Guru Honorer yang Mendapat Dana BOS Harus Punya NUPTK, Apa Itu?

15 Feb 2020, 17:26 WIB

Ketua PB PGRI Masa Bakti dan Pembina Federasi Guru dan Tenaga Honorer Swasta Indonesia, Didi Suprijadi. (IDN Times/Hana Adi Perdana)

Jakarta, IDN Times - Ketua PB PGRI Masa Bakti XXI Didi Suprijadi menyayangkan masih banyaknya pemerintah daerah yang tidak memberikan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) kepada guru honorer. Padahal, NUPTK dibutuhkan untuk penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Hal itu sesuai dengan bagian kebijakan Merdeka Belajar Episode III mengenai mekanisme pemanfaatan dana BOS. Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menyebut dana BOS akan langsung didistribusikan ke sekolah-sekolah. Tak lagi melalui pemda.

"Tidak semua guru honorer punya NUPTK, karena tidak semua pemda mau mengeluarkan," ujar Didi dalam sebuah diskusi di kawasan Jakarta Pusat pada Sabtu (15/2).

Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saat ini baru 708.963 orang atau 47 persen dari total 1.498.344 guru yang bukan PNS yang memiliki NUPTK. Sedangkan, menurut PB PGRI, guru honorer yang memiliki NUPTK tidak sampai 100 ribu orang. Lalu, bagaimana cara guru non PNS agar bisa segera memiliki nomor tersebut?

1. Guru honorer tak memiliki NUPTK karena diklaim tidak dianggap oleh pemda

Ilustrasi. ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho

Didi menilai tindakan pemda yang enggan mengeluarkan NUPTK sebagai tindakan zalim. Padahal, NUPTK sangat dibutuhkan oleh para pahlawan tanpa tanda jasa itu.

"Kerjaannya suruh kerja iya tetapi statusnya tak diakui. Zalim gak? Zalim. Ya kan.. Mustinya statusnya ada," tuturnya.

Menurut Didi, sulitnya pemda mengeluarkan NUPTK lantaran mereka enggan membiayai para guru honorer tersebut. Di sisi lain, pemda dinilai tak bersedia mengakui keberadaan guru honorer.

"Jadi dianggap kalau dia mengeluarkan NUPTK, berarti dia beranggapan mengakui guru honorer. Nah, itu yang jadi persoalan. Padahal, dia ngajar di sekolah-sekolah negeri tapi dia (pemda, red) gak mau mengakui," katanya lagi.

Didi melanjutkan pemda khawatir tetap diminta untuk membayar guru non PNS tersebut. Padahal, menurutnya, dana yang digunakan untuk membayar guru honorer bukan berasal dari kantong pribadi pemda.

"Itu kan uang rakyat juga," ungkapnya.

2. Pemda kesulitan untuk keluarkan NUPTK sudah sejak 20 tahun lalu

Aksi honorer K2 menuntut pemerintah supaya diangkat jadi PNS. IDN Times/Istimewa

Didi menyebut kasus sulitnya pemda mengeluarkan NUPTK sudah berlangsung sejak 20 tahun lalu. Bahkan hingga saat ini permasalahan itu belum diperoleh solusinya.

"Karena tadi bupati, wali kota, gubernur tidak memberikan SK NUPTK, padahal itu dibutuhkan. Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kerja. Baik guru maupun TU (tata usaha)," katanya menegaskan.

Disebutkan Didi, saat ini jumlah guru honorer yang memiliki NUPTK masih sangat sedikit. "Nggak sampai 100 ribu dari 1,1 juta," ungkapnya.

3. Pentingnya NUPTK bagi guru honorer

Ilustrasi. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

NUPTK menjadi bagian penting bagi guru PNS maupun honorer. Khusus untuk honorer, NUPTK bisa membuat mereka bisa mengikuti program sertifikasi hingga mendapat tunjangan.

Baru-baru ini, guru honorer terancam tak mendapatkan gaji apabila tak memiliki NUPTK. Ini menyusul dikeluarkannya Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler yang berlaku per (5/2) lalu.

Oleh sebab itu, Didi meminta pemerintah mengkaji kembali soal syarat kepemilikan NUPTK bagi guru honorer agar bisa mendapatkan gaji.

"Saya minta agar syarat itu harus dihilangkan," kata dia.