Ekonomi Global Memanas, Ganjar Dorong RI Sisir Ulang Program Prioritas

16 Mar 2026, 15:16 WIB

Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo saat memberikan pembekalan ke ratusan kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024. (IDN Times/Amir Faisol)

Intinya Sih

Gini Kak

Ganjar Pranowo mendesak pemerintah dan DPR segera berkoordinasi menghadapi perubahan asumsi ekonomi global, potensi krisis, serta ancaman pelebaran defisit APBN 2026 akibat ketegangan di Timur Tengah.
Ganjar mendorong reprioritas program nasional dengan memangkas kegiatan yang tidak mendesak dan mengalihkan anggaran ke sektor penting demi menjaga stabilitas ekonomi dan kepentingan jangka panjang negara.
Pemerintah menyiapkan tiga skenario dampak kenaikan harga minyak terhadap defisit APBN 2026, di mana skenario terburuk memproyeksikan defisit bisa melebar hingga sekitar 4,06 persen dari PDB.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Ganjar bilang dunia lagi susah karena ada perang di Timur Tengah, jadi dia mau pemerintah cepat ambil langkah supaya ekonomi Indonesia aman. Dia minta program penting dilihat lagi dan uang negara dipakai untuk hal yang paling perlu. Menteri Purbaya bilang Indonesia pernah bisa atasi harga minyak mahal. Pak Airlangga juga hitung kalau perang lama, uang negara bisa kurang banyak. Sekarang mereka semua lagi cari cara biar ekonomi tetap kuat dan tidak rugi besar.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo, mendesak pemerintah segera melakukan langkah-langkah kontigensi di tengah situasi sulit, akibat ketegangan di kawasan Timur Tengah. Ia meminta pemerintah dan DPR melakukan komunikasi intensif menyikapi kondisi ekonomi global yang kian dinamis.

Ganjar menilai, ada tiga faktor krusial yang mengharuskan pemerintah melakukan langkah cepat guna mengamankan stabilitas nasional, di antaranya perubahan asumsi dasar, keadaan darurat hingga munculnya potensi krisis global yang mengintai Indonesia, dan potensi pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

"Secepatnya pemerintah bicara dengan DPR karena asumsi dasar sudah berubah, keadaan darurat, potensi krisis global, dan potensi pelebaran defisit," kata Ganjar kepada jurnalis, saat dihubungi, Senin (16/3/2026).

1. Ganjar dorong pemerintah sisir ulang program prioritas pemerintah

Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo (IDN Times/Aryodamar)

Ganjar menekankan, saat ini Indonesia sedang menghadapi ujian berat yang memerlukan kepemimpinan kuat. Ia mendorong pemerintah berani mengambil keputusan besar yang mungkin tidak disukai publik, demi kepentingan jangka panjang.

Menurut mantan calon Presiden pada Pilpres 2024 itu, pemerintah perlu menyisir kembali program-program yang tidak mendesak, dan mengalihkan fokus anggaran pada sektor-sektor prioritas lainnya.

"Ujian berat ini harus dilalui dengan keberanian mengambil keputusan penting: reprioritas. Keputusan ini memang tidak populer demi menyelamatkan negara," kata Ganjar.

2. Purbaya sebut RI punya pengalaman baik hadapi lonjakan harga minyak dunia

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (IDN Times/Triyan).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menepis kekhawatiran banyak pihak yang menyebut ekonomi Indonesia akan hancur berantakan, saat harga minyak dunia menembus angka 100 dolar AS per barel. Berdasarkan pengalaman sejarah, kondisi ekonomi nasional tidak seburuk yang dibayangkan banyak pihak.

"Ketika harga minyak mulai tinggi ke atas 100 dolar AS, banyak yang bilang ekonomi Indonesia akan hancur morat-marit enggak jelas gitu. Padahal pengalaman kita selama ini enggak demikian," katanya dalam sidang kabinet paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 13 Maret 2026.

Menurut Purbaya, selama pemerintah memiliki bauran kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, Indonesia memiliki cara dan pengalaman mumpuni untuk mengendalikan dampak gejolak harga minyak dunia terhadap perekonomian domestik.

"Walau pun harga minyak gonjang-ganjing, kita punya cara atau punya pengalaman untuk mengendalikan dampaknya ke perekonomian," kata dia.

Purbaya juga menyinggung kondisi saat pandemik COVID-19 serta lonjakan harga minyak pada 2022. Dia menekankan, meskipun harga minyak dunia saat itu berada di atas 100 dolar AS, tren pertumbuhan ekonomi nasional tetap menunjukkan arah penguatan.

"Artinya, kebijakan kita pada waktu itu bisa mengendalikan even dampak kenaikan harga BBM yang di atas 100 dolar pada waktu itu," ujarnya.

3. Skenario Airlangga soal defisit APBN lampaui 3 Persen

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam keterangan pers terkait perjanjian perdagangan timbal balik Indonesia-AS. (Youtube.com/Sekretaris Kabinet)

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan sejumlah skenario menghadapi kenaikan harga minyak mentah dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah.

Dalam skenario terburuk, defisit APBN berpotensi menembus lebih dari 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Adapun dalam asumsi makro APBN 2026, pemerintah menetapkan harga minyak mentah dunia (Indonesia Crude Price/ICP) sebesar 70 dolar AS per barel dan nilai tukar rupiah Rp16.500 per dolar AS.

Airlangga menyebut, selisih harga minyak Brent dengan ICP biasanya sekitar 3 dolar AS per barel. Dia menjelaskan, pemerintah menyiapkan tiga skenario berdasarkan durasi konflik di Timur Tengah, yakni selama 5 bulan, 6 bulan, dan 10 bulan.

Pada skenario perang terjadi selama enam bulan, harga minyak dapat naik hingga sekitar 107 dolar AS per barel, sebelum kemudian kembali menurun. Sementara pada skenario perang berlangsung hingga 10 bulan harga bahkan dapat meningkat hingga 130 dolar AS per barel dan berada di sekitar 125 dolar AS per barel pada akhir Desember 2025.

“Nah pembelian kami di bulan Januari-Februari itu angkanya 64,41 dolar AS per barel dan 68,79 dolar AS per barel. Ini realisasi Pak, jadi realisasi di bawah APBN yang 70 dolar AS per barel,” kata Airlangga di Sidang Kabinet Paripurna, Jumat, 13 Maret 2026.

Airlangga menjelaskan, pada skenario pertama, apabila ICP mencapai sekitar 86 dolar AS per barel dan kurs rupiah melemah ke Rp17 ribu per dolar AS, maka defisit APBN berpotensi mencapai 3,18 persen dari PDB.

Pada skenario kedua atau moderat, jika ICP menembus 97 dolar AS per barel dan nilai tukar rupiah mencapai Rp17.300 per dolar AS, dengan pertumbuhan ekonomi 5,2 persen serta imbal hasil SBN 7,2 persen, defisit APBN diperkirakan meningkat hingga 3,53 persen.

Sedangkan, dalam skenario ketiga atau terburuk, ketika ICP mencapai 115 dolar AS per barel dan kurs rupiah melemah hingga Rp17.500 per dolar AS, dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,2 persen dan imbal hasil SBN 7,2 persen, defisit APBN dapat melebar hingga 4,06 persen.

Ia menilai, menjaga defisit APBN di bawah 3 persen akan menjadi tantangan apabila kondisi tersebut benar-benar terjadi.

"Jadi, artinya dengan berbagai skenario ini defisit yang 3 persen itu sulit kami pertahankan. Kecuali kami mau memotong belanja dan memotong pertumbuhan Pak Presiden. Nah, ini beberapa skenario yang mungkin perlu kami rapatkan secara terbatas,” tutur Airlangga.