Cryptocurrency Memungkinkan Penggelapan Pajak Menjamur

01 Jun 2021, 11:53 WIB

Default Image IDN

Jakarta, IDN Times – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat(AS) Joe Biden ingin lebih ketat dalam hal menindak penipuan pajak. Sayangnya, mata uang digital atau cryptocurrency yang banyak diminati saat ini, dianggap sebagai ancaman pada sistem perpajakan.

Menurut Departemen Keuangan AS, cryptocurrency menawarkan cara kepada investor untuk melindungi pendapatan mereka dari otoritas pajak.

“Dengan cara itu, ekonomi kripto berkontribusi pada kesenjangan pajak AS,” menurut Departemen Keuangan dalam laporan yang dikeluarkan minggu lalu, sebagaimana dikutip dari CNBC, Senin (31/5/2021).

Kesenjangan pajak merupakan selisih antara pajak yang dibayarkan dan pajak yang terutang. Gedung Putih memperkirakan kesenjangan pajak akan mencapai sebesar 7 triliun dolar AS atau sekitar Rp98 ribu triliun selama dekade berikutnya.

“Cryptocurrency sudah menimbulkan masalah deteksi yang signifikan dengan memfasilitasi aktivitas ilegal secara luas termasuk penggelapan pajak,” jelas Departemen Keuangan.

1. Cara cryptocurrency memungkinkan penghindaran pajak

Ilustrasi Pajak (IDN Times/Arief Rahmat)

Menurut para ahli pajak, cara cryptocurrency memungkinkan penghindaran pajak bisa terjadi sebagian besar karena persyaratan pelaporan yang longgar.

Lembaga pajak AS, Internal Revenue Service (IRS), dipercaya tidak dapat melacak pendapatan atau transaksi kripto jika tidak dilaporkan oleh bursa, bisnis, dan pihak ketiga lainnya. Itu berarti penghasilannya mungkin untuk tidak dikenakan pajak.

“Tidak ada yang menetapkan aturan yang jelas tentang itu, jadi ada banyak hal yang tidak dilaporkan,” kata Jon Feldhammer, mitra di firma hukum Baker Botts dan mantan litigator senior IRS.

“Setiap kali Anda membuat jalur nonpelaporan, Anda menciptakan cara untuk mendapatkan keuntungan dari penipuan pajak dengan cara yang tidak dapat dilacak atau jauh lebih sulit untuk dilacak,” katanya lagi.

2. Perbedaan cryptocurrency dan uang tradisional

Bitcoin (Pixabay/tom bark)

Di Amerika, penggunaan uang tunai diatur oleh negara. Misalnya, bisnis yang menerima lebih dari 10 ribu dolar AS tunai dari pelanggan harus mengajukan laporan transaksi mata uang tersebut.

Laporan ini memberi tahu pemerintah bahwa pembeli atau pelanggan itu memiliki banyak uang yang mungkin telah atau mungkin tidak dilaporkan pada pengembalian pajak.

Namun, aturan yang sama tidak berlaku untuk cryptocurrency. Bisnis mobil bekas yang menerima 20 ribu dolar AS dalam bentuk Bitcoin dari pelanggan tidak memiliki kewajiban untuk mengajukan laporan transaksi mata uang itu. Penghasilan itu juga bisa tidak dikenakan pajak jika tidak dilaporkan pada pengembalian pajak pemilik bisnis, kata Feldhammer.

“Meskipun merupakan bagian yang relatif kecil dari pendapatan bisnis saat ini, transaksi cryptocurrency cenderung meningkat dalam dekade berikutnya, terutama dengan adanya rezim pelaporan rekening keuangan berbasis luas,” kata laporan Departemen Keuangan.

Di sisi lain, mata uang virtual tidak harus dibeli atau dijual melalui bursa, yang membuat transaksinya lebih buram bagi pejabat pemerintah.

3. Penerimaan cryptocurrency meningkat

Ilustrasi cryptocurrency. (IDN Times/Aditya Pratama)

Cryptocurrency telah dengan cepat menjadi alternatif uang tunai karena lebih banyak pedagang menerima Bitcoin dan mata uang virtual lainnya sebagai pembayaran. Investor juga makin banyak yang berinvestasi di cryptocurrency karena dapat memberikan pengembalian tinggi dalam waktu singkat. Akibat ini, harga cryptocurrency telah melonjak tajam.

Pada Senin, Ethereum memperpanjang kenaikan yaitu melonjak lebih dari 8 persen menjadi 2.587 dolar AS tetapi tetap 40 persen di bawah rekor tertingginya yang di atas 4.300 dolar AS yang dicapai awal bulan ini.

Harga Bitcoin juga naik. Cryptocurrency terbesar dan paling terkenal di dunia itu naik 3,7 persen menjadi 36.977 dolar AS. Namun harga Bitcoin telah turun lebih dari 35 persen bulan ini, dibebani oleh tekanan regulasi yang meningkat di sektor ini.