Disentil KPK Tak Patuh LHKPN, BUMN Pariwisata Janji Tuntaskan Besok

27 Jul 2023, 18:46 WIB

(Ilustrasi pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) elhkpn.kpk.go.id

Jakarta, IDN Times - Dua badan usaha milik negara (BUMN) sektor pariwisata memastikan segera menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), usai disentil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gegara tidak patuh LHKPN.

BUMN sektor pariwisata yang tidak patuh LHKPN adalah PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney, dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).

"Kita sudah ada imbauan dari kementerian bahwa kita harus menyelesaikan di hari Jumat," kata Direktur Marketing and Consumer Experience InJourney Maya Watono di Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis (27/7/2023).

Hal yang sama disampaikan oleh Direktur Operasi ITDC Troy Reza Warokka, menyatakan bahwa teguran dari KPK menjadi evaluasi buat perusahaan. Dia memastikan akan segera membereskan LHKPN.

"Kalau kami ada hal ini terus terang jadi proses evaluasi. Secara internal ini kami langsung konsolidasi, siapa yang belum beres, dibereskan," tuturnya.

1. Perusahaan pastikan segera menyelesaikan LHKPN

Laman resmi e-lhkpn (elhkpn.kpk.go.id)

Maya mengatakan, dari Sumber Daya Manusia (SDM) atau Human Capital sudah mendata siapa-siapa saja insan BUMN yang belum melaporkan LHKPN.

"Ini kan dari Human Capital memang sudah di-listed siapa yang sudah, siapa yang belum (lapor LHKPN) ya. Jadi, yang belum pasti harus menyelesaikan," ujarnya.

Troy menambahkan, dia sudah mengingatkan satu persatu penyelengara ITDC untuk segera menyampaikan LHKPN.

"Mungkin faktor kesibukan segala macam. Cuma saya pastikan besok Jumat adalah terakhir kita rapikan dan setor ke negara. Kami terima kasih diingatkan. Saya pastikan Jumat sudah semua. Saya hari ini pun sudah dapat laporan banyak yang sudah beres," tuturnya.

2. Erick Thohir mengaku kecewa

Menteri BUMN Erick Thohir saat ditemui di kantor Kementerian BUMN, Selasa(25/7/2023). (IDN Times/Trio Hamdani)

Menteri BUMN Erick Thohir kecewa lantaran masih ada insan perusahaan pelat merah yang tidak taat menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Saya sangat sesali karena walaupun dari KPK sudah bicara 99,5 (persen) melapor, tapi ada beberapa BUMN, enam kalau gak salah (tidak patuh LHKPN)," kata Erick saat ditemui di kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (25/7/2023).

Erick segera menindaklanjuti laporan dari KPK tersebut, dan sudah menginstruksikan Sekretaris Kementerian BUMN dan deputinya untuk mengambil tindakan tegas. Sebab, menyampaikan LHKPN sudah menjadi kewajiban bagi pejabat publik, termasuk BUMN.

"Ya, kalau menterinya aja ngelapor masa anak buahnya gak mau ngelapor, emang ada yang diumpetin?" ujarnya.

Dia menjelaskan, Kementerian BUMN dan KPK sudah punya kesepakatan kerja sama. Kedua institusi pun saling berkoordinasi.

3. KPK ungkap daftar BUMN yang kepatuhannya rendah

Ilustrasi gedung Merah Putih KPK (www.instagram.com/@official.kpk)

Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya disentil KPK lantaran ada enam BUMN dengan tingkat kepatuhan LHKPN yang rendah. Sentilan tersebut disampaikan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan.

Pahala menyebut secara keseluruhan tingkat kepatuhan BUMN melaporkan kekayaan sudah baik. Namun, masih ada ratusan petinggi BUMN yang belum melaporkan kekayaannya.

"Memang masih ada 155 direktur dan komisaris di BUMN yang belum lapor," ujarnya Senin (24/7/2023).

Berikut daftar enam BUMN dengan tingkat kepatuhan LHKPN terendh per Juli 2023: