Sejak 2016, pemerintah telah mengusung kebijakan satu harga. Kebijikan ini berlaku untuk semua kebutuhan pokok, termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM).
Mendukung kebijakan tersebut, Direktur Pemasaran Pertamina Muhammad Iskandar mengatakan pihaknya tengah menyusun roadmap untuk program BBM satu harga. Tujuannya supaya dapat menjangkau ke daerah pedalaman.
Program BBM satu harga PT Pertamina (persero) telah dilakukan secara bertahap dari tahun 2017-2020. Hal ini bertujuan agar masyarakat di daerah Papua dan pelosok lainnya dapat merasakan harga yang sama dengan di Jawa.
"Harga BBM di Papua sebelum 2016 berada di kisaran Rp 50-60 ribu per liter. Dengan adanya kebijakan satu harga, maka BBM di Papua setara Jawa dan Bali, yakni Rp 6.450 untuk premium dan solar seharga Rp 5.150," kata Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno di Wamena, Papua.
Meskipun tidak mudah, PT Pertamina terus berupaya mewujudkan hal tersebut. Beberapa tantangan yang harus dihadapi adalah kondisi geografis dan jalur distribusinya.
Vice President Corporate Communication PT Pertamina, Adiatma Sardjito, mengatakan proses pemetaan hingga terealisasinya BBM satu harga memerlukan waktu. Sebab, Pertamina perlu melakukan survei transportasi BBM, menggandeng investor lokal, serta membangun inftrastruktur.
Pemerintah telah menargetkan pengoperasian 150 lembaga penyalur hingga 2019 mendatang. Terdiri dari 54 titik pada 2017, 50 titik pada 2018, dan 46 titik pada 2019.
Pertamina Marketing Operation Region (MOR) VIII menargetkan program BBM Satu Harga bisa dijalankan di 14 titik lokasi di wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat pada tahun depan. Pertamina berkomitmen dan optimistis bisa merealiasikan program tersebut, sesuai amanat pemerintah.