Cegah Peredaran Makanan dan Obat Ilegal, BPOM Harus Seperti KPK

Pada kegiatan Lokakarya BPOM dengan sejumlah pelaku usaha di Jawa Timur, Harry berharap BPOM bisa bekerja layaknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas makanan dan obat ilegal.

“Kalau bisa berikan kekuatan penuh kepada BPOM, di situ ada aparat hukumnya. Seperti KPK tapi bidang makanan dan obat. Menurut saya, kalau ada orang meninggal karena keracunan makanan atau obat, itu BPOM yang bisa disalahkan,” tambahnya.

Sebelum 2015, proses perizinan makanan dan obat bisa memakan waktu ratusan hari. Kini, BPOM memangkas proses perizinan, bahkan pengusaha bisa mendapat nomor izin edar dalam waktu satu hari. Karenanya, tidak ada lagi alasan bagi pelaku usaha untuk tidak mendaftarkan produk makanan atau obatnya.  

“Sekarang sudah bisa sampai 1 hari, itu satu kemajuan yang harus terus ditingkatkan,” sambung dia. 

Melalui kegiatan lokakarya yang diselenggarakan di Hotel JW Marriott Surabaya, Ketua BPOM RI, Penny K Lukito, berharap para pelaku usaha memanfaatkan momen tersebut sebagai sarana untuk mengenali tahapan-tahapan perizinan.

Belajar dari tahun-tahun sebelumnya, BPOM memahami keluhan pelaku usaha tentang proses perizinan yang bertele-tele. Alhasil, banyak dari mereka yang nekat menjual barangnya ke pasar tanpa izin. Menurut Penny, hal ini berbahaya karena produk yang beredar belum dijamin keamanan serta kesehatannya.

“Jangan begitu kami lakukan operasi, ditemukan ilegal, nanti baru ikut pembimbingan. Sebelum itu harus aktif juga ke BPOM,” ulas Penny.