Membaca Dampak AS Terjerat Utang Jumbo hingga Terancam Gagal Bayar

Total utang publik pemerintah federal mencapai kurang dari 31,46 triliun dolar AS pada 10 Februari. Itu menurut perhitungan harian terbaru Departemen Keuangan AS. Hampir semua utang tersebut, yakni sekitar 31,38 triliun dolar AS tunduk pada batas utang menurut undang-undang, menyisakan hanya 25 juta dolar AS kapasitas pinjaman yang tidak terpakai.

Selama beberapa tahun, utang negara lebih besar daripada produk domestik bruto (PDB), yaitu 26,13 triliun dolar AS pada kuartal keempat tahun 2022. Rasio utang terhadap PDB adalah metrik yang membantu memahami kemampuan suatu negara untuk membayar kembali utangnya.

Secara umum, rasio utang terhadap PDB yang lebih rendah adalah ideal. Sebab, itu menandakan bahwa suatu negara menghasilkan lebih banyak uang daripada utangnya, menempatkannya pada pijakan keuangan yang kuat.

Saat ini, Federal Reserve System adalah pemegang tunggal utang pemerintah AS terbesar. Meskipun The Fed secara teratur membeli dan menjual sekuritas Treasury untuk menjalankan kebijakan moneter, The Fed membeli Treasury dalam jumlah besar selama pandemik COVID-19. Itu sebagai upaya untuk menjaga agar ekonomi AS tidak goyah di bawah tekanan penutupan dan karantina.

Pada puncaknya di bulan April 2022, the Fed memegang lebih dari 6,25 triliun dolar AS utang pemerintah AS, lebih dari dua kali lipat dari kepemilikannya sebelum pandemik melanda AS pada Maret 2020.

Bahkan ketika the Fed mulai mengurangi kepemilikannya, mereka memiliki hampir 6,1 triliun dolar AS obligasi pemerintah. Nilai itu hampir seperlima dari seluruh utang publik, yaitu pada 30 September 2022. Itu adalah data terbaru yang tersedia.

Sebaliknya, satu dekade sebelumnya, porsi utang the Fed hanya di bawah 11 persen. Sebab, the Fed secara resmi independen dari pemerintah federal.

Pembayaran utang adalah salah satu pengeluaran terbesar pemerintah federal. Pembayaran bunga bersih atas utang tersebut, menurut Kantor Manajemen dan Anggaran, diperkirakan mencapai 395,5 miliar dolar AS pada tahun fiskal ini atau 6,8 persen dari seluruh pengeluaran federal.

Jumlah tersebut lebih dari 100 miliar dolar AS lebih banyak dari yang diperkirakan akan dibelanjakan pemerintah untuk tunjangan dan layanan veteran dan lebih banyak dari yang akan dibelanjakan untuk pendidikan dasar dan menengah, bantuan bencana, pertanian, program sains dan ruang angkasa, bantuan luar negeri, serta sumber daya alam dan perlindungan lingkungan jika digabungkan.

Pembayaran utang sebagai bagian dari pengeluaran federal mencapai puncaknya lebih dari 15 persen pada pertengahan 1990-an, tetapi secara umum penurunan suku bunga telah membantu menekan pembayaran meskipun jumlah dolar terus bertambah.

Pada fiskal 2021, suku bunga rata-rata utang federal mencapai rekor terendah 1,605 persen. Tetapi dengan the Fed menaikkan suku bunga kebijakannya untuk mencoba mendinginkan ekonomi, AS mulai membayar lebih banyak.

IMF mengatakan Pemerintah AS berisiko kehabisan uang dan mengalami gagal bayar utang atau default, jika kongres tidak segera mengambil tindakan terkait kenaikan plafon utang. "Mengingat default AS menimbulkan masalah serius, kami sangat mendorong pihak terkait untuk segera mencapai konsensus, serta menyelesaikan masalah ini secepat mungkin," ujar Jullie Kozack.

Menurut IMF, AS tengah menghadapi sejumlah faktor ketidakpastian di ekonominya antara lain berlanjutnya kenaikan suku bunga The Fed, dampak dari kolapsnya perbankan, hingga sisi pasar tenaga kerja. 

Dengan demikian, IMF meminta pemerintah AS tetap waspada terhadap kerentanan-kerentanan baru di sektor perbankan AS. Termasuk kerentanan di bank-bank regional, yang dapat muncul dalam penyesuaian terhadap tingkat suku bunga yang lebih tinggi.

AS sendiri sudah meraba dampak gawat jika gagal bayar utang itu benar-benar terjadi. Dalam sebuah surat kepada Ketua DPR AS Kevin McCarthy, Menkeu Yellen mengatakan jika AS gagal membayar utang, dampaknya akan sangat besar bagi warga AS dan juga negara itu sendiri.

“Jika Kongres gagal menaikkan batas utang, itu akan menyebabkan kesulitan besar bagi keluarga Amerika, membahayakan posisi kepemimpinan global kita, dan menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan kita untuk mempertahankan kepentingan keamanan nasional kita,” tulis Yellen dalam surat tersebut seperti yang dilansir dari CNN, Rabu (3/5/2023).

Menurut Direktur Kebijakan Ekonomi dari Bipartisan Policy Center, Shai Akabas mengatakan jika pemerintah gagal melunasi utang akan berdampak kepada sejumlah pihak yang seharusnya menerima pembayaran dari pemerintah federal.

“Puluhan juta orang di seluruh negeri yang mengharapkan pembayaran dari pemerintah federal mungkin tidak menerimanya tepat waktu,” kata Shai Akabas.

Ancaman terhadap ekonomi global yang disampaikan IMF sudah terlihat. Di tengah kekhawatiran akan default utang AS itu, harga minyak dunia anjlok 5 persen ke level terendah dalam lima minggu terakhir pada Selasa (2/5/2023). Itu merupakan penutupan terendah sejak 24 Maret dan juga merupakan penurunan persentase satu hari terbesar sejak awal Januari.

Dilansir Channel News Asia (CNA), muncul kekhawatiran mengenai perekonomian Negara Paman Sam karena para politikus AS mendiskusikan cara-cara untuk menghindari gagal bayar utang. Para investor pun bersiap untuk kenaikan suku bunga lebih lanjut minggu ini.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengatakan, masalah utang berisiko memicu krisis sistemik global pascapandemik. Menurutnya, kondisi inflasi global yang masih tinggi serta kenaikan suku bunga (global).

Bank Indonesia mengakui potensi AS gagal bayar utang itu bakal memicu sentimen negatif terhadap pasar keuangan global. Mengutip data Statista, pada Februari 2023, utang publik Amerika Serikat membengkak hingga sekitar 31,458 triliun dolar AS. Jumlah tersebut mengalami kenaikan cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

"Default AS akan menimbulkan sentimen negatif di market. Kemudian dapat mendorong pelaku pasar melakukan tindakan flight to quality, di mana dana akan bergerak ke safe haven assets," ujar Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI, Edi Susianto kepada IDN Times, Kamis (11/5/2023). 

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyebut masalah potensi AS gagal bayar utang tidak berdampak bagi perekonomian dalam negeri, khususnya pada surat berharga negara.

"Sampai hari ini sebenarnya kalo kita lihat dari perkembangannya tidak ada pengaruh kepada perekonomian kita, terutama kalo kita lihat pasar belum memberikan sinyal terhadap kemungkinan dinamika politik itu," kata dia dalam Konferensi Pers KSSK, Senin (8/5/2023).

Dia juga menilai gagal bayar utang AS diyakininya tidak akan menurunkan minat investor menaruh dananya di SBN. Sebab, SBN masih menjadi daya tarik investor untuk berinvestasi. Hal itu setidaknya terlihat dari imbal hasil (yield) SBN untuk tenor sepuluh tahun menurun 50 basis poin sejak awal tahun (year to date).

Bahkan, menurutnya, kinerja SBN indonesia mengalami capital inflow. "Dari sekian banyak negara, Indonesia mungkin termasuk yang memiliki kinerja yang baik," ujar Sri Mulyani.

Meski demikian, pemerintah diwanti-wanti soal kenaikan suku bunga global yang dapat berimplikasi pada naiknya beban bunga utang.

"Kita perlu memperhatikan kondisi utang karena saat ini porsi utang saat ini 89 persen lebih bentuknya SBN yang artinya tergantung pada bunga pasar," ujar Bhima kepada IDN Times pada Rabu (3/5/2023).

Jika kondisi itu terjadi, menurutnya, upaya pemerintah untuk melakukan pengurangan beban utang dinilainya menjadi sulit. Tahun ini pemerintah menetapkan bunga utang mencapai Rp441,4 triliun atau setara 21,8 persen dari  target penerimaan perpajakan di tahun yang sama.

Menurut data Kementerian Keuangan, utang pemerintah hingga kuartal I tercatat Rp7.879,07 triliun. Utang ini naik Rp17,39 triliun dibandingkan posisi utang pada Februari yang tercatat Rp7.861,68 triliun. Jika dibandingkan periode yang sama di tahun lalu, utang tercatat Rp7,052 triliun, meningkat 11,7 persen (yoy).