India Longgarkan Aturan Investasi Asing dari China

Pemerintah India mengubah aturan investasi bagi negara-negara yang berbatasan langsung dengan wilayahnya, termasuk China. Kini, perusahaan atau investor dari negara tetangga diperbolehkan menanamkan modal hingga batas maksimal 10 persen secara langsung tanpa perlu meminta izin awal dari pemerintah.

Namun, aturan ini hanya berlaku untuk investasi yang sifatnya tidak mengendalikan perusahaan. Artinya, investor asing tersebut tidak boleh menjabat sebagai dewan direksi atau ikut campur dalam mengatur manajemen perusahaan di India.

Perubahan aturan ini bertujuan untuk mempermudah masuknya modal bagi perusahaan-perusahaan rintisan atau startup di India yang sempat kesulitan mendapatkan pendanaan selama enam tahun terakhir. Selain itu, pemerintah juga memperjelas definisi pemilik modal agar selaras dengan aturan antikorupsi dan pencucian uang yang sudah ada. Langkah ini diambil sebagai jalan tengah untuk membantu pertumbuhan ekonomi nasional, namun tetap mengawasi faktor keamanan negara dengan sangat ketat.

Kebijakan baru ini diharapkan dapat menghidupkan kembali kesepakatan bisnis yang sempat lesu di India. Vaibhav Kakkar, selaku Mitra Senior di firma hukum Saraf and Partners menilai, langkah pemerintah ini merupakan penyesuaian yang sangat hati-hati dan bukan berarti membebaskan aturan secara total.

"Pelonggaran aturan investasi asing India bagi negara tetangga adalah penyesuaian yang terukur, bukan pembukaan izin secara bebas. Tujuannya untuk memudahkan investor asing namun tetap melindungi sektor strategis," ujar Kakkar, dilansir Livemint.

India meluncurkan jalur cepat untuk memproses izin investasi dari negara-negara tetangga, termasuk China, khusus di bidang manufaktur. Melalui aturan ini, setiap usulan investasi untuk pembuatan barang modal, komponen elektronik, panel surya, hingga bahan baku semikonduktor wajib diputuskan dalam waktu maksimal 60 hari. Meski prosesnya dipercepat, pemerintah memberikan syarat bahwa kendali perusahaan dan kepemilikan saham terbesar harus tetap dipegang oleh warga negara atau perusahaan asli India.

Langkah ini bertujuan agar perusahaan lokal bisa lebih cepat mendapatkan teknologi baru, serta masuk ke dalam jaringan pemasok global yang kompetitif. Untuk mendukung keterbukaan informasi, pemerintah India sedang menyiapkan situs web khusus untuk mempermudah proses pengajuan dokumen investasi. Dengan sistem digital tersebut, para pengusaha diharapkan tidak lagi menghadapi prosedur yang rumit saat ingin bekerja sama dalam membangun industri di India.

"Kepastian izin dalam 60 hari ini memudahkan perusahaan membentuk usaha patungan, mengakses teknologi canggih, dan memperluas manufaktur di India agar terintegrasi dengan rantai pasok global," tulis siaran pers pemerintah India, dilansir Economic Times.

Pemerintah India melonggarkan aturan investasi sebagai tanggapan atas besarnya selisih perdagangan dengan China yang mencapai 99 miliar dolar AS (Rp1,67 kuadriliun) pada tahun 2025. Selisih yang sangat besar ini sebagian besar disebabkan oleh banyaknya impor mesin dan komponen elektronik. Dengan mendorong perusahaan asal China untuk membangun pabrik langsung di India, pemerintah berharap bisa mengurangi ketergantungan pada barang impor dan meningkatkan kemampuan produksi di dalam negeri agar lebih mandiri.

Situasi politik dunia, termasuk kebijakan tarif dari AS, turut mendorong India untuk mengatur kembali hubungan ekonominya dengan China demi menjaga stabilitas pasokan industri nasional. India berambisi mengubah posisinya, dari yang sebelumnya hanya menjadi tempat merakit barang menjadi pusat pembuatan komponen yang lengkap di Asia. Langkah ini dianggap sebagai solusi tepat di tengah gangguan jalur perdagangan internasional yang memaksa banyak negara mencari lokasi produksi yang lebih stabil dan efisien.

Menanggapi kebijakan ini, Mao Keji selaku peneliti dari pusat kerja sama internasional China merasa optimis dengan langkah yang diambil oleh India. Menurutnya, kerja sama ini akan memperlancar aliran modal dunia dan memudahkan investor internasional untuk masuk ke pasar India.

"Demi kolaborasi rantai pasok, India harus menyambut investasi China. Langkah ini akan melancarkan aliran modal global dan memudahkan masuknya investor internasional yang didukung China," ujar Mao Keji, dilansir The Edge Singapore.