DPR Minta Pemerintah Tanggung Biaya Denda Beras yang Tertahan Rp350 M

Oleh karena itu, Nevi pun mendorong adanya pengawasan teknis di lapangan akibat tertahannya 490 ribu ton beras Impor Bulog tersebut.

Nevi tak menampik bila biaya denda tersebut berimbas kepada kenaikan harga di masyarakat. Namun, dia menekankan, pentingnya untuk tetap menahan harga beras saat ini terlebih di momen hari raya Idul Adha 2024.

Nevi mengakui, biaya merupakan buntut dari kebijakan yang tidak terkoordinasi dan tersosialisasi dengan baik.

“Akibat kebijakan yang tidak terkoordinasi dan tersosialisasi, harus ada tanggung jawab, jangan semua dibebankan ke Bulog. Ini adalah kesalahan kurang koordinasi antara Badan Pangan Nasional dan Bulog,” tandasnya.

Sementara itu, Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi menyampaikan bahwa Bulog telah melaksanakan tugas pemerintah melakukan pengadaan beras dari luar negeri. 

Diketahui, Bulog mendapat penugasan importasi dengan dikeluarkannya izin impor sebanyak 3,6 juta ton dan realisasinya hingga saat ini sudah mencapai 2 juta ton, yang dilakukan melalui 26 pelabuhan di seluruh Indonesia dan mengutamakan pelabuhan di daerah non sentra produksi. 

"Pelabuhan Tanjung Priok, sebagai pelabuhan utama dan terbesar di Indonesia, juga menjadi salah satu pelabuhan masuknya beras impor. Dari awal tahun hingga Mei 2024 terdapat puluhan kapal yang sudah berhasil dibongkar di Pelabuhan Tanjung Priok dengan total kurang lebih sebanyak 490 ribu ton beras,” kata Bayu. 

Ia pun mengklaim hingga saat ini pembongkaran berjalan dengan lancar, meskipun pada Januari hingga Maret memang ada proses bongkar kapal yang berjalan cukup lama karena curah hujan tinggi.

"Beberapa kasus masalah keterlambatan juga sudah diatasi. Sehingga saat ini sudah tidak ada antrean kapal beras di Pelabuhan Tanjung Priok maupun antrian truk truk beras di gudang Jakarta.” ujarnya.