Cek Perbedaan Gaji PNS dan PPPK 2026 di Sini, Terbaru!

Untuk PNS, penetapan gaji pokok merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) tentang Gaji PNS yang diperbarui secara berkala, sementara untuk PPPK diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang Gaji dan Tunjangan PPPK. Menariknya, tahun ini semua aturan tersebut telah diselaraskan di bawah UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi tonggak utama penyetaraan hak bagi seluruh pegawai pemerintah.

Meskipun sumber hukumnya berbeda secara administratif, nominal yang kamu terima di rekening setiap tanggal muda dipastikan tidak akan memiliki kesenjangan yang lebar untuk level jabatan yang sama, kok. Pemerintah berupaya memastikan setiap pegawai, baik tetap maupun kontrak, mendapatkan apresiasi yang layak sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawabnya masing-masing. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi kamu yang mengutamakan nilai kompensasi dasar yang stabil sebagai jaminan kesejahteraan harian dalam meniti karier di instansi pemerintah.

Gaji pokok PNS telah ditetapkan secara nasional dan berlaku untuk seluruh Indonesia. Berikut gambaran rentang gaji pokok tahun 2026 berdasarkan golongan. Golongan I diperuntukkan bagi PNS dengan latar belakang pendidikan SD hingga SMP dan menjalankan tugas operasional dasar.

• Golongan I/a berkisar Rp1.685.700 hingga Rp2.522.600.

• Golongan I/b berkisar Rp1.840.000 hingga Rp2.670.700.

• Golongan I/c berkisar Rp1.918.700 hingga Rp2.783.700.Golongan I/d berkisar Rp1.999.900 hingga Rp2.901.400.

Golongan II biasanya ditempati oleh lulusan SMA, SMK, hingga Diploma III dengan tugas administratif dan teknis.

• Golongan II/a berkisar Rp2.184.000 hingga Rp3.643.400.

• Golongan II/b berkisar Rp2.385.000 hingga Rp3.797.500.

• Golongan II/c berkisar Rp2.485.000 hingga Rp3.958.200.

• Golongan II/d berkisar Rp2.591.000 hingga Rp4.125.000.

Golongan III merupakan jenjang awal bagi lulusan sarjana yang lolos seleksi CPNS.

• Golongan III/a berkisar Rp2.785.700 hingga Rp4.575.200.

• Golongan III/b berkisar Rp2.903.600 hingga Rp4.768.800.

• Golongan III/c berkisar Rp3.026.400 hingga Rp4.970.500.

• Golongan III/d berkisar Rp3.154.400 hingga Rp5.180.700.

Golongan IV merupakan golongan tertinggi yang umumnya ditempati pejabat struktural senior.

• Golongan IV/a berkisar Rp3.287.800 hingga Rp5.399.900.

• Golongan IV/b berkisar Rp3.426.900 hingga Rp5.628.300.

• Golongan IV/c berkisar Rp3.571.900 hingga Rp5.866.400.

• Golongan IV/d berkisar Rp3.723.000 hingga Rp6.114.500.

• Golongan IV/e berkisar Rp3.880.400 hingga Rp6.373.200.

Perlu diingat angka-angka ini baru gaji pokok, belum termasuk tunjangan apa pun.

Gaji pokok PPPK telah diatur dalam regulasi pemerintah dan dibagi ke dalam lebih banyak golongan dibanding PNS. Tujuannya agar penyesuaian gaji bisa lebih fleksibel sesuai kebutuhan formasi dan kompetensi. Secara umum, kisaran gaji pokok PPPK 2026 berada pada rentang berikut:

• Golongan I: sekitar Rp1.938.500

• Golongan II: sekitar Rp2.116.900

• Golongan III: sekitar Rp2.206.500

• Golongan IV: sekitar Rp2.299.800

• Golongan V: sekitar Rp2.511.500

• Golongan VI: sekitar Rp2.742.800

• Golongan VII: sekitar Rp3.016.500

• Golongan VIII: sekitar Rp3.319.600

• Golongan IX: sekitar Rp3.781.000

• Golongan X: sekitar Rp4.121.600

• Golongan XI: sekitar Rp4.515.000

• Golongan XII: sekitar Rp4.967.000

• Golongan XIII: sekitar Rp5.473.000

• Golongan XIV: sekitar Rp6.037.000

• Golongan XV: sekitar Rp6.659.600

• Golongan XVI: sekitar Rp7.329.000

Jika dibandingkan dengan gaji pokok PNS, terlihat bahwa pada golongan menengah ke atas, gaji pokok PPPK bisa lebih tinggi. Inilah yang sering membuat PPPK terlihat lebih menarik secara nominal di awal karier. Namun, perlu diingat bahwa gaji pokok ini belum tentu mencerminkan total penghasilan bersih yang diterima setiap bulan.

Gaji PNS sebenarnya terdiri dari banyak lapisan. Itulah sebabnya take home pay PNS sering jauh lebih besar dibanding gaji pokoknya. Gaji pokok adalah komponen dasar yang ditentukan oleh golongan, pangkat, dan MKG. Ini adalah angka tetap yang tercantum dalam peraturan pemerintah dan menjadi dasar perhitungan berbagai tunjangan.

Tunjangan keluarga diberikan kepada PNS yang sudah menikah. Besarannya adalah 10 persen dari gaji pokok untuk pasangan (suami atau istri), serta 2 persen per anak dengan maksimal tiga anak. Anak yang berhak menerima tunjangan adalah yang berusia di bawah 21 tahun, belum menikah, dan belum memiliki penghasilan sendiri.

Tunjangan jabatan diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan struktural maupun fungsional. Untuk jabatan struktural, besarannya sudah ditetapkan berdasarkan eselon. Misalnya eselon I/a mendapatkan sekitar Rp5.500.000, eselon II/a sekitar Rp3.250.000, eselon III/a sekitar Rp1.260.000, dan eselon IV/a sekitar Rp540.000 per bulan.

Untuk jabatan fungsional seperti guru, dosen, dokter, peneliti, penyuluh, auditor, dan lain-lain, besarannya sangat bervariasi tergantung jenjang keahlian dan sertifikasi yang dimiliki.

Tunjangan kinerja atau tukin merupakan komponen paling besar dalam penghasilan PNS modern. Tukin diberikan berdasarkan capaian kinerja dan kelas jabatan, serta sangat bergantung pada instansi. Ada instansi yang tukinnya hanya sekitar Rp2 juta, namun ada juga yang mencapai puluhan juta per bulan. 

Selain itu, PNS juga menerima uang makan harian berdasarkan golongan. Golongan I dan II menerima sekitar Rp41 ribu per hari, golongan III sekitar Rp44 ribu per hari, dan golongan IV sekitar Rp48 ribu per hari. Masih ada pula tunjangan pangan berupa beras 10 kg per orang per bulan atau pengganti uang sekitar Rp72.420 per jiwa.

Struktur penghasilan PPPK secara umum mirip dengan PNS, tetapi terdapat beberapa perbedaan penting dalam implementasinya. Gaji pokok adalah komponen utama yang ditetapkan berdasarkan golongan saat pengangkatan. Berbeda dengan PNS, PPPK tidak mengalami kenaikan gaji berkala otomatis setiap dua tahun. Penyesuaian gaji biasanya terjadi ketika kontrak diperpanjang atau ada kebijakan baru dari pemerintah.

Tunjangan keluarga tetap diberikan kepada PPPK yang telah menikah, dengan skema yang mirip seperti PNS. Pasangan memperoleh sekitar 10 persen dari gaji pokok, dan anak memperoleh 2 persen per anak dengan maksimal tiga anak.

Tunjangan jabatan juga berlaku bagi PPPK yang menduduki jabatan struktural maupun fungsional tertentu. Guru PPPK, misalnya, bisa menerima tunjangan profesi jika sudah tersertifikasi. Begitu pula tenaga kesehatan, penyuluh, dan jabatan fungsional lainnya.

Tunjangan kinerja tetap menjadi komponen terbesar jika instansi tempat PPPK bekerja memang memberikan tukin. Namun, di sinilah perbedaan besar muncul. Tidak semua instansi memberikan tukin penuh kepada PPPK seperti kepada PNS. Sebagian instansi menyamakan, sebagian membedakan, dan sebagian lagi belum memberikan sama sekali. PPPK juga tetap bisa menerima uang makan dan tunjangan pangan, tergantung kebijakan instansi dan pemerintah daerah.

Agar lebih mudah dipahami, mari lihat simulasi perhitungan dengan contoh nyata, ya. Misalnya kamu adalah fresh graduate S1 yang baru diterima sebagai PNS golongan III/a dengan masa kerja 0 tahun.

Gaji pokok: Rp2.785.700
Tunjangan kinerja (estimasi instansi menengah): Rp5.000.000
Tunjangan pangan (1 orang): Rp72.420
Uang makan (22 hari kerja x Rp44.000): Rp968.000

Total penghasilan kotor: Rp8.826.120

Kemudian ada potongan:
Iuran pensiun 4,75 persen sekitar Rp132.320
BPJS Kesehatan 1 persen sekitar Rp27.857

Total potongan sekitar Rp160.000

Maka take home pay yang kamu terima setiap bulan berada di kisaran Rp8.600.000.

Angka ini tentu bisa jauh lebih besar jika kamu bekerja di instansi dengan tukin tinggi, atau bisa lebih kecil jika tukinnya rendah. Namun simulasi ini memberi gambaran realistis bahwa penghasilan PNS jauh lebih kompleks daripada sekadar gaji pokok.

Agar lebih konkret, mari menghitung simulasi yang setara dengan contoh PNS sebelumnya. Misalnya kamu adalah lulusan S1 yang diterima sebagai PPPK Guru pada golongan IX.

Gaji pokok: Rp3.781.000
Tunjangan profesi guru (jika sudah sertifikasi): sekitar Rp3.000.000
Uang makan (estimasi): Rp900.000
Tunjangan pangan: Rp72.420

Total penghasilan kotor: sekitar Rp7.753.420

Potongan:
BPJS Kesehatan sekitar 1 persen: Rp37.810
Pajak penghasilan estimasi: sekitar Rp100.000

Total potongan sekitar Rp140.000

Take home pay bersih sekitar Rp7.600.000 per bulan.

Jika dibandingkan dengan simulasi PNS fresh graduate yang bisa mencapai Rp8,5 juta karena tukin besar, maka terlihat hasil akhirnya sangat bergantung pada instansi dan jenis tunjangan yang diperoleh. Di sinilah perbedaan gaji PNS dan PPPK 2026 menjadi sangat kontekstual, bukan sekadar soal angka gaji pokok, ya.

Setelah melihat poin-poin di atas, jelas terlihat bahwa kesejahteraan bagi aparatur negara terus mengalami perbaikan yang sangat positif, ya. Kamu kini sudah memiliki gambaran yang utuh mengenai perbedaan gaji PNS dan PPPK 2026 beserta segala keuntungan yang melekat pada masing-masing jalur pilihan tersebut. Segera persiapkan dirimu dengan matang, lengkapi semua dokumen yang diperlukan, dan pilihlah jalur yang paling sesuai dengan kata hati serta tujuan masa depanmu sebagai abdi negara.