Pemerintah Hunan, China mengizinkan pejabat pemerintah untuk mencari penghasilan tambahan
Perlambatan ekonomi menyebabkan pemotongan gaji dan bonus pegawai negeri
Jakarta, IDN Times - Pemerintah provinsi Hunan, China mengumumkan kebijakan baru yang memperbolehkan pejabat pemerintah mengambil pekerjaan sampingan. Kebijakan ini muncul di tengah tekanan ekonomi yang menyebabkan pemotongan gaji dan bonus pegawai negeri.
Media resmi Hunan melaporkan, pejabat boleh menjadi pengemudi paruh waktu, penulis novel, pelatih kebugaran, atau pekerjaan lain selama tidak ada konflik kepentingan dan diketahui atasan.
Hunan Daily melaporkan, pegawai negeri diperbolehkan mengambil pekerjaan tambahan, dengan syarat utama tidak menggunakan sumber daya publik dan tidak mengganggu tugas utama mereka. Pejabat juga dilarang menggunakan fasilitas negara untuk mencari keuntungan pribadi, karena itu merupakan penyalahgunaan wewenang.
“Semua ini menunjukkan bahwa pegawai pemerintah akan menghadapi masa sulit,” tulis seorang pengguna media sosial di China, dilansir Economic Times.
Laporan menyebutkan, perlambatan ekonomi China menyebabkan banyak pemerintah daerah memangkas gaji dan bonus pegawai negeri. Beberapa bahkan mengaku belum menerima gaji selama berbulan-bulan dan terpaksa mengandalkan tabungan atau pinjaman untuk bertahan hidup.
“Teman saya memesan taksi online dan ternyata sopirnya adalah seorang pegawai negeri,” kata seorang warga China, membagikan pengalamannya di media sosial, dilansir Malay Mail.
Data resmi menunjukkan pendapatan fiskal China tahun lalu hanya naik 1,3 persen, jauh lebih rendah dari kenaikan 6,4 persen pada 2023. Pendapatan dari lelang tanah juga turun 16 persen akibat lesunya sektor properti.
Presiden Xi Jinping menegaskan, stabilitas pekerjaan menjadi prioritas utama pemerintah pusat.
“China harus fokus pada stabilisasi pekerjaan, perusahaan, pasar, dan ekspektasi,” ujar Xi Jinping.
Pemerintah pusat pada Rabu (9/7/2025) meluncurkan kebijakan baru untuk mendukung lapangan kerja. Langkah tersebut meliputi perluasan subsidi asuransi sosial dan pinjaman khusus bagi pekerja yang terdampak perlambatan ekonomi.
Pemerintah daerah diinstruksikan untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif dan tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.
“Setiap kebijakan harus dievaluasi secara berkala agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang,” menurut pejabat pemerintah pusat China, dilansir Yahoo Finance.