China Siapkan Balasan jika Uni Eropa Sahkan Aturan Made in Europe

Uni Eropa memperkenalkan rancangan Industrial Accelerator Act pada Maret 2026. Regulasi ini mensyaratkan perusahaan yang ingin mengakses pendanaan publik di sektor otomotif, teknologi hijau, dan baja untuk memenuhi ambang batas minimum penggunaan komponen buatan UE.

Secara tidak langsung, aturan ini berpotensi membatasi gerak produsen baterai dan kendaraan listrik asal China. Perusahaan asing diharuskan bermitra dengan entitas Eropa dan berbagi pengetahuan teknologi sebagai syarat operasi.

Merespons hal ini, Kamar Dagang China untuk Uni Eropa memandang rancangan tersebut sebagai bentuk pergeseran menuju proteksionisme.

"Ini akan memengaruhi kerja sama perdagangan antara Uni Eropa dan China," tulis perwakilan kamar dagang tersebut dalam pernyataan resminya, dilansir Daily Sabah.

Bagi UE, proposal ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk memulihkan daya saing, menahan laju penurunan kapasitas industri, serta menjaga stabilitas lapangan kerja di kawasan tersebut.

Kementerian Perdagangan China menyuarakan kekhawatiran serius dan menyebut rancangan regulasi tersebut berpotensi menciptakan diskriminasi sistemik yang bertentangan dengan prinsip Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Juru bicara kementerian menilai preferensi asal produk (EU origin) dalam pengadaan dan dukungan publik sebagai hambatan investasi yang nyata.

"Jika Uni Eropa tetap menerapkan aturan ini dan merugikan kepentingan perusahaan China, kami akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan sah perusahaan kami," menurut pernyataan resmi Kementerian Perdagangan China, dilansir The Peninsula Newspaper.

Meski demikian, Beijing menegaskan tetap membuka ruang dialog dengan UE guna mencari solusi yang saling menguntungkan sebelum mengambil tindakan balasan.

Menanggapi kritik tersebut, Komisi Eropa menekankan pentingnya asas timbal balik dalam perdagangan internasional.

"Kami adalah salah satu pasar paling terbuka di dunia, dan kami mengharapkan tingkat keterbukaan yang serupa dari mitra kami," ujar salah satu juru bicara Komisi Eropa.

Pihak Brussels juga menegaskan usulan kebijakan ini disusun dengan mempertimbangkan kepentingan warga dan iklim bisnis Eropa, sembari tetap terbuka terhadap masukan global.

Di lingkup internal Uni Eropa, masih terdapat perbedaan pandangan. Prancis cenderung mendorong aturan kandungan lokal yang lebih ketat, sementara Jerman dan beberapa negara lain mengusulkan pendekatan yang lebih inklusif. Sejumlah pihak di internal Eropa juga menyoroti risiko kenaikan biaya produksi dan potensi pembatasan akses inovasi akibat aturan ini.

Saat ini, rancangan undang-undang tersebut masih dalam tahap pembahasan oleh Parlemen Eropa dan Dewan Eropa. Di sisi lain, pemerintah China terus mengomunikasikan keberatannya melalui perwakilan diplomatik di berbagai negara anggota UE.