Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto mengungkap telah memangkas ratusan regulasi penyaluran pupuk yang mempersulit petani. Hal itu dia sampaikan dalam pidato nota keuangan RAPBN 2026 dalam Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD Republik Indonesia 2025 di Jakarta, Jumat (15/8/2025).
"Pemerintah memangkas 145 regulasi penyaluran pupuk yang rumit. 145 peraturan kita pangkas, hasilnya produksi beras meningkat," ujar Prabowo.
Berdasarkan keterangan Kementerian Pertanian, pemerintah telah mengambil langkah mengatasi keterlambatan distribusi pupuk subsidi dengan memangkas 145 regulasi yang dinilai memperlambat alur distribusi.
Dengan kebijakan ini, prosedur administrasi yang sebelumnya dianggap berbelit-belit kini disederhanakan, sehingga diharapkan petani dapat lebih mudah dan cepat memperoleh pupuk subsidi.
"Pemerintah berkomitmen mempermudah akses petani terhadap pupuk subsidi dengan memangkas aturan yang selama ini jadi penghambat. Kami ingin petani lebih cepat mendapatkan pupuk tanpa melalui prosedur yang berlapis," ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), seusai memimpin Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pupuk di kantor pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Ragunan, Jakarta Selatan, pada Selasa (12/11/2024).
Menurut Zulhas, Industri pupuk merupakan industri dengan peraturan dan pengelolaan yang kompleks. Terdapat 41 Undang-undang, 23 peraturan pemerintah, serta enam peraturan Presiden (Perpres) dan Instruksi Presiden (Inpres) yang mengatur tentang pupuk. Untuk penyaluran ke petani pun, dibutuhkan persetujuan dari pemerintah daerah. Akibatnya, petani sering terlambat mendapatkan pupuk.
"Mulai sekarang, tidak ada lagi izin berlapis dari pemerintah daerah ataupun kementerian/Lembaga lain. Kementan langsung menetapkan alokasi setiap daerah ke PT Pupuk Indonesia berdasarkan data yang reliabel dan valid, dilanjutkan distribusi ke Gapoktan yang akan membagikan langsung ke petani binaan," ujar Zulhas dalam keterangan tertulis Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian.
Berdasarkan pernyataan Zulhas, apa yang disampaikan Prabowo soal pemangkasan 145 regulasi penyaluran pupuk yang mempersulit petani adalah benar dan sesuai fakta.