Jakarta, IDN Times - Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris tidak membantah salah satu sebab terjadinya defisit anggaran Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) adalah kecurangan.
“Setelah audit BPKP memang ada potensi fraud, tapi angkanya tidak lebih dari 1 persen dari total spending kita Rp95 triliun per tahun,” kata Fachmi dalam Forum Merdeka Barat 9, di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Senin (7/10).
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaudit seluruh rumah sakit mitra BPJS, termasuk puskesmas, dokter dan klinik perorangan. “Jadi hampir 26.000 entitas yang diaudit, belum lagi perusahaan-perusahaan yang bekerja sama,” kata Fachmi.