Jakarta, IDN Times - Pemerintah memastikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen hanya berlaku selama dua bulan, yaitu Januari dan Februari 2025. Dengan kata lain, diskon tersebut tidak akan diperpanjang.
"(Diskon tarif listrik sebesar 50 persen) dua bulan aja, dua bulan (berlakunya)," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia kepada jurnalis, dikutip Jumat (24/1/2025).
Seperti diketahui, pemerintah awalnya berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Hal itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sebagai kompensasi atas kenaikan tersebut, pemerintah memberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen selama Januari dan Februari 2025 kepada pelanggan rumah tangga dengan daya terpasang 450 hingga 2.200 volt ampere (VA).
Namun, Presiden Prabowo Subianto kemudian memutuskan kenaikan PPN 12 persen hanya akan diterapkan pada barang dan jasa mewah, sehingga sebagian besar masyarakat tidak terdampak oleh kenaikan tersebut.
Meskipun demikian, program diskon tarif listrik tetap dilanjutkan sesuai rencana awal.
Diskon tarif listrik diberikan kepada pelanggan rumah tangga PT PLN (Persero) dengan daya terpasang hingga 2.200 VA, sebagai bagian dari paket insentif ekonomi pemerintah, menyasar 81,42 juta pelanggan.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 348.K/TL.01/MEM.L/2024, yang mencakup pelanggan dengan daya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA.
Pemberian diskon tarif listrik dilaksanakan secara otomatis melalui sistem PLN. Bagi pelanggan pascabayar, diskon 50 persen diterapkan pada tagihan listrik untuk pemakaian Januari yang dibayarkan Februari, serta pemakaian Februari yang dibayarkan Maret.
Sementara itu, pelanggan prabayar menerima diskon langsung saat membeli token listrik pada Januari dan Februari 2025. Jadi, harga token hanya sebesar 50 persen dari pembelian bulan sebelumnya untuk mendapatkan jumlah kWh yang sama.