DPR Minta Pengusaha dan Investor Tak Pandang Negatif BUMN Ekspor DSI

21 Mei 2026, 22:50 WIB

Vadhia Lidyana

News

Channel

Add as Preferred source

DPR Minta Pengusaha dan Investor Tak Pandang Negatif BUMN Ekspor DSI

Ketua Komisi XI DPR Republik Indonesia, Mukhamad Misbakhun (IDN Times / Vadhia Lidyana)

Intinya Sih

Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menilai pembentukan BUMN PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) penting untuk memperbaiki sistem ekspor nasional dan menekan praktik under-invoicing yang merugikan negara.
Misbakhun menyebut DSI akan memperkuat iklim investasi dengan menciptakan transparansi, pengawasan ketat, serta integrasi data ekspor yang meningkatkan daya saing dan stabilitas ekonomi Indonesia.
Menteri Investasi Rosan Roeslani menegaskan pengelolaan ekspor oleh DSI sesuai prinsip OECD guna menjunjung tata kelola transparan dan mencegah potensi munculnya uang gelap di sektor ekspor SDA.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun dari fraksi Golkar menilai kehadiran PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) bermanfaat bagi Tanah Air. DSI akan menjadi eksportir tunggal komoditas sumber daya alam (SDA) berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Misbakhun mengatakan, DSI akan menjadi instrumen penting untuk memperbaiki sistem ekspor nasional, termasuk menekan praktik under-invoicing yang selama ini telah banyak merugikan negara. Oleh sebab itu, dia meminta pengusaha dan investor tak memandang negatif pembentukan DSI.

“Investor membutuhkan kepastian dan tata kelola yang sehat. Jika pemerintah mampu memastikan DSI berjalan profesional dan transparan, maka kepercayaan pasar akan semakin kuat dan Indonesia akan semakin kompetitif sebagai tujuan investasi global,” kata Misbakhun dikutip Kamis, (21/5/2026).

1. Disebut bakal perkuat iklim investasi RI

ilustrasi ekspor (pexels.com/Kai Pilger)

Dengan transparansi yang diberikan, dia menilai DSI akan memperkuat iklim investasi karena menciptakan kepastian dan kredibilitas dalam sistem ekspor nasional.

“Untuk itu, pembentukan DSI ini dapat menjadi solusi untuk memperkuat pengawasan, transparansi, dan integrasi data ekspor nasional,” ucap Misbakhun.

2. Dinilai bakal tingkatkan daya saing Indonesia

ilustrasi tongkang batu bara (IDN Times/Mela Hapsari)

Misbakhun meyakini, dengan pengelolaan ekspor yang lebih profesional dan terkoordinasi, Indonesia dapat memastikan harga komoditas lebih kompetitif dan memberikan nilai tambah lebih besar bagi negara.

Dengan pengelolaan ekspor komoditas SDA yang baik, kata dia, diharapkan kehadiran DSI berdampak pada peningkatan cadangan devisa nasional serta memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Degan demikian, hal itu bisa meningkatkan posisi tawar Indonesia di pasar global.

“Ketika devisa hasil ekspor dapat masuk lebih optimal ke dalam negeri, maka ketahanan ekonomi kita akan semakin kuat. Ini penting untuk menjaga stabilitas fiskal, memperkuat cadangan devisa, sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia,” ucap Misbakhun.

3. Pemerintah yakin pembentukan DSI tak langgar aturan dunia

ilustrasi tandan buah segar (TBS) kelapa sawit. (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara, Rosan Roeslani mengatakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengelola ekspor komoditas SDA strategis sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada negara-negara anggota Organization of Economic Co-operation and Development (OECD).

Dengan demikian, pemerintah bisa mencegah potensi munculnya ‘uang gelap’.

“Ini inline dengan OECD principles, yang di mana kita ingin menjunjung tinggi governance, transparency, accountability dari semua ini sehingga tidak lagi terjadi potensi-potensi adanya uang gelap. Istilah saya uang gelap,” kata Rosan dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Saat itu, dia mengatakan pemerintah pun tengah berupaya agar Indonesia tercatat sebagai anggota OECD.

“Jadi semuanya yang kita lakukan ini adalah sesuai dengan OECD. Yang dimana kita in the process to become OECD member,” tutur Rosan.