Harga BBM Subsidi Naik Jadi Momen Pemerintah Maksimalkan EBT

08 Sep 2022, 16:20 WIB

Ilustrasi - SPBU Pertamina (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)

Jakarta, IDN Times - Kenaikan harga BBM subsidi dinilai bisa menjadi momentum pemerintah memaksimalkan energi baru terbarukan (EBT). Pengamat Politik dan Ekonomi Dahlan Watihellu, mendorong agar RUU EBT segera disahkan.

Sebab, kata dia, stok energi yang dihasilkan dari fosil sudah semakin menipis. Oleh karena itu, penting untuk segera menggunakan energi baru terbarukan.

“Kita tawarkan bahwa anak muda tentu harus punya solusi-solusi atas kebijakan-kebijakan itu, bagi kita tentu kita mendorong pemerintah harus punya political will dalam mendorong mengakselerasi percepatan pengesahan RUU EBT,” ujar Dahlan dalam keterangannya, Kamis (8/9/2022).

Hal kedua yang dia garisbawahi, adalah mempercepat penggunaan mobil listrik yang telah menjadi rekomendasi G20 2021. "Penggunaan mobil listrik harus lebih cepat 2035, tentu anak muda harus lebih kreatif dan inovatif untuk merealisasi target itu," imbuhnya.

1. Anggaran subsidi energi sangat besar

IDN Times/Arief Rahmat

Dahlan mengatakan, anggaran subsidi untuk energi sangat besar. Dia mengatakan, Rp520 triliun lebih dikeluarkan pemerintah dari APBN untuk menyubsidi energi.

“Itu untuk subsidi energi termasuk juga listrik, termasuk BBM dan lain-lain, maka memang mungkin pemerintah tidak ada pilihan lain yang kemudian memberikan subsidi itu lebih tepat sasaran, karena ini sudah terlanjur maka kita sebagai civil society harus mengawal itu supaya subsidi ini atau pengalihan subsidi ini bisa tepat sasaran,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, dia mengajak masyarakat juga untuk mengawal penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) BBM agar tepat sasaran. Sehingga, masyarakat miskin dapat terbantu disaat harga BBM naik.

“Tugas kita adalah mengawal supaya itu sesuai, jadi hak rakyat itu subsidi tetapi harus tepat sasaran, kalau kemudian dicabut dari BBM maka ya harus dialihkan untuk rakyat juga, tapi untuk yang benar-benar butuh,” ucap dia.

2. PLN pasok listrik ke Istana Kepresidenan berbasis energi baru terbarukan

PLN pasok listrik ke Istana Kepresidenan menggunakan energi baru terbarukan (EBT) (dok. Sekretariat Presiden)

Sebelumnya, PT PLN (Persero) memasok listrik ke Istana kepresidenan berbasis energi baru terbarukan (EBT). Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono mengatakan penggunaan EBT ini untuk mewujudkan emisi bersih.

“Sekretariat Presiden selalu mendukung tuntutan-tuntutan dunia yang berubah yaitu salah satunya harus menggunakan listrik yang terbarukan renewable energy,” ujar Heru dalam keterangannya yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (6/9/2022).

3. EBT digunakan untuk memerangi perubahan iklim

PLN pasok listrik ke Istana Kepresidenan menggunakan energi baru terbarukan (EBT) (dok. Sekretariat Presiden)

Heru mengatakan, penggunaan EBT bisa untuk memerangi perubahan iklim. Oleh akrena itu, dia mengajak seluruh kementerian dan lembaga juga menggunakan energi baru terbarukan.

“Tentunya kita juga lebih cepat lagi mengubah behavior, salah satunya adalah menggunakan energi baru terbarukan,” ucap dia.

Dalam kesempatan itu, Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo mengatakan pasokan listrik berbasis EBT ini menghasilkan nol karbon emisi. Sehingga, ramah lingkungan dan bisa memerangi perubahan iklim.

“Pasokan listrik yang mengalir ke istana dengan adanya Renewable Energy Certificate yang diinisiasi dari Istana Kepresidenan ini, maka listrik yang masuk ke istana adalah listrik yang berbasis pada energi baru terbarukan dengan emisi karbon yaitu nol,” kata Darmawan.

Darmawan menjelaskan, PLN memasok listrik berbasis EBT untuk Istana Kepresidenan Jakarta, Bogor, Cipanas, Yogyakarta, dan Tampaksiring. Dalam kesempatan itu, PLN memberikan sertifikat Renewable Energy Certificate (REC) atas penggunaan listrik berbasis EBT untuk lima Istana Kepresidenan.