Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Menteri PKP, Maruarar Sirait. (IDN Times/Trio Hamdani)
Menteri PKP, Maruarar Sirait. (IDN Times/Trio Hamdani)

Intinya sih...

  • Menteri PKP menegaskan pentingnya penyaluran rumah subsidi agar tepat sasaran dan tidak jatuh ke tangan yang tidak berhak.
  • Kementerian PKP mengalokasikan skema KPR FLPP untuk membiayai 20 ribu unit rumah subsidi bagi para buruh.
  • Program 3 Juta Rumah diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian nasional.
Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan pentingnya penyaluran rumah subsidi agar tepat sasaran dan tidak jatuh ke tangan masyarakat yang tidak berhak.

Dia meminta agar pengawasan di lapangan diperketat guna memastikan rumah subsidi tidak diberikan kepada kalangan mampu. Hal itu disampaikan dalam acara penyerahan 100 kunci rumah subsidi untuk para buruh dalam rangka memperingati Hari Buruh.

"Jadi kita harus klarifikasi yang benar. Jangan sampai lagi ada rumah subsidi yang sampai kepada orang kaya, tidak boleh ya, kita harus tepat sasaran. Tolong diklarifikasi langsung di lapangan," kata dia di Universitas Pertamina, Jakarta, Kamis (1/5/2025).

1. Ada 20 ribu rumah subsidi dialokasikan untuk buruh lewat skema KPR FLPP

Menteri PKP, Maruarar Sirait dan Menaker, Yassierli. (Dok. Kementerian PKP)

Maruarar menyampaikan, Kementerian PKP pada tahun ini mengalokasikan skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) untuk membiayai 20 ribu unit rumah subsidi bagi para buruh.

"Hari ini saya serahkan secara simbolis 100 kunci rumah subsidi untuk para buruh. Tahun ini kami (Kementerian PKP) mengalokasikan KPR FLPP untuk 20 ribu rumah subsidi untuk para buruh di seluruh Indonesia," ujarnya.

Maruarar menyebut, program rumah subsidi untuk buruh merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian PKP dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), serta didukung penuh oleh Komisi V DPR RI dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

2. Pemerintah mengklaim hadir untuk buruh lewat rumah subsidi

Menteri PKP, Maruarar Sirait. (IDN Times/Trio Hamdani)

Dalam kesempatan tersebut, pria yang akrab disapa Ara itu menyampaikan keyakinannya Program 3 Juta Rumah dapat berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian nasional.

Dia menekankan pentingnya terobosan pembiayaan perumahan bagi berbagai segmen masyarakat, termasuk buruh, serta perlunya kolaborasi lintas pihak dengan semangat gotong royong dalam membangun dan merenovasi rumah rakyat.

"Adanya program rumah subsidi untuk buruh merupakan bukti konkret bahwa pemerintah menyediakan hunian layak, subsidi dan akan terus dilakukan. Kolaborasi antar Kementerian dalam Program 3 Juta Rumah harus ditingkatkan," tambahnya.

3. Serah terima rumah subsidi berlangsung di berbagai wilayah

Serah terima 100 kunci rumah subsidi untuk buruh. (Dok. Kementerian PKP)

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menyampaikan, Kementerian PKP bersama BP Tapera mengalokasikan 20 ribu unit rumah subsidi khusus bagi buruh pada tahun ini.

"Lokasi rumah subsidi bagi para buruh ini ada di Batang, Pasuruan, Makassar, Palembang serta tersebar di berbagai kota di Indonesia," sebutnya.

Heru menambahkan, para buruh dapat memanfaatkan skema KPR FLPP untuk memiliki rumah subsidi tersebut, dengan harga yang terjangkau dan cicilan yang ringan.

Editorial Team