Geopolitik Memanas Usai Trump Ancam Greenland, Rupiah-Ekspor Terancam

Yusuf menilai, adanya dampak lanjutan atau second round effect juga perlu diantisipasi. Tarif akan menekan ekspor Eropa ke AS, mengurangi produksi, investasi, dan lapangan kerja di sana.

Jika ekonomi Eropa melambat, kata dia, efeknya menjalar ke pertumbuhan ekonomi global melalui jalur perdagangan, keuangan, dan sentimen.

"Artinya, meskipun Indonesia tidak ikut perang tarif, kita tetap bisa terkena dampak rambatan berupa melemahnya perdagangan dunia, volatilitas pasar keuangan, dan potensi penurunan permintaan global terhadap produk Indonesia," kata dia.

Yusuf menilai, rencana kenaikan tarif tersebut akan membuat harga produk Eropa di pasar AS menjadi jauh lebih mahal. Kondisi ini diperkirakan mendorong importir AS mencari negara pemasok alternatif yang lebih kompetitif dari sisi harga maupun kapasitas produksi.

“Produk Eropa yang terkena tarif akan kehilangan daya saing di pasar AS. Importir AS pasti mencari substitusi dari negara lain, dan Indonesia berpeluang mengisi ruang tersebut,” ujar Yusuf.

Dia mengatakan, sejumlah sektor dinilai memiliki potensi paling besar untuk memanfaatkan peluang tersebut. Di antaranya adalah furnitur dan produk kayu, produk perikanan seperti udang dan tuna, alas kaki dan tekstil yang selama ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu basis produksi global, kemudian sektor kertas dan pulp, serta produk berbasis karet seperti ban.

Meski demikian, dia mengingatkan peluang tersebut tidak serta-merta dapat dimanfaatkan. Pasar AS dikenal memiliki standar yang sangat ketat terhadap produk impor, baik dari sisi kualitas maupun kepatuhan terhadap regulasi non-tarif.

“Standar ekspor ke AS sangat tinggi, mulai dari kualitas produk, aspek keberlanjutan (sustainability), traceability, sertifikasi lingkungan, keamanan pangan, hingga isu tenaga kerja. Kalau Indonesia ingin benar-benar menggantikan produk Eropa, industri kita harus siap,” kata dia.

Menurut dia, kesiapan tersebut mencakup pemenuhan standar teknis, konsistensi pasokan, efisiensi logistik, serta kepatuhan terhadap berbagai regulasi yang berlaku di Amerika Serikat. Tanpa hal tersebut, Indonesia berisiko kalah bersaing meski memiliki keunggulan harga.

Ke depan, ekonom menilai peran pemerintah menjadi krusial dalam membantu industri domestik menangkap peluang ini. Antara lain melalui fasilitasi sertifikasi, penguatan infrastruktur logistik, serta diplomasi dagang agar akses produk Indonesia ke pasar AS semakin terbuka.

Dengan demikian, kata dia, konflik ini berpotensi memberikan dampak signifikan bagi Indonesia, baik melalui jalur keuangan, perdagangan, maupun sentimen global.

Oleh karena itu, pemerintah perlu mengantisipasi sejumlah risiko sekaligus peluang yang muncul.

Ada sejumlah risiko yang harus diantisipasi pemerintah. Pertama, risiko banjir produk Eropa ke pasar Asia, termasuk Indonesia, seiring hilangnya akses mereka ke pasar Amerika Serikat.

Dalam konteks ini, instrumen safeguard dan kebijakan anti-dumping perlu disiapkan agar industri domestik terlindungi.

Kedua, potensi meningkatnya volatilitas nilai tukar rupiah akibat penguatan dolar AS sehingga Bank Indonesia perlu menjaga stabilitas untuk menahan lonjakan biaya impor bagi industri.

Ketiga, penguatan diplomasi dagang dengan Amerika Serikat agar Indonesia dapat diposisikan sebagai mitra strategis, sekaligus memperoleh akses pasar yang lebih luas.

Keempat, dukungan terhadap peningkatan standar, kapasitas, dan daya saing industri domestik agar Indonesia benar-benar mampu menangkap peluang substitusi produk di pasar Amerika Serikat.