Anomali Data Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I, Celios Ungkap 4 Poin Ini

08 Mei 2026, 22:18 WIB

Triyan Pangastuti

Anomali Data Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I, Celios Ungkap 4 Poin Ini

ilustrasi pertumbuhan ekonomi (unsplash.com/Getty Images)

Intinya Sih

Celios menyoroti empat anomali dalam data pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026, termasuk ketidaksesuaian antara konsumsi rumah tangga yang naik dan turunnya Indeks Keyakinan Konsumen.
Lonjakan PMTB kendaraan dinilai bukan karena kekuatan industri lokal, melainkan akibat impor untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang membuat industri alat angkutan justru terkontraksi.
Pertumbuhan tinggi industri makanan-minuman diduga terdorong program Makan Bergizi Gratis, sementara konsumsi pemerintah meningkat tajam namun kontribusinya ke PDB tetap kecil.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Ekonom menilai realisasi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61 persen terdapat sejumlah indikator menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang perlu dicermati karena tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat.

“Kalau kita lihat konsumsi rumah tangga, pertumbuhannya mencapai 5,52 persen pada kuartal I 2026, lebih tinggi dibanding 4,96 persen pada periode yang sama tahun lalu. Namun, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) justru turun dari 127,0 pada Januari menjadi 122,9 pada Maret, biasanya, IKK mencerminkan tren konsumsi, tetapi data BPS menunjukkan sebaliknya,” ujar Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda kepada IDN Times Jumat (8/5/2026).

1. Sektor pakaian dan alas kaki justru alami penurunan

Gedung PT Sepatu Bata Tbk. (bataindustrials.co.id)

Ia menambahkan beberapa subsektor, seperti pakaian, alas kaki, dan jasa perawatan, justru mengalami perlambatan meski ada momen Ramadhan-Lebaran yang biasanya mendorong belanja.

Huda juga menyoroti pertumbuhan konsumsi transportasi dan komunikasi yang melonjak menjadi 6,91 persen pada kuartal I 2026, lebih tinggi dibanding empat kuartal sebelumnya. Namun, sektor jasa terkait, seperti transportasi dan pergudangan serta informasi dan komunikasi, justru tumbuh lebih lambat dibanding tahun lalu.

“Ini menunjukkan konsumsi di sektor tersebut tidak didukung oleh aktivitas nyata di jasa terkait,” jelasnya.

2. PMTB naik diduga karena impor kendaraan

Ilustrasi impor (Dok Bea Cukai)

Selain itu, ia mencatat lonjakan pembentukan modal tetap bruto (PMTB), terutama pada subsektor kendaraan, yang tumbuh 12,39 persen. Namun, industri alat angkutan justru terkontraksi hingga -5,02 persen.

Menurut Huda, hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh impor kendaraan untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Angka tinggi PMTB kendaraan sebenarnya bukan indikator kekuatan industri dalam negeri, melainkan efek dari impor.

3. Industri makanan minuman tinggi karena terdorong program MBG

Makanan ringan dan minuman dalam kemasan yang tersedia di Koperasi Kelurahan Merah Putih, Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (30/3/2026). (IDN Times/Yovita Arnelia)

Ia menjelaskan industri pengolahan juga menunjukkan perlambatan signifikan. Pada kuartal I 2026 hanya tumbuh 5,04 persen, lebih rendah dibanding kuartal sebelumnya. Purchasing Manager Index (PMI) manufaktur menurun pada Maret 2026, dan beberapa subsektor seperti tembakau, karet, plastik, serta otomotif mengalami kontraksi.

Di sisi lain, industri makanan dan minuman justru tumbuh tinggi hingga 7,04 persen, kemungkinan terdorong oleh program Makan Bergizi Gratis (MBG). Huda menekankan, jika pertumbuhan industri makanan dan minuman banyak diserap oleh program MBG, maka kontribusi UMKM terhadap PDB perlu dipertanyakan.

4. Konsumsi pemerintah besar tapi kontribusi ke PDB kecil

Ilustrasi proyek infrastruktur publik (pexels.com/SevenStorm)

Di sisi lain, pertumbuhan konsumsi pemerintah yang meningkat 20 persen juga menjadi sorotan. Meski angkanya tinggi, kontribusinya terhadap PDB relatif rendah karena sebagian besar belanja diarahkan untuk pegawai dan barang, bukan belanja modal. Ia memperingatkan risiko bahwa jika belanja pemerintah “digeber” di triwulan awal, triwulan tiga dan empat berpotensi kekurangan stimulus.

Huda menyimpulkan, meski angka 5,61 persen terlihat impresif, data yang ada menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia rapuh dan tidak sepenuhnya sejalan dengan kondisi masyarakat. Pelemahan rupiah dan minimnya minat investor asing memperkuat kekhawatiran bahwa pertumbuhan ini lebih bersifat angka di atas kertas daripada kekuatan ekonomi nyata.