BYD Gugat Pemerintah AS, Tuntut Pengembalian Dana Tarif Impor

Empat anak perusahaan BYD, yaitu BYD America LLC, BYD Coach & Bus LLC, BYD Energy LLC, dan BYD Motors LLC, secara resmi menyatakan, Pemerintah AS telah bertindak di luar wewenang undang-undang atau bersifat ultra vires. Dalam dokumen hukumnya, para penggugat menegaskan, penggunaan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA) untuk memberlakukan tarif impor tidak memiliki dasar hukum yang sah. BYD berpendapat struktur hukum IEEPA tidak memberikan mandat kepada presiden untuk menetapkan pajak perbatasan baru tanpa persetujuan dari Kongres.

Dalam argumen hukum tersebut, BYD menjelaskan, penggunaan IEEPA seharusnya terbatas pada situasi darurat keamanan nasional yang luar biasa, bukan sebagai alat regulasi perdagangan rutin yang membebani entitas bisnis internasional secara sepihak. Atas dasar tersebut, BYD menuntut penghentian implementasi tarif secara permanen serta meminta pengembalian seluruh dana tarif yang telah dibayarkan kepada AS, lengkap dengan kompensasi bunga dan biaya litigasi.

Motivasi utama BYD dalam mengajukan gugatan independen ini adalah untuk memperkuat kedudukan hukum perusahaan, guna menarik kembali likuiditas yang terdampak pembayaran tarif sejak 2025. BYD secara tegas menyatakan bahwa langkah hukum ini diambil demi melindungi kemampuannya untuk mendapatkan pengembalian dana atas tarif yang telah dibayarkan, sekaligus sebagai upaya antisipasi agar perusahaan tidak kehilangan hak klaim di masa depan.

Melalui jalur hukum tersebut, BYD berupaya mengamankan aset finansialnya dari kebijakan perdagangan yang dianggap sebagai tindakan proteksionisme sepihak. Upaya hukum BYD ini dilakukan bersamaan dengan gelombang gugatan dari sekitar 3.500 perusahaan global lainnya, termasuk Toyota dan Costco, yang mempertanyakan batasan kekuasaan eksekutif dalam perdagangan internasional.

Perwakilan Perdagangan AS, Jamieson Greer mengungkapkan, Mahkamah Agung tengah mencermati kasus ini karena adanya pertaruhan yang sangat besar bagi stabilitas fiskal negara. Kendati demikian, BYD tetap berkomitmen pada proses litigasi untuk menantang intervensi sepihak terhadap arus modal dan barang internasional.

Penerapan tarif tinggi oleh AS dinilai menjadi ancaman sistemik bagi efisiensi rantai pasok global yang telah terintegrasi selama puluhan tahun. Sekretaris Jenderal Cabang Otomotif Kamar Dagang China, Sun Xiaohong untuk Impor dan Ekspor Produk Mekanik dan Elektronik, menegaskan kebijakan ini tidak hanya berdampak pada produsen otomotif domestik dan asing, tetapi juga menimbulkan tantangan serius bagi stabilitas rantai pasok global, sehingga memperkuat keharusan bagi perusahaan untuk melindungi hak-hak mereka melalui jalur hukum.

Langkah hukum BYD ini dipandang sebagai preseden penting bagi perusahaan global lainnya dalam menghadapi kebijakan proteksionisme. Di sisi lain, analisis industri menunjukkan bahwa BYD telah berkontribusi pada ekonomi lokal AS melalui investasi manufaktur dan penyediaan kendaraan ramah lingkungan yang terjangkau. Hasil gugatan ini kini menjadi perhatian utama investor internasional karena akan menentukan masa depan akses pasar otomotif.