Dampak Shutdown AS, Petani Alami Penundaan Dana dan Pinjaman

02 Okt 2025, 15:07 WIB

Sanggar Sukma Sijati

ilustrasi bendera Amerika Serikat (unsplash.com/chris robert)

Intinya sih...

Pembayaran dan bantuan subsidi bencana untuk petani dihentikan selama masa shutdown. Akses pinjaman pertanian terganggu dan layanan USDA terhenti.
Program bantuan darurat komoditas dan tambahan juga dibekukan, memperparah tekanan finansial.
Hampir setengah pegawai USDA diberhentikan, mengakibatkan penghentian layanan teknis dan pelaporan statistik pertanian.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah federal Amerika Serikat (AS) mengalami shutdown pada Rabu malam (1/10/2025), karena kegagalan para legislatif dari Partai Republik dan Demokrat dalam menyepakati rencana pendanaan. Shutdown ini mulai efektif pada tengah malam dan kemungkinan akan berlanjut hingga ada kesepakatan yang disetujui.

Shutdown pemerintah ini memberikan dampak langsung terhadap para petani AS, yang sudah menghadapi tekanan besar akibat harga hasil panen yang rendah dan utang yang tinggi, serta ketegangan perdagangan internasional yang sedang berlangsung.

1. Penundaan pembayaran dan bantuan bencana bagi petani

Departemen Pertanian AS (USDA) mengumumkan bahwa pembayaran kepada para petani, termasuk bantuan berupa subsidi bencana, akan dihentikan sementara selama masa shutdown berlangsung.

"Dalam kondisi ekonomi pertanian sekarang, tidak ada yang sanggup menunggu, biaya operasional sangat tinggi," kata petani Tim Wells dari Arkansas, dilansir Profarmer. Penundaan ini memperparah tekanan finansial di tengah musim panen yang sedang berlangsung.

Selain itu, program bantuan darurat komoditas dan bantuan bencana tambahan yang biasanya memberikan pembayaran hingga miliaran dolar kepada petani telah dibekukan. Penghentian ini meliputi semua pembayaran program Agriculture Risk Coverage (ARC) & Price Loss Coverage (PLC), serta Conservation Reserve Program (CRP), yang biasanya dibayarkan tiap bulan Oktober.

2. Akses pinjaman pertanian terganggu dan layanan USDA terhenti

Aktivitas pemrosesan pinjaman pertanian di Farm Service Agency (FSA) juga dihentikan secara total, pada Rabu (1/10/2025). Petani yang tengah mengajukan atau menunggu persetujuan pinjaman baru untuk mendanai pembelian alat, pupuk, dan biaya musim panen lainnya kini menghadapi ketidakpastian.

"Jika Anda berencana membeli tanah dengan pinjaman FSA, kesempatan itu bisa hilang," ujar Zach Ducheneaux, Kepala FSA.

USDA juga memberhentikan hampir setengah dari pegawainya akibat shutdown ini, yang berdampak pada penghentian sebagian besar layanan teknis dan pelaporan statistik pertanian. Laporan produksi tanaman dan World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE) yang penting untuk keputusan pemasaran petani harus ditunda, menambah ketidakpastian dalam dunia pertanian AS.

3. Sengketa politik dan dampak jangka panjang bagi komunitas petani

Pada Selasa (30/9/2025), sebelum shutdown dimulai, ketegangan politik di Washington semakin meningkat, dengan saling tuding antara Demokrat dan Republik terkait penyebab shutdown. Sekretaris Pertanian Brooke Rollins menuduh Demokrat telah menghambat pengucuran bantuan, sementara Demokrat menyalahkan Partai Republik yang mengontrol Kongres dan Gedung Putih.

"Keluarga petani sudah menghadapi tekanan yang meningkat akibat tarif dan kebijakan perdagangan," kata anggota Kongres Angie Craig dari Partai Demokrat.

Organisasi seperti National Sustainable Agriculture Coalition (NSAC) mengeluarkan pernyataan resmi pada Rabu (1/10/20025), yang mengutuk shutdown karena memperparah ketidakpastian dan menghambat bantuan penting bagi petani dan komunitas pedesaan.

"Shutdown ini akan memperburuk dan dalam beberapa kasus menghentikan dukungan federal, yang sangat dibutuhkan oleh petani dan komunitas mereka," ujar Mike Lavender, Direktur Kebijakan NSAC.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.