Freeport Harus Bangun Smelter di Papua buat Perpanjang Izin Tambang

10 Apr 2024, 16:25 WIB

Vadhia Lidyana

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia. (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Intinya sih...

Masa berlaku IUPK Freeport habis pada 2041
PT Freeport Indonesia harus bangun smelter di Papua untuk perpanjangan IUPK

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menegaskan PT Freeport Indonesia (PTFI) harus membangun fasilitas pemurnian dan pemrosesan mineral mentah (smelter) di Papua untuk memperoleh perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Permintaan itu merupakan syarat pertama bagi PTFI agar bisa mendapatkan perpanjangan IUPK pada 2041 mendatang.

“Kita minta bantu bangun smelter di Papua. Selama ini kan Freeport membangun smelter di luar Papua, padahal tambangnya di Papua. Kita kan pengin untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi di Papua,” kata Bahlil di rumah dinasnya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (10/4/2024).

1. Freeport harus lepas 10 persen saham ke Indonesia

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membuat laporan ke Bareskrim Polri buntut pemberitaan Tempo. (IDN Times/Amir Faisol)

Syarat kedua perpanjangan IUPK adalah pelepasan (divestasi) 10 persen saham PTFI ke Indonesia. Dengan demikian, kepemilikan saham Indonesia di PTFI naik dari 51 persen menjadi 61 persen.

“Sekarang Freeport kan sudah 51 persen, nanti ke depan saat masa kontrak tahap kedua sudah selesai, itu nanti kita punya penambahan lagi 10 persen, jadi 61 persen,” ucap Bahlil.

Bahlil mengatakan, syarat divestasi 10 persen saham itu harus direalisasikan.

“Harus mau lah, negara, negara kita kok,” ucap Bahlil.

2. Target divestasi harus rampung Juni 2024

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (1/4/2024). (IDN Times/Trio Hamdani)

Presiden Joko “Jokowi” Widodo sendiri menargetkan divestasi 10 persen saham Freeport bisa rampung pada Juni 2024 mendatang. Bahlil mengatakan, dirinya mengikuti target Jokowi itu.

“Kalau bos saya sudah begitu, saya ikut bos saya lah. Saya apa kata Pak Presiden, saya ini pembantu Presiden,” ucap Bahlil.

3. Proses divestasi melalui tahap yang panjang

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI), Tony Wenas. (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Sebelumnya, Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas mengatakan proses negosiasi terkait divestasi itu masih berlangsung, dan tahapannya cukup panjang.

Adapun divestasi itu merupakan syarat perpanjangan IUPK PTFI. Dalam prosesnya, Peraturan Pemerintah (PP) nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara harus direvisi terlebih dahulu.

“Ya, ini ada proses birorkasi, administrasi, PP 96 juga perlu direvisi, kan gitu. Jadi semuanya butuh waktu,” kata Tony usai berkunjung ke rumah dinas Bahlil.

Tony mengatakan, Freeport McMoran yang saat ini masih mengantongi 48,76 persen saham PTFI sudah mengantongi kesepahaman dengan pemerintah Indonesia terkait rencana akuisis tersebut.

“Secara garis besar semua sudah saling memiliki pemahaman,” ujar Tony.