Jakarta, IDN Times - Dirjen Binalattas Kemnaker Bambang Satrio Lelono mengatakan pemerintah telah menyiapkan grand design pelatihan vokasi nasional sejak tahun lalu. Saat ini telah mencapai 90 persen dan akan menjadi dasar pelatihan vokasi di Indonesia.
“Dalam waktu dekat akan segera diinformasikan kepada semua pihak bahwa Kemnaker akan menjadi koordinator pelatihan vokasi nasional,” ungkap Bambang di Jakarta, Senin (23/9).
Menurut Bambang, diperlukan kolaborasi antarinstansi pemerintah, pemerintah dan swasta maupun stakeholder (pemangku kepentingan) dalam pelatihan vokasi. Hal itu untuk meningkatkan daya saing menyongsong era digitalisasi Revolusi Industri 4.0. Kolaborasi antarpemerintah dan pemerintah-swasta tersebut selain untuk menciptakan ekosistem pengembangan SDM yang adaptif.
“Salah satu bentuk kolaborasi tersebut, pemerintah (Kemenaker), Akademisi (UGM), dan Asosiasi Industri (Kadin dan Apindo) telah berinisiatif membentuk Komite Pelatihan Vokasi Nasional (KPVN) pada tahun 2017 untuk memperkuat sistem vokasi,“ kata Bambang.
Bambang mengatakan, Kemnaker tidak bisa bekerja sendiri untuk mengembangkan SDM terkait bonus demografi. Meski memiliki strategi pelatihan vokasi berupa penguatan mutu dan akses pelatihan, Kemnaker tetap membutuhkan penyesuaian program-program pelatihan dengan kebutuhan yang akan datang.
“Kita bersinergi dengan industri karena yang paling tahu kebutuhan tenaga kerja di industri adalah mereka. Makanya, kita membentuk KPVN untuk menyiapkan peta jalan sistem pelatihan vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja," katanya.
Bambang menyebut KPVN berperan strategis untuk mendorong peningkatan mutu SDM, peningkatan produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi melalui beberapa program.
Wakil Ketum Kadin Indonesia Anton J Supit mengatakan, kolaborasi menjadi kunci dalam menyiapkan sistem vokasi yang adaptif terhadap perkembangan kebutuhan pasar kerja. Hal itu untuk menghadapi pasar kerja semakin dinamis dalam era Revolusi Industri 4.0 saat ini.
“Inti dari RI 4.0 yakni kolaborasi antara pemerintah dengan pengusaha, mesin dengan manusia, apalagi (kolaborasi) sesama pemerintah pusat," kata Anton.
Anton menilai Malaysia maju dalam SDM karena koordinasi pembangunan SDM dipimpin oleh Mahatir Mohammad. Negeri Jiran itu membutuhkan waktu 8 tahun untuk mendirikan sejenis Komite Vokasi Nasional.
“Di Malaysia jelas pembagian tugas, ada enam kementerian terlibat. Kementerian Pendidikan, Kementerian Tenaga Kerja (SDM), Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan. Bicara pelatihan, leading sector Kementerian SDM (tenaga kerja), bicara pendidikan, leading sector (Kemendikbud), “ katanya.
Karena itu, Anton berpendapat pelatihan vokasi membutuhkan dukungan industri-industri di tanah air. Anton berharap Kemenperin memberikan informasi jobs apa saja yang perlu dilatih oleh Kemnaker dan jobs apa saja yang masuk kurikulum di dalam SMK, dalam hal ini Kemendikbud.
"Kita harapkan kordinasi ini berjalan efektif dan cepat. Waktunya singkat, karena bonus demografi 2030-2035, kita sudah fase menurun. Sudah mendesak kita contoh koordinasi seperti di Malaysia," ujarnya.
Direktur UNI Global Union Asia Pasifik, Kun Wardhana mengatakan saat ini masih ada beberapa pekerja yang belum sadar atas kesiapannya menghadapi RI 4.0. Sementara, di sisi lain masih banyak peluang yang bisa dimanfaatkan peranannya oleh serikat pekerja itu sendiri.
“Untuk bisa memanfaatkannya tersebut, kunci keberhasilannya yakni dengan mengoptimalkan dialog sosial dan kolaborasi berupa kemitraan," katanya.
Kun mengungkapkan ada tiga tantangan yang dihadapi serikat pekerja dalam menghadapi transformasi ketenagakerjaan, yaitu awareness, fokus, dan fragmentasi.