Ekonomi Goncang, Putin Teken Dekret Kebijakan Baru

02 Mar 2022, 23:38 WIB

Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dokumen termasuk dekrit yang mengakui dua wilayah memisahkan diri yang didukung Rusia di Ukraina timur sebagai entitas independen dalam sebuah upacara di Moskow, Rusia, Senin (22/2/2022). ANTARA FOTO/Sputnik/Alexey Nikolsky/Kremlin via REUTERS/aww/sad.

Jakarta, IDN Times - Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekret yang merilis sejumlah kebijakan sementara bidang ekonomi, demikian diumumkan kantor kepresidenan, Kremlin, pada Selasa (1/3/2022). Ini dilakukan Putin untuk menjamin stabilitas keuangan negara tersebut, di tengah tekanan atas berbagai sanksi, dilansir Xinhua.

Dalam hitungan minggu, kondisi perekonomian Rusia karut marut. Bank sentral dilumpuhkan oleh sanksi, mata uang rubel anjlok 30 persen pada Senin, dan suku bunga acuan dinaikkan lebih dari dua kali lipat hingga 20 persen.

Bank-bank besar diblokir dari sistem pembayaran internasional (SWIFT) dan kontrol modal menghambat aliran uang. Di berbagai daerah, terlihat antrean panjang warga di ATM untuk menarik uang asing.

1. Kebijakan-kebijakan baru mengatasi dampak sanksi

Seseorang bereaksi saat demo pro Ukraina dekat Downing Street, di London, Inggris, Kamis (24/2/2022). ANTARA FOTO/REUTERS/Peter Cziborra.

Kebijakan-kebijakan tersebut akan diambil sebagai respons terhadap sejumlah sanksi anti-Rusia dari Amerika Serikat, negara-negara lain, serta sejumlah organisasi internasional, menurut dekret tersebut.

Salah satu kebijakan baru itu adalah Rusia akan melarang arus keluar mata uang asing dalam jumlah yang melebihi dana setara 10 ribu dolar AS (sekitar Rp143,89 juta) mulai Rabu (2/3).

Pembatasan terkait transaksi sekuritas, real estat, dan pinjaman akan diberlakukan terhadap warga negara asing yang berkaitan dengan negara-negara yang melakukan tindakan anti-Rusia.

2. Proyeksi perekonomian Rusia terpangkas dengan adanya sanksi-sanksi

Presiden Rusia Valdimir Putin (Sergei Karpukhin/REUTERS/ANTARA FOTO)

Dengan berbagai tekanan dari sanksi, JPMorgan memprediksi ekonomi Rusia di kuartal II-2022 minus 20 persen.

JP Morgan juga menurunkan proyeksi tren pertumbuhan Rusia menjadi 1 persen dari 1,75 persen dikarenakan ketegangan militer yang terjadi dan juga tekanan ekonomi. Bahkan, ekspansi perekonomian negara tersebut diprediksi akan terhambat di tahun-tahun mendatang.

Selain itu, JP Morgan juga memprediksi inflasi Rusia akan mencapai 10 persen pada akhir 2022, dan akan menimbulkan risiko tinggi pada perekonomian.

3. Deretan sanksi bagi Rusia

Warga membawa poster saat protes anti perang, setelah Rusia meluncurkan operasi militer besar terhadap Ukraina, di depan Kantor PBB in Jenewa, Swiss, Sabtu (26/2/2022). (ANTARA FOTO/REUTERS/Pierre Albouy/WSJ/cfo)

Sebelumnya, Senin (28/2/2022), Putin juga menandatangani dekret yang mengumumkan "kebijakan-kebijakan ekonomi khusus" untuk meredam dampak dari gelombang baru sanksi Barat di tengah operasi militer khusus Rusia di Ukraina.

Sanksi pertama dijatuhkan Amerika Serikat (AS) dengan melarang dua bank Rusia, yakni Vnesheconombank (VEB) dan Promsvyazbank (PSB) bertransaksi di Negeri Paman Sam tersebut. Aset-aset Rusia di AS juga telah dibekukan.

Sementara itu, Komisi Eropa juga telah memberikan sanksi pada Rusia berupa pembekuan cadangan internasional Bank Sentral Rusia senilai 630 miliar dolar AS. Pembekuan itu melumpuhkan aset-aset Bank Sentral Rusia, membekukan transaksi, sehingga Bank Sentral Rusia tidak bisa mencairkan asetnya.

Negara-negara barat juga telah sepakat mendepak Rusia dari sistem perbankan Society Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). Padahal, sistem tersebut berperan penting dalam transaksi pembayaran dan pengiriman dana internasional.

Tak hanya itu, sebagian besar negara Eropa dan negara tetangga, telah menutup akses ke wilayah udara mereka dari pesawat Rusia. Maskapai pesawat Rusia ditolak di belasan negara sebagai sanksi atas invasi ke Ukraina.