 miliar euro (Rp228,5 triliun). Kemenangan itu didapat usai perusahaan Rusia itu telah memutus sepihak suplai gas alam sejak 2022.
Pemutusan itu sempat membuat Uniper di ambang kebangkrutan dan pemerintah Jerman pun menyelamatkannya dengan menasionalisasinya.
Pekan lalu, Daniil Vidinsky yang dikenal pro-Rusia terpilih sebagai Patriark Gereja Ortodoks Bulgaria yang baru. Pada November 2022, ia menyebut demonstrasi Euromaidan pada 2014 sama buruknya dengan invasi Rusia ke Ukraina.
"Kami menuduh sebuah negara menginvasi teritori negara lain dan melanjutkan aksinya yang berujung pada tewasnya manusia dan aksi pengrusakan imbas sebuah agresi," ujarnya, dilansir Balkan Insight.
"Namun, apa yang kami katakan sebagai pendanaan, subversi dan kudeta di Ukraina oleh negara ketiga, di mana pelakunya sengaja mengakibatkan pembunuhan dan korban manusia tak bersalah?" sambungnya.
Saat itu, Rusia berulangkali menyebut bahwa jatuhnya pemerintahan pro-Rusia di Ukraina pada 2014 disebabkan oleh kudeta yang diorganisir oleh AS dan negara-negara Barat lainnya.