Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Darurat Energi, Vietnam Hapus Pajak Lingkungan hingga April 2026
Bendera Vietnam (unsplash.com/Sam Williams)
  • Pemerintah Vietnam menghapus pajak lingkungan dan konsumsi khusus untuk bensin, solar, serta bahan bakar pesawat hingga pertengahan April 2026 guna menekan lonjakan harga energi.
  • Kebijakan darurat ini muncul akibat krisis global yang dipicu penutupan Selat Hormuz, menghambat distribusi minyak dunia dan menyebabkan kenaikan harga BBM di pasar Asia.
  • Pemerintah menyiapkan dana talangan sekitar Rp5,15 triliun untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan BBM nasional meski berpotensi kehilangan pendapatan negara selama kebijakan berlaku.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Vietnam resmi mengumumkan kebijakan darurat berupa penghapusan pajak lingkungan untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Jumat (27/3/2026). Langkah ini diambil untuk menekan lonjakan harga BBM akibat eskalasi konflik di Timur Tengah yang mengganggu distribusi energi global dan mengancam ekonomi domestik Vietnam.

Pembebasan pajak hingga 0 persen ini berlaku untuk bensin, diesel, dan bahan bakar pesawat. Kebijakan sementara tersebut efektif mulai akhir Maret hingga pertengahan April 2026, dengan tujuan menjaga daya beli masyarakat serta memastikan kelancaran aktivitas industri di tengah krisis energi.

1. Pemerintah menghapus pajak bensin, solar dan bahan bakar pesawat

Perdana Menteri Vietnam, Pham Minh Chinh, telah menandatangani Keputusan Nomor 482/QD-TTg pada Kamis (26/3/2026). Aturan ini menghapus pajak lingkungan menjadi 0 per liter untuk bensin, solar, dan bahan bakar pesawat.

Selain itu, Pajak Konsumsi Khusus juga ditetapkan sebesar 0 persen. Guna mempercepat arus logistik, pemerintah turut membebaskan kewajiban deklarasi Pajak Pertambahan Nilai di pelabuhan impor melalui penggunaan kode pabean khusus VK240.

Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Vietnam menyatakan, kebijakan ini merupakan respons cepat terhadap kondisi global.

"Kebijakan ini adalah solusi mendesak untuk menstabilkan pasar dan menjaga pasokan energi nasional, terutama di tengah konflik Selat Hormuz yang memicu kemacetan distribusi energi terbesar dalam sejarah," menurut pernyataan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Vietnam, dilansir The Straits Times.

Keputusan ini berlaku mulai 26 Maret 2026 hingga 15 April 2026, sembari memantau perkembangan situasi pasar internasional lebih lanjut.

2. Konflik di Selat Hormuz picu krisis minyak dunia

Langkah darurat ini dipicu oleh krisis energi global akibat ketegangan di Timur Tengah. Penutupan Selat Hormuz sejak awal Maret 2026 telah menghambat distribusi 20 juta barel minyak per hari, atau setara dengan seperlima konsumsi dunia. Dampaknya, harga minyak mentah Brent melonjak di atas 100 dolar AS (Rp1,69 juta) per barel, yang memicu kelangkaan pasokan diesel dan bahan bakar pesawat di pasar Asia.

Dampak krisis ini sangat terasa di Hanoi. Kementerian terkait bahkan sempat mengimbau pelaku usaha untuk menerapkan sistem kerja dari rumah (WFH) guna menghemat cadangan bahan bakar nasional yang semakin menipis.

3. Pemerintah siapkan dana bantuan Rp5,15 triliun

Kebijakan penghapusan pajak ini berhasil menurunkan harga eceran bensin RON 95 menjadi 24.330 dong Vietnam (Rp15,68 ribu) per liter dan bensin E5 RON 92 menjadi 23.320 dong Vietnam (Rp15 ribu) per liter. Meski efektif meredam inflasi, negara diperkirakan akan kehilangan pendapatan sekitar 7,2 triliun dong Vietnam (Rp4,64 triliun) per bulan selama kebijakan berlaku.

"Prioritas utama adalah memastikan tidak ada kekurangan energi atau bahan bakar dalam keadaan apa pun guna meminimalkan dampak negatif krisis terhadap manajemen ekonomi makro," kata Perdana Menteri Pham Minh Chinh, dilansir The Star.

Sebagai dukungan tambahan, pemerintah telah mengesahkan dana talangan sebesar 8 triliun dong Vietnam (Rp5,15 triliun) untuk memperkuat Dana Stabilisasi Harga Bahan Bakar. Dana ini akan digunakan untuk menjamin ketersediaan stok di seluruh SPBU serta mencegah penyelundupan bahan bakar di wilayah perbatasan.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.

Editorial Team