DPR Harap Investasi 1 Juta Rusun di Jakarta Tak Bikin Over Supply

10 Jan 2025, 17:36 WIB

Amir Faisol

Wasekjen DPP PKB Syaiful Huda sebut partainya belum membahas rencana revisi UU MD3. (IDN Times/Amir Faisol)

Intinya sih...

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menanggapi kerja sama Indonesia-Qatar untuk membangun satu juta rumah susun di Jakarta.
Huda mengingatkan agar proyek ini tidak membuat Jakarta mengalami suplai berlebih terkait tingkat hunian, dan tetap memerhatikan supply dan demand.
Masuknya investor dari Qatar akan sangat membantu realisasi program 3 juta/tahun, namun harus didukung data yang solid.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menanggapi kerja sama Indonesia-Qatar untuk membangun satu juta rumah susun (rusun) di Jakarta.

Huda mengingatkan agar proyek ini tidak membuat Jakarta mengalami suplai berlebih terkait tingkat hunian. Ia khawatir, hal itu bisa mengganggu likuiditas pengembang perumahan.

“Masuknya investor Qatar untuk terlibat dalam Program 3 juta Rumah tentu kita sambut baik. Hanya saja perlu dipastikan jumlah kebutuhan rumah di lokasi sasaran sehingga tidak terjadi over supply rumah yang menganggu likuiditas dari pengembang perumahan,” ujar Syaiful Huda, di Jakarta, Jumat (10/1/2025).

1. Harus memerhatikan supply-demand

Wasekjen DPP PKB Syaiful Huda sebut partainya belum membahas rencana revisi UU MD3. (IDN Times/Amir Faisol)

Menurut Huda, rencana pembangunan jutaan unit rumah susun di Jakarta ini tetap memerhatikan supply dan demand. Hal ini penting agar pasokan rumah tidak melebihi kebutuhan pasar.

“Kalau nanti pasokan banyak tetapi tidak terserap pasar karena melebihi permintaan maka akan banyak terjadi rusun-rusun kosong yang tidak berpenghuni. Hal itu juga jadi masalah besar,” kata dia.

Masuknya investor dari Qatar, lanjut Huda, akan sangat membantu realisasi program 3 juta/tahun. Apalagi investor Qatar akan membangun penuh 1 juta rumah tersebut, termasuk menyediakan dana hingga kontraktor. Sedangkan pemerintah Indonesia akan menyediakan lahan.

"Tentu ini akan sangat membantu karena dukungan APBN untuk sektor perumahan hanya di kisaran Rp40,2 triliun saja, terdiri dari alokasi Kementerian PKP Rp5,27 triliun dan pembiayaan perumahan dengan total Rp35 triliun. Hitungan ini di atas kertas tidak cukup untuk membiayai pembangunan 3 juta rumah/tahun,” kata dia.

2. Program 3 juta rumah harus didukung data yang solid

Wasekjen PKB, Syaiful Huda menyebut partainya belum putuskan untuk melanjutkan poros perubahan di Pilkada DKI Jakarta 2024. (IDN Times/Amir Faisol)

Terakhir, Huda mewanti-wanti agar keikutsertaan investor benar-benar dioptimalkan dalam program 3 juta rumah. Optimalisasi tersebut hanya bisa dilakukan jika program ini didukung data yang solid.

“Termasuk data status lahan untuk lokasi perumahan, data masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi sasaran program, hingga data regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program,” kata dia.

3. Prabowo saksikan MoU Indonesia-Qatar

Presiden Prabowo saksikan penandatangan MoU proyek 1 juta hunian RI dan Qatar di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/2025) (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penandatangan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Indonesia dan Qatar.

Adapun, nota kesepahaman itu diteken oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait dan Sekretaris Jenderal Dewan Keluarga Kerajaan Qatar Syekh Abdul Aziz Abdul Rahman Hassan Al-Thani.

Maruar atau Ara mengatakan, kerja sama ini bentuk kepercayaan negara lain terhadap Indonesia.

"Kami diberi target 3 juta untuk membangun perumahan dan dalam 2 bulan 20 hari ini kurang lebih sudah sekitar 40.000 dibangun," ujar Ara.