Infrastruktur Digas Jokowi, Direm Prabowo

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyampaikan seluruh dana pembangunan infrastruktur sementara ditahan. Dody menjelaskan langkah tersebut dilakukan berdasarkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Kan semua dana infrastruktur kan sementara ditahan dulu oleh Ibu Menteri Keuangan sesuai arahan Pak Presiden," kata dia ditemui di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (18/11/2024).

Dody menjelaskan perencanaan pembangunan infrastruktur harus melalui koordinasi antarkementerian yang dipimpin oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.

"(Anggaran infrastruktur ditahan sementara) sampai kita antarkementerian duduk sama-sama dengan Kepala Bappenas," ujarnya.

Dody menyatakan pembangunan infrastruktur fisik berskala besar akan dihentikan sementara. Sejalan dengan itu, pemerintah akan memaksimalkan infrastruktur yang sudah ada guna mendukung ketahanan pangan, energi, dan air.

"Jadi dengan keterbatasan anggaran hari ini, apa yang sudah kita punya kita revitalisasikan, lebih optimumkan untuk menyukseskan Asta Cita Pak Presiden Prabowo," tambahnya.

Pemerintah menunda sementara alokasi anggaran untuk pembangunan proyek infrastruktur baru, menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden Prabowo Subianto.

Dody mengungkapkan lebih dari 90 persen anggaran kementeriannya untuk tahun depan telah terikat pada proyek yang direncanakan sejak 1-3 tahun sebelumnya. Akibatnya, hanya sekitar 4 persen anggaran tersedia untuk proyek baru.

"Kalaupun kita akan melakukan sesuatu yang baru nih untuk mendukung program Pak Presiden misalnya ya kita kan mesti bicara dengan Pak Presiden "Pak Presiden, anggaran kita yang free cuma sekian nih, bapak", begitu "apakah yang ini dulu kita kerjakan nih baru review lagi? atau kami boleh mengajukan yang baru?". Itu nanti kita diskusikan," tambahnya.

Dody menyatakan meskipun program infrastruktur seperti jalan, air, dan irigasi telah direncanakan dan didiskusikan dengan berbagai kementerian, pihaknya masih perlu membahasnya lebih lanjut dengan Prabowo.

Hal itu untuk memastikan semua program sejalan dengan prioritas yang tercantum dalam Asta Cita. Dody menegaskan seluruh jajaran berkomitmen mendukung visi dan misi Presiden.

"Sebetulnya semua ini sudah ada tinggal kita perlu ngobrol lagi dengan Pak Presiden, menginformasikan kepada beliau bahwa dengan semua kementerian kita sudah bicara dan program-program ini memang adalah program-program utama yang mendukung prioritas yang ada di Asta Cita beliau," katanya.

Dody mengungkapkan seluruh program Kementerian PU yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur sedang dievaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Memang ada beberapa kondisi per detik ini adalah mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah tahu semua program kami sedang dievaluasi oleh BPKP," kata dia dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Evaluasi program Kementerian PU oleh BPKP dilakukan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo menginstruksikan seluruh program yang dirancang tahun ini dan akan dilaksanakan pada 2025 ditinjau terlebih dahulu.

"Jadi atas arahan beliau, semua program-program kami yang sudah kami programkan di 2024 untuk kami kerjakan di 2025 dimintakan review ke BPKP terlebih dahulu. Ini sudah hampir berlangsung hampir mungkin dua minggu lebih," paparnya.

Dody mengungkapkan program irigasi dengan alokasi anggaran sekitar Rp12 triliun telah mendapat persetujuan untuk dieksekusi. Namun, sejumlah program padat karya masih menunggu hasil review BPKP.

Setelah mendapatkan hasil positif, dia berencana mengajukan permohonan kepada Prabowo untuk membuka blokir anggaran, khususnya untuk mendukung pelaksanaan program padat karya.

"Terkait dengan beberapa program padat karya, kami seperti harus tetap menunggu dari hasil review BPKP," tambahnya.

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan proyek jalan tol baru yang belum berjalan akan ditunda menyusul instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan sejumlah proyek besar.

Hal itu disampaikan oleh Anggota BPJT Unsur Pemangku Kepentingan, Sony Sulaksono Wibowo dalam media gathering Astra Infra Group, Selasa (17/12/2024).

"Ada instruksi dan Presiden Prabowo waktu itu untuk menghentikan beberapa proyek-proyek besar. Nah tol juga terdampak, tetapi yang akan kita hold dulu. Yang kita akan hentikan dulu, itu adalah proyek-proyek yang belum berjalan," katanya.

Proyek tol baru akan ditunda sementara untuk mengevaluasi kemampuan keuangan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebelum memulai proyek baru.

"Yang benar-benar baru, itu yang mungkin akan kita tahan dulu, karena kita ingin melihat kekuatan keuangan kita di tahun 2025," ujarnya.

Meski proyek jalan tol pemerintah yang bersifat unsolicited ditunda, badan usaha yang ingin mengajukan proyek unsolicited dengan dana sendiri tetap diperbolehkan.

"Itu kalau memang ada dari teman-teman badan usaha, yang sifatnya unsolicited, itu kita tetap persilahkan," tambahnya.

Selama dua periode kepemimpinannya, Presiden Joko "Jokowi" Widodo memprioritaskan pembangunan infrastruktur sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Fokus utamanya adalah meningkatkan konektivitas nasional melalui pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, dan infrastruktur digital.

“Jadi pembangunan itu berentetan ke mana-mana, tidak hanya berfungsi untuk satu, tetapi akan berentetan kemana-mana,” kata Jokowi dalam acara Refleksi 10 Tahun Pemerintahan Bidang Konstruksi dan Investasi, Rabu (31/7/2024).

Salah satu capaian signifikan adalah pembangunan 2.050 km jalan tol selama periode 2015-2023, dengan rencana tambahan 650 km hingga akhir 2024. Selain itu, pemerintah membangun 583 unit jembatan gantung dan 25.817 meter terowongan/underpass dalam periode yang sama.

Pemerintah juga fokus pada pembangunan infrastruktur layanan dasar, seperti penyediaan air minum, sanitasi, dan listrik, serta infrastruktur untuk ketahanan pangan dan energi. Tujuannya adalah menurunkan biaya logistik nasional, serta meningkatkan daya saing investasi Indonesia.

Kebijakan tersebut berbeda dengan pendekatan Presiden Prabowo Subianto, yang menunda proyek infrastruktur baru, termasuk jalan tol, untuk mengevaluasi kekuatan anggaran negara dan fokus pada proyek yang sudah berkontrak.