Efisiensi Anggaran Rp306,69 Triliun, Apa Alasan Utamanya?

24 Jan 2025, 13:47 WIB

Triyan Pangastuti

Ilustrasi anggaran atau APBN. (IDN Times/Aditya Pratama)

Intinya sih...

Anggaran APBN 2025 dipangkas Rp306,69 triliun untuk program Asta Cita Prabowo Subianto
Penghematan belanja K/L dan TKD untuk tata kelola APBN yang bijak, disiplin, dan tepat sasaran
Efisiensi anggaran meliputi belanja operasional, infrastruktur, peralatan dan mesin, kecuali belanja pegawai dan bantuan sosial

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Keuangan mengungkapkan alasan di balik instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk memangkas anggaran belanja kementerian atau lembaga (K/L) hingga transfer ke daerah (TKD) dalam APBN 2025 sebesar Rp306,69 triliun.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemenkeu, Deni Surjantoro, menegaskan upaya penghematan itu murni untuk mendukung program prioritas pemerintah. Apalagi, Presiden Prabowo Subianto memiliki program yang berkomitmen demi peningkatan kesejahteraan rakyat. Meski demikian, Kemenkeu menampik efisiensi anggaran ini hanya untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang tertuang dalam program Asta Cita," kata Deni saat dihubungi, Kamis malam (23/1/2025).

1. Tata kelola APBN diarahkan lebih bijak, tepat sasaran, dan disiplin

ilustrasi APBN (IDN Times/Aditya Pratama)

Selain itu, efisiensi belanja K/L dan TKD untuk mendorong tata kelola APBN semakin bijak, disiplin, dan tepat sasaran. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan anggaran, sehingga belanja negara harus ditingkatkan efisiensinya di semua bidang.

"Dengan mengurangi pemborosan dan mengurangi pengeluaran non-prioritas, kami lebih waspada menghadapi tantangan ke depan yang akan tidak menentu," ujar Deni.

Deni optimistis efisiensi anggaran tidak akan mengubah defisit yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2025 sebesar 2,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau sebesar Rp616,2 triliun.

2. Rincian efisiensi anggaran Rp306,69 triliun

Ilustrasi Uang. (IDN Times/Aditya Pratama)

Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306,69 triliun diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 22 Januari 2025.

Dalam Inpres tersebut, Presiden memberikan arahan kepada para Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, kepala lembaga pemerintah non-kementerian, pimpinan kesekretariatan lembaga negara, gubernur, serta bupati dan wali kota, untuk meninjau ulang penggunaan anggaran secara efisien.

"Melakukan reviu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja: Kementerian/Lembaga dalam APBN Tahun Anggaran 2025; APBD Tahun Anggaran 2025 dan Transfer ke Daerah dalam APBN Tahun Anggaran 2025, dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis Presiden dalam instruksi tersebut.

Lebih rinci, penghematan yang diinstruksikan mencapai Rp306,69 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp256,1 triliun merupakan efisiensi belanja kementerian/lembaga, sementara Rp 50,59 triliun berasal dari transfer ke daerah.

"Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306.695.177.420.000," tulis Prabowo.

3. Usulan blokir anggaran harus disampaikan ke Menteri Keuangan paling lambat 14 Februari 2025

Infografis efisiensi anggaran (IDN Times/Aditya Pratama)

Presiden juga meminta setiap kementerian dan lembaga untuk mengidentifikasi rencana efisiensi belanja sesuai ketetapan Menteri Keuangan. Efisiensi ini meliputi belanja operasional seperti perkantoran, pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin. Namun, belanja pegawai dan belanja bantuan sosial dikecualikan dari penghematan.

Selain itu, anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah, Rupiah Murni Pendamping, Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum (PNBP-BLU), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) juga diprioritaskan untuk tidak dipotong.

Kemudian hasil identifikasi efisiensi anggaran harus disampaikan kepada mitra Komisi Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan. Selanjutnya, usulan revisi anggaran berupa blokir anggaran harus disampaikan kepada Menteri Keuangan paling lambat pada 14 Februari 2025.