Gaji 20 Ribu Peserta Program Magang Dibayarkan Pemerintah

23 Sep 2025, 09:47 WIB

Triyan Pangastuti

WhatsApp Image 2025-07-22 at 14.36.32.jpeg

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Intinya sih...

Program magang dilakukan 6 bulan: Program magang ini direncanakan berlangsung selama enam bulan, terbagi menjadi dua tahap: tiga bulan pada akhir 2025, dan tiga bulan sisanya pada awal 2026 (Januari–Maret).
Anggaran yang disiapkan Rp198 miliar untuk 3 bulan program magang 2025: Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp396 miliar. Dana tersebut dibagi ke dalam dua tahun anggaran, yakni Rp198 miliar untuk 2025, dan Rp198 miliar untuk 2026.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah akan menanggung penuh upah peserta program magang yang ditujukan khusus bagi lulusan baru (fresh graduate) perguruan tinggi. Program ini merupakan salah satu inisiatif strategis dalam Paket Stimulus Ekonomi yang dijadwalkan mulai berjalan pada Kuartal IV-2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, program ini menargetkan 20 ribu peserta dari kalangan lulusan baru. Mereka akan menerima upah bulanan yang dibayarkan langsung oleh pemerintah, dengan besaran setara Upah Minimum Provinsi (UMP) di masing-masing daerah. Dengan demikian, nominal upah yang diterima peserta akan berbeda, tergantung pada wilayah tempat mereka ditempatkan.

"Insentifnya, perusahaan tidak perlu membayar. UMP-nya dibayar oleh pemerintah," ujar Airlangga.

1. Program magang dilakukan 6 bulan

Ilustrasi magang (freepik.com/storyset)

Program magang ini direncanakan berlangsung selama enam bulan, terbagi menjadi dua tahap: tiga bulan pada akhir 2025, dan tiga bulan sisanya pada awal 2026 (Januari–Maret). Pemerintah juga membuka peluang untuk memperpanjang program ini dan meningkatkan kuota peserta, namun keputusan tersebut bergantung hasil evaluasi selama pelaksanaannya.

Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berharap bisa mendorong keterlibatan industri dalam membuka peluang kerja bagi lulusan baru, khususnya di sektor-sektor prioritas seperti pertanian dan kelautan.

"Program magang perguruan tinggi ini menargetkan 20 ribu peserta, dengan uang saku sebesar UMP. Pelaksanaannya enam bulan: tiga bulan sekarang, dan tiga bulan lagi di Januari, Februari, dan Maret. Kita akan lihat nanti apakah bisa di-roll over dan dilanjutkan," kata Airlangga.

2. Anggaran yang disiapkan Rp198 miliar untuk 3 bulan program magang 2025

Ilustrasi anggaran (IDN Times/Arief Rahmat)

Untuk mendukung pelaksanaan program ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp396 miliar. Dana tersebut dibagi ke dalam dua tahun anggaran, yakni Rp198 miliar untuk 2025, dan Rp198 miliar untuk 2026.

Program ini diperuntukkan bagi lulusan pendidikan tinggi, termasuk S1, D3, dan jenjang setara lainnya, dengan syarat maksimal satu tahun setelah kelulusan. Saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) tengah menyusun ketentuan teknis sebagai pedoman pelaksanaan.

3. Belum dibuka pendaftaraan untuk perusahaan yang ingin ikut program magang

Konferensi pers Menaker Yassierli terkait penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli sebelumnya menyebut program ini ditujukan khusus bagi fresh graduate atau lulusan perguruan tinggi maksimal satu tahun setelah kelulusan. Dia menegaskan, gaji peserta magang akan disesuaikan dengan upah minimum provinsi (UMP) di masing-masing daerah.

Di sisi lain, ia memastikan hingga saat ini belum membuka pendaftaran perusahaan peserta program magang. Nantinya, perusahaan harus menyiapkan dokumen rencana kebutuhan tenaga kerja yang menjelaskan lokasi kerja dan jenis pekerjaan bagi peserta magang.

“Program magang pemerintah ini akan diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Kami akan prioritaskan perusahaan yang terdaftar di Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan dalam program ini,” ujar Yassierli.

Ia menambahkan, program ini tidak menyasar sektor usaha tertentu dan diharapkan dapat terdistribusi secara merata di seluruh provinsi.