Daftar Gaji PPPK Paruh Waktu Pranata Trantibum di 38 Provinsi

Sistem PPPK paruh waktu diperuntukkan bagi tenaga non-ASN yang belum lolos seleksi penuh waktu, namun tetap ingin berkiprah di instansi pemerintahan. Dalam regulasi, mereka dapat diangkat dengan perjanjian kerja dan jam kerja yang lebih fleksibel dibandingkan pegawai penuh waktu.

Bagi kita yang mungkin selama ini berstatus honorer atau non-ASN, skema ini memberikan harapan baru, lho. Kita jadi bisa mendapatkan penghasilan, status yang lebih resmi, dan kesempatan untuk berkarir ke depan. Ini pula sebabnya muncul perhatian besar terhadap gaji PPPK paruh waktu pranata trantibum itu sendiri.

Salah satu formasi yang ditetapkan pada penetapan PPPK paruh waktu ialah pranata trantibum. Melansir laman resmi Satpol PP Lampung, pranata trantibum memiliki tanggung jawab membantu Kepala Satpol PP dalam kegiatan pencapaian ketertiban umum.

Profesi ini bertugas melakukan kegiatan penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Pranata trantibum mengkoordinir penyelenggaraan ketertiban umum lintas kabupaten/kota.

Selain itu, profesi ini juga merumuskan rencana kerja dalam rangka pengamanan untuk pencapaian ketertiban. Apabila diperlukan, pranata trantibum berperan mengusulkan personil yang akan diperbantukan pada tugas lain kepada pimpinan melalui sekretariat, pengamanan, dan penertiban.

Beberapa tugas utama pranata trantibum meliputi:

1. Mengoordinir penyelenggaraan ketertiban umum lintas kabupaten/kota.

2. Mengoordinir pelaksanaan urusan-urusan pengendalian operasional dan pengamanan.

3. Membuat rencana kerja pengamanan ketertiban masyarakat.

4. Melaksanakan koordinasi lintas instansi, termasuk dengan Kepolisian RI.

5. Membina disiplin personil Satpol PP dan ASN di lingkupnya.

6. Melaksanakan tugas lain sesuai arahan pimpinan.
   

Aturan resmi yang mengatur skema ini adalah Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu. Dalam aturan tersebut ditegaskan, gaji PPPK paruh waktu harus paling sedikit setara dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di wilayah tersebut.

Skema lainnya: jam kerja lebih singkat, yakni 4 jam per hari atau 20 jam per minggu, menunjukkan peran ini memang part-time. Sumber pendanaan gaji PPPK paruh waktu bisa berasal dari luar belanja pegawai, yang berarti anggaran bisa fleksibel sesuai instansi. Dengan aturan ini, kita bisa lebih yakin gaji tidak bisa diturunkan seenaknya, meskipun nominalnya bergantung pada wilayah dan kemampuan anggaran daerah.

Sebelum kita melihat angka-angka spesifik, penting untuk memahami besaran gaji bagi formasi Pranata Trantibum dalam skema PPPK paruh waktu akan mengacu minimal pada nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) di masing-masing wilayah.

Ketentuan ini tercantum dalam Keputusan MenPAN RB Nomor 16 Tahun 2025 yang menyebutkan gaji harus “paling sedikit setara dengan besaran upah minimum yang berlaku di wilayah kerja". Jadi, daftar UMP 2025 bisa kita jadikan patokan realistis untuk memperkirakan kisaran gaji di setiap daerah.

Berikut daftar UMP 2025 di 38 provinsi Indonesia yang bisa dijadikan acuan gaji PPPK paruh waktu Pranata Trantibum:

1. Aceh – Rp 3.685.616

2. Sumatera Utara – Rp 2.992.559

3. Sumatera Barat – Rp 2.994.193

4. Riau – Rp 3.508.776

5. Jambi – Rp 3.234.535

6. Sumatera Selatan – Rp 3.681.571

7. Bengkulu – Rp 2.670.039

8. Lampung – Rp 2.893.070

9. Kep. Bangka Belitung – Rp 3.876.600

10. Kep. Riau – Rp 3.623.654

11. Banten – Rp 2.905.119

12. DKI Jakarta – Rp 5.396.761

13. Jawa Barat – Rp 2.191.232

14. Jawa Tengah – Rp 2.169.349

15. DI Yogyakarta – Rp 2.264.080

16. Jawa Timur – Rp 2.305.985

17. Bali – Rp 2.996.560

18. Nusa Tenggara Barat – Rp 2.602.931

19. Nusa Tenggara Timur – Rp 2.328.969

20. Kalimantan Barat – Rp 2.878.286

21. Kalimantan Tengah – Rp 3.473.621

22. Kalimantan Selatan – Rp 3.496.195

23. Kalimantan Timur – Rp 3.579.313

24. Kalimantan Utara – Rp 3.580.160

25. Sulawesi Utara – Rp 3.775.425

26. Sulawesi Tengah – Rp 2.914.583

27. Sulawesi Tenggara – Rp 3.073.551

28. Sulawesi Selatan – Rp 3.657.527

29. Sulawesi Barat – Rp 3.104.430

30. Gorontalo – Rp 3.221.731

31. Maluku Utara – Rp 3.408.000

32. Maluku – Rp 3.141.700

33. Papua – Rp 4.285.850

34. Papua Barat – Rp 3.615.000

35. Papua Tengah – Rp 4.285.848

36. Papua Pegunungan – Rp 4.285.850

37. Papua Selatan – Rp 4.285.850

38. Papua Barat Daya – Rp 3.615.000

Angka-angka di atas adalah acuan minimal (UMP). Gaji aktual untuk PPPK paruh waktu Pranata Trantibum bisa lebih tinggi bila instansi menambahkan tunjangan kinerja, risiko lapangan, atau penyesuaian wilayah. Ini berarti setiap daerah bisa memiliki kisaran berbeda tergantung kebijakan anggaran.

Banyak dari kita tentu penasaran, apakah menjadi PPPK paruh waktu benar-benar memberikan keuntungan yang sepadan dengan status dan gajinya? Pertanyaan ini wajar, sebab banyak tenaga honorer selama ini merasa terjebak dalam ketidakpastian status maupun kesejahteraan. Dengan skema baru ini, kita akhirnya mendapatkan bentuk pengakuan resmi dari negara tanpa kehilangan fleksibilitas dalam bekerja.

Selain itu, bagi kita yang sudah lama mengabdi sebagai honorer di lapangan, terlebih di bidang ketertiban umum, status ini menjadi wujud penghargaan atas dedikasi yang telah diberikan. Pemerintah melalui PPPK Paruh Waktu memberikan jembatan antara status non-ASN menuju aparatur yang diakui secara hukum. Kita pun bisa menata karier sambil menikmati waktu kerja yang lebih manusiawi.

Namun, tentu saja, skema ini tak hanya tentang keuntungan. Ada sisi tantangan yang perlu kita pahami sejak awal agar keputusan untuk bergabung menjadi lebih bijak dan realistis, lho. Karena itu, mari kita bahas keuntungan dan tantangan dari dua sisi: yang menggembirakan dan yang perlu kita waspadai bersama.

Keuntungan:

1. Status lebih resmi: PPPK paruh waktu diakui sebagai pegawai ASN kontrak, bukan lagi tenaga honorer tanpa kepastian.

2. Jam kerja lebih fleksibel (4 jam/hari), cocok bagi kita yang ingin menyeimbangkan pekerjaan, keluarga, dan aktivitas lain.

3. Gaji dijamin sesuai UMP/UMK, memberi kepastian pendapatan yang legal dan transparan.
   

Tantangan:

1. Karena status paruh waktu, stabilitas jangka panjang belum sepenuhnya terjamin.

2. Besaran gaji bergantung pada UMP daerah, yang artinya di provinsi ber-UMP rendah, pendapatan relatif lebih kecil.

3. Proses penilaian dan perpanjangan kontrak bisa ketat, jafi kita perlu tetap disiplin dan berkinerja baik agar bisa diperpanjang atau diangkat menjadi penuh waktu.

Langkah pertama, pastikan kita terdaftar di data tenaga non-ASN resmi BKN. Pemerintah memberi prioritas kepada tenaga honorer yang sudah lama bekerja dan terdata secara valid. Kedua, pilih lokasi penempatan strategis, seperti provinsi dengan UMP tinggi seperti Jakarta, Papua, atau Bali berpotensi memberi gaji lebih besar.

Selain itu, siapkan diri dengan kemampuan teknis dan administratif yang kuat. Profesi pranata trantibum menuntut kemampuan koordinasi lintas instansi, perencanaan pengamanan, serta kepemimpinan di lapangan. Dengan kompetensi ini, peluang kita untuk diterima dan mendapat gaji layak akan semakin besar, lho.

Sebagai rangkuman yang kita pegang bersama, gaji PPPK paruh waktu Pranata Trantibum menjadi salah satu skema penting bagi banyak tenaga honorer yang ingin naik status dan memperoleh penghasilan lebih layak. Dengan regulasi jelas dan acuan UMP 2025 di seluruh Indonesia, kini kita bisa melihat bahwa pemerintah mulai memberikan struktur kerja yang lebih manusiawi dan terukur. Semoga artikel ini memberi panduan yang menggugah dan memotivasikan kita untuk terus maju.