Ekonom Sebut Pasar Respons Dingin Peluncuran Danantara

Menurutnya, sejak awal Presiden Prabowo Subianto mempromosikan Danantara sebagai solusi besar bagi pengelolaan aset negara dan strategi investasi jangka panjang. Namun, narasi besar ini tidak cukup untuk membangun kepercayaan tanpa komitmen nyata dalam tata kelola dan struktur kelembagaan yang kuat.

"Investor tidak hanya tertarik pada retorika, mereka membutuhkan bukti bahwa Danantara akan dikelola dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme tinggi," ungkapnya. 

Dengan kondisi, direksi merangkap jabatan, pengawas berasal dari lingkaran politik, dan pasar menunjukkan sikap skeptis, Danantara justru lebih terlihat sebagai proyek politik daripada instrumen investasi yang dapat dipercaya.

Penempatan pejabat negara sebagai direksi Danantara merupakan langkah yang menimbulkan lebih banyak pertanyaan, dan mengindikasikan bahwa pemerintah tidak serius dalam membangun lembaga investasi yang independen dan profesional.

Adapun Danantara akan dipimpin oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, sebagai Group CEO. Rosan dalam menjalankan tugasnya akan dibantu oleh Pandu Sjahrir sebagai Chief Investemnet Officer (COO) dan Wakil Menteri BUMN, Dony Oskaria, sebagai Chief Operating Officer (COO). 

Tak hanya itu, Danantara juga akan diawasi oleh 2 mantan presiden yakni Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang diajak Prabowo menjadi bagian dari petinggi Danantara.

"Kehadiran mantan presiden sebagai pengawas juga lebih terlihat sebagai gimmick politik daripada upaya menciptakan sistem oversight yang kuat. Respon dingin dari pasar semakin memperjelas bahwa investor belum melihat Danantara sebagai instrumen investasi baru yang menjanjikan," tegasnya. 

Menurutnya, bila pemerintah ingin Danantara sukses dan mendapat kepercayaan global, maka perlu ada revisi besar dalam struktur kepemimpinan dan tata kelola lembaga ini.Tanpa perubahan tersebut, Danantara hanya akan menjadi proyek politik yang gagal memenuhi ekspektasi pasar dan publik.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyambut baik inisiatif pemerintah yang telah melakukan peluncuran Danantara untuk mendukung pengelolaan BUMN yang lebih komprehensif, guna peningkatan investasi dalam negeri dan memperkuat perekonomian nasional yang berkelanjutan.

Menurutnya, kehadiran BPI Danantara bukanlah suatu fenomena baru. Sovereign wealth funds sudah diterapkan di banyak negara, antara lain Government Pension Fund Global (Norwegia), Temasek Holdings (Singapura), Qatar Investment Authority (Qatar), dan Abu Dhabi Investment Authority (UEA) yang mengelola dana investasi berskala besar pada berbagai instrumen keuangan terutama pada inovasi teknologi, energi terbarukan serta rantai pasokan barang dan jasa yang dinilai strategis.

"Dengan adanya BPI Danantara lebih dapat mengoptimalkan kekayaan, mengintegrasikan pengelolaan aset, sehingga kinerja Perusahaan menjadi lebih efisien dan transparan yang selanjutnya dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional suatu negara," tutur Dian. 

Pada tahap awal, BPI Danantara akan mengonsolidasikan beberapa BUMN besar termasuk BUMN sektor keuangan, yaitu Bank Mandiri, BRI, dan BNI yang wajib tunduk dan patuh pada UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).