Fraksi PKB Desak Kementan Bereskan Kelangkaan Pupuk Subsidi

10 Nov 2020, 18:03 WIB

Pupuk Indonesia percepat penyaluran ke gudang dan kios (Dok. Istimewa)

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Saymsurijal selama masa reses di dapilnya, Jabar II--Kabupaten Bandung dan Bandung Barat, menghimpun keluhan masyarakat tentang kelangkaan pupuk bersubsidi untuk petani.

“Kemarin kami di wilayah Ciwiday Kabupaten Bandung, Pengalengan, Kertasari, mereka menjerit, ketika harus beli pupuk Rp250 ribu, yang biasanya Rp90 ribu satu karung," kata Cucun dalam keterangan tertulis, Selasa (10/11/2020).

Karena itu, Cucun mendesak Kementerian Pertanian (Kementan) agar mengatasi masalah kelangkaan pupuk bersubsidi, karena petani menjerit dengan naiknya harga pupuk non-subsidi.

1. F-PKB mendesak Komisi IV DPR bersurat ke Kementan

Ilustrasi pupuk. Dok. PT Pupuk Indonesia

Oleh sebab itu, Ketua Fraksi PKB ini mendorong Kementerian Pertanian untuk segera membereskan masalah pupuk subsidi yang sampai saat ini masih terjadi.

“Kemudian juga alur subsidi dari Kemenkeu ini bagaimana kesepakatan yang sudah diambil DPR, migrasi dari pada subsidi korporasi kepada subsidi ke orang. Ini sudah baik sebetulnya, tetapi prosesnya harus betul-betul siap dulu," kata Cucun.

2. Kartu Tani belum merata diterima petani

Pupuk Indonesia percepat penyaluran ke gudang dan kios (Dok. Istimewa)

Kebijakan Kartu Tani yang diterima petani, menurut Cucun, belum begitu masif diterima para petani di daerah. Ia berharap petani jangan sampai menjadi korban. Menurut dia pupuk subsidi yang tak bisa diakses itu merupakan masalah serius.

"Jangan sampai mereka yang biasa membeli pupuk hanya Rp90 ribu sekarang harus beli Rp250 ribu. Karena mereka yang tidak punya Kartu Tani tidak bisa beli," ujar dia.

3. PT Pupuk Indonesia telah menyalurkan 6.902.343 ton pupuk bersubsidi

Pupuk Indonesia percepat penyaluran ke gudang dan kios (Dok. Istimewa)

PT Pupuk Indonesia (Persero) hingga 21 Oktober 2020 telah menyalurkan sebanyak 6.902.343 ton pupuk bersubsidi kepada petani. Jumlah tersebut terdiri dari 3.069.615 ton urea, 478.965 ton SP-36, 643.806 ton ZA, 2.249.877 ton NPK, dan 460.080 ton organik.

Sementara, Kepala Komunikasi Korporat PT Pupuk Indonesia (Persero) Wijaya Laksana mengatakan, angka tersebut setara 78 persen dari alokasi pupuk nasional pada 2020 yang sebesar 8.900.467 ton, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27 Tahun 2020.

"Kami berkomitmen untuk terus mengoptimalkan proses distribusi pupuk bersubsidi kepada petani, agar tetap berjalan lancar dan sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan Kementerian Pertanian," kata Wijaya dikutip dari ANTARA, Kamis, 5 November 2020.

Pupuk Indonesia mencatat, stok pupuk subsidi yang tersedia saat ini sebanyak 1,4 juta ton, terdiri dari urea, NPK, ZA, SP-36, dan organik. Selain itu, perseroan pun selalu menyiapkan stok pupuk non-subsidi di kios-kios resmi. Tercatat, stok pupuk non-subsidi saat ini tersedia sekitar 870 ribu ton.

"Stok itu tersedia mulai dari lini I hingga lini III dan kios-kios pupuk resmi. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi kebutuhan, sehingga produktivitas sektor pertanian pun dapat terjaga," tutur Wijaya.