Imbas Korupsi Rp271 T, ESDM Diminta Kebut Digitalisasi Timah

04 Apr 2024, 20:55 WIB

Dok. PT Timah Tbk diambil dari tangkapan layar situs resmi perusahaan

Jakarta, IDN Times - Pemerintah menargetkan untuk menyelesaikan implementasi sistem digitalisasi pengelolaan sumber daya alam (SDA) untuk komoditas nikel dalam waktu dua bulan ke depan.

Hal itu berkaca pada kasus korupsi terkait tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah periode 2015-2022, yang menyebabkan kerugian lingkungan hingga sebesar Rp271 triliun.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mendorong agar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera menyelesaikan hal tersebut.

Setelah sistem di Kementerian ESDM selesai, pemerintah akan memulai proses integrasi atau mengoneksikannya ke dengan sistem digitalisasi sumber daya alam, seperti yang sudah diimplementasikan pada komoditas batu bara.

“Kita harap dalam 2 bulan ke depan ini harus selesai. ESDM kalau sudah selesai, kita mulai konekan,” kata Luhut dalam pernyataannya melalui akun Instagram pribadinya, Kamis (4/4/2024).

1. Kementerian ESDM sudah siap implementasikan digitalisasi timah

Ilustrasi pekerja PT Timah Tbk (TINS). (dok. Timah)

Luhut menyatakan, sudah tidak ada masalah dalam implementasi sistem di Kementerian ESDM. Namun, masih ada kendala yang perlu diatasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Saya pikir sudah tidak ada masalah. Jadi, ESDM sudah oke. KLHK kita masih kejar, karena KLHK itu masih banyak yang manual,” sebutnya.

Kendala tersebut terkait dengan banyaknya proses manual, dia mencontohkan dalam hal perdagangan karbon. Terkait itu, Presiden Joko “Jokowi” Widodo telah mengingatkan dan menekankan pentingnya menyelesaikan masalah tersebut.

2. Sistem digitalisasi SDA mampu menekan praktik korupsi

Dok. PT Timah Tbk diambil dari tangkapan layar situs resmi perusahaan

Implementasi sistem digitalisasi, kata Luhut, telah berdampak positif dalam mengurangi kasus korupsi. Kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam mengembangkan sistem tersebut memberikan kontribusi besar dalam mengurangi praktek korupsi.

“Jadi, OTT (operasi tangkap tangan) itu tidak menjadi isu lagi buat kami, karena sekarang hampir sulit orang untuk OTT, karena semua sudah di mesin, jadi orang negosiasi ke mesin,” sebutnya.

Selain itu, keberadaan sistem memungkinkan untuk mendeteksi anomali dengan cepat. Hal itu memperkuat kemampuan penegakan hukum untuk mengejar pelanggaran atau tindakan korupsi dengan lebih efektif.

“Nah, memang ada yang bertanya, ini ada yang mematikan sistem, langsung kelihatan. Bila ada anomali dalam satu malam udah langsung kita bisa kejar,” ujar Luhut.

3. Luhut yakin digitalisasi pemerintahan dilanjutkan presiden baru

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (26/1/2024). (IDN Times/Trio Hamdani)

Presiden, kata Luhut, telah memberikan perintah untuk menyelesaikan proyek teknologi di pemerintahan (govtech), termasuk implementasi penguatan identitas kependudukan digital atau Digital ID, dalam waktu tiga tahun.

Hal itu merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat transformasi pemerintahan ke arah yang lebih efisien dan transparan. Sebagai contoh, dengan implementasi digital ID dan e-katalog, pemerintah dapat mengirimkan subsidi pupuk secara langsung kepada penerima dengan menggunakan data identitas dan alamat yang terverifikasi.

Hal itu meminimalkan risiko kebocoran dana subsidi yang besar, seperti contoh sebesar Rp30 triliun. Transformasi tersebut dianggap sangat baik karena tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi juga berpotensi untuk meningkatkan penerimaan negara secara keseluruhan.

“Jadi, ini saya kira transformasi pemerintahan yang luar biasa dan ini nanti juga akan berlanjut saya kira dari pemerintahan yang akan datang,” tambah Luhut.