Dasco: Prabowo akan Evaluasi PSN yang Tak Untungkan Rakyat

08 Jan 2025, 14:37 WIB

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco minta dugaan pengerahan aparatus di Pilgub Jateng 2024 dibuktikan ke Bawaslu. (IDN Times/Amir Faisol)

Intinya sih...

Prabowo akan mengevaluasi Proyek Strategis Nasional yang dianggap kurang menguntungkan bagi rakyat dan perekonomian Indonesia.
Dasco menyatakan bahwa Prabowo juga melakukan pemangkasan anggaran di kementerian dan lembaga serta membatasi perjalanan dinas ke luar negeri bagi para pejabat negara.

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan, Presiden Prabowo Subianto akan mengevaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai kurang menguntungkan bagi rakyat dan perekonomian Indonesia.

Namun, ia tidak menjelaskan PSN mana saja yang akan dievaluasi oleh Prabowo. Semua keputusan itu, kata Dasco, diserahkan kepada Presiden ke-8 itu.

"Kemudian bagaimana Pak Prabowo juga akan melakukan hal-hal kecil untuk rakyat, untuk kemudian bagaimana supaya mengevaluasi yang namanya proyek-proyek strategis nasional yang kurang berguna bagi masyarakat," ujar Dasco di Hotel Grand Sahid Jaya pada Selasa (7/1/2025).

"Rinciannya gimana, itu nanti dari pemerintah dong," imbuh dia.

Ia menyadari, langkah tersebut akan membuat sejumlah pihak kurang senang. Namun, kata dia, Prabowo akan tetap bertekad mengevaluasi PSN yang dianggap tak menguntungkan rakyat.

"Tentunya, pasti hal ini akan membuat sebagian ada yang kurang happy dengan pemerintahan. Tetapi, Pak Prabowo tetap bertekad bahwa ini harus dilakukan, apa pun itu risikonya. Kami akan jalan," katan dia.

Proyek Strategis Nasional merupakan program andalan Presiden ke-7 Joko "Jokowi" Widodo yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Dalam Perpres ini disebut PSN adalah proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Namun, pada kenyataannya di lapangan implementasi PSN sering mengakibatkan konflik horizontal dengan masyarakat.

1. Dasco juga sebut pemerintahan Prabowo tengah lakukan efisiensi

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad di Hotel Grand Sahid, Jakarta. (www.instagram.com/@sufmi_dasco)

Ketua Harian Partai Gerindra itu mengatakan, Prabowo tengah melakukan berbagai upaya pembenahan dan efisiensi di berbagai lini pemerintahan. Salah satu caranya dengan memangkas berbagai anggaran yang berada di kementerian dan lembaga.

"Yang saya kemarin ikuti adalah pengeluaran ATK (Alat Tulis Kantor) untuk seluruh kementerian dan lembaga ini jumlahnya mencapai Rp44,4 triliun. Itu hanya belanja saya. Kami akan lakukan efisiensi terhadap pengeluaran kementerian dan lembaga," kata Dasco.

Kebijakan lain yang dilakukan yakni membatasi perjalanan dinas ke luar negeri bagi para pejabat negara. Pejabat yang bersangkutan baru dapat pergi bila mendapatkan izin dari Prabowo langsung.

2. PSN PIK 2 diduga termasuk yang akan dievaluasi

Kawasan La Riviera Holiday Festive di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Banten. (ANTARA FOTO/Muhammad Heriyanto)

Sementara, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, pernah secara blak-blakan mengatakan proyek Tropical Coastland di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) tidak akan berjalan dalam waktu dekat. Hal itu lantaran proyek Agung Sedayu Grup itu masih melanggar ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW daerah.

"Rencana tata ruang dan wilayah atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang jadi pintu masuk perizinan yang lain. Sebelum ada salah satu dokumen tersebut, PIK 2 tidak boleh berjalan," ujar Nusron pada 31 Desember 2024 lalu.

Ia mengatakan, salah satu dokumen tersebut berisi ketentuan dapat mengubah status 1.500 hektare dari hutan lindung menjadi hutan konservasi. Menteri dari Partai Golkar itu juga menyebut proyek milik konglomerat Sugianto Kusuma atau Aguan masuk ke dalam kategori PSN Pariwisata.

"Tapi, kalau melihat RTRW, itu menjadi tidak sesuai," tutur dia.

3. Harus ada penurunan status hutan lindung menjadi hutan konversi

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. (IDN Times/Amir Faisol)

Sementara, terkait pemanfaatan hutan lindung untuk pembangunan proyek PIK 2, maka harus dilakukan penurunan status dari hutan lindung menjadi hutan konversi. Namun syaratnya, pengelola proyek harus mengganti lahan satu kali lipat atas penurunan status tersebut. Cara lainnya, kata Nusron, adalah hutan lindung dikonversi menjadi Area Penggunaan Lain (APL) dengan penyiapan dua kali lebar lahan.

"Lokasinya di mana? Itu ditentukan oleh Kementerian Kehutanan. Nanti, mereka yang menentukan soal lokasi, tempatnya di mana, itu (kewenangan) mereka," tutur dia.

Diketahui lahan proyek Tropical Coastland dinilai beririsan dengan area wilayah hutan lindung. Dari total area pengembangan seluas 1.700 hektare, sebanyak 1.500 hektare di antaranya merupakan kawasan hutan lindung.