Impor BBM Satu Pintu Dinilai Bisa Jadi Kebijakan Blunder

18 Sep 2025, 13:01 WIB

Trio Hamdani

Kapal tanker PT Pertamina International Shipping (PIS). (dok. PIS)

Intinya sih...

Impor BBM satu pintu mengancam margin keuntungan SPBU asing
Dampaknya bisa memperburuk iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional
Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Pertamina adalah representasi negara dalam menjaga sektor energi

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Rencana pemerintah menerapkan impor bahan bakar minyak (BBM) satu pintu menuai sorotan. Melalui kebijakan itu, impor BBM untuk kebutuhan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) asing hanya bisa dilakukan lewat PT Pertamina (Persero).

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai langkah tersebut akan menggeser tata kelola sektor hilir dari sistem yang liberal menjadi lebih terikat regulasi.

"Pemerintah tampaknya akan mengembalikan tata kelola di sektor hilir dari liberalisasi kembali ke kebijakan regulated," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (18/9/2025).

Dia mengingatkan, sejak awal perusahaan asing bersedia menanamkan investasi di SPBU Indonesia karena adanya kebebasan dalam mendirikan SPBU, mengimpor BBM sesuai kuota, serta menentukan harga jual ke konsumen mengikuti mekanisme pasar.

1. Margin SPBU asing dinilai bisa menyusut

ilustrasi BBM (IDN Times/Aditya Pratama)

Fahmy menjelaskan, dengan adanya kebijakan impor BBM satu pintu, SPBU asing tidak lagi memiliki keleluasaan mengimpor BBM dari negara yang menawarkan harga lebih murah.

"Dalam impor BBM satu pintu, SPBU asing tidak dapat lagi impor dengan harga yang paling murah, tetapi harus membeli BBM dari Pertamina dengan harga ditetapkan oleh Pertamina," sebutnya.

Menurutnya, hal itu berpotensi memperkecil margin keuntungan SPBU asing. Jika kondisi itu terus berlangsung, SPBU asing bisa mengalami kerugian. Fahmy bahkan memperingatkan, bukan tidak mungkin kerugian berkelanjutan akan membuat SPBU asing menutup usahanya.

"Pada saat seluruh SPBU asing hengkang dari Indonesia, pada saat itulah tata kelola migas hilir dimonopoli oleh Pertamina," sebutnya.

2. Dampak pada iklim investasi dan ekonomi nasional

ilustrasi BBM (IDN Times/Aditya Pratama)

Fahmy juga menyoroti dampak lebih luas dari hengkangnya SPBU asing. Dia menyebut hal tersebut bisa memperburuk iklim investasi di Indonesia, tidak hanya di sektor migas, tetapi juga sektor bisnis lainnya.

Menurut Fahmy, memburuknya iklim investasi akan menghambat pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto sebesar 8 persen per tahun.

"Oleh karena itu, Pemerintah sebaiknya membatalkan rencana kebijakan Impor BBM Satu Pintu, yang akan menjadi kebijakan blunder," tambahnya.

3. Bahlil sebut Pertamina sebagai representasi negara

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. (IDN Times/Trio Hamdani)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan penambahan pasokan bahan bakar minyak (BBM) untuk SPBU swasta hanya bisa dilakukan melalui kerja sama dengan Pertamina.

"Kalau mau minta lebih, ini kan menyangkut dengan hajat hidup orang banyak nih, cabang-cabang industri. Kalau mau lebih, silakan berkolaborasi dengan Pertamina," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (17/9/2025).

Bahlil menjelaskan Pertamina adalah representasi negara dalam menjaga sektor energi. Pemerintah tidak ingin kebutuhan energi yang menyangkut hajat hidup orang banyak sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar.

"Pertamina itu representasi negara. Tetapi yang lainnya, kita kasih. Kita kan tidak mau cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak ini semuanya diserahkan kepada teori pasar. Nanti ada apa-apa gimana?" jelasnya.