Jejak Habibie Jinakkan Dolar AS yang Sentuh Rp16.700 Jadi Rp7.000

18 Mei 2026, 11:43 WIB

Trio Hamdani

Jejak Habibie Jinakkan Dolar AS yang Sentuh Rp16.700 Jadi Rp7.000

Presiden ke-3 RI BJ Habibie. (Kemendikbud).

Intinya Sih

Pada awal pemerintahan BJ Habibie, rupiah sempat menyentuh Rp16.700 per dolar AS sebelum pemerintah membangun komunikasi dengan lembaga internasional dan memperoleh komitmen pinjaman miliaran dolar untuk stabilisasi ekonomi.
Pemerintah fokus memperbaiki sektor keuangan, restrukturisasi utang, serta mendorong investasi domestik dan asing melalui kesepakatan dengan IMF yang membuka ruang pelonggaran moneter dan penguatan nilai tukar rupiah.
Menjelang akhir 1998, rupiah menguat di kisaran Rp7.000–Rp8.000 per dolar AS, inflasi menurun tajam, suku bunga turun signifikan, dan IHSG kembali naik menandai awal pemulihan ekonomi nasional.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Nilai tukar rupiah berada dalam tekanan pada Mei 2026 hingga menembus level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat (AS). Pada krisis ekonomi 1998, rupiah juga pernah menyentuh Rp16.700 per dolar AS, tepatnya awal pemerintahan Presiden BJ Habibie.

Mengutip buku “Perjalanan Satu Dasawarsa Bakti OJK Bagi Negeri, Kiprah dan Perjuangan Pemimpin OJK” saat itu, Habibie menempuh sejumlah langkah untuk memulihkan kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Pemerintahan Habibie membangun komunikasi dengan lembaga internasional dan negara-negara kreditor untuk mendapatkan dukungan pendanaan di tengah gejolak ekonomi dan politik.

Dalam pertemuan Consultative Group for Indonesia (CGI) pada 30 Juli 1998, Indonesia memperoleh komitmen pinjaman sebesar 7,9 miliar dolar AS. Selain itu, tersedia tambahan pinjaman 6,2 miliar dolar AS untuk membantu menutup defisit anggaran negara. Seluruh pinjaman tersebut dijadwalkan cair sebelum 31 Maret 1999.

Dana Moneter Internasional atau IMF juga memfasilitasi pertemuan Paris Club pada September 1998 di Paris. Pertemuan itu menghasilkan penjadwalan ulang utang pemerintah Indonesia senilai 4,2 miliar dolar AS.

Seiring mulai mengalirnya dukungan internasional, pemerintah menjalankan sejumlah program pemulihan ekonomi. Apa saja?

1. Habibie fokus benahi sektor keuangan dan investasi

ilustrasi investor (freepik.com/pch.vector)

Pada pidato kenegaraan pertamanya pada 15 Agustus 1998, Habibie menyampaikan kondisi kepercayaan investor asing yang belum sepenuhnya pulih. Dia juga mendorong investor domestik mengambil peran dalam pemulihan investasi nasional.

Di sektor ekonomi, pemerintah saat itu memprioritaskan pembenahan lembaga keuangan, penyelesaian utang dunia usaha, peningkatan daya saing ekonomi, serta penguatan transparansi di pemerintahan dan sektor usaha.

Pidato tersebut mendapat respons positif dari pasar dan lembaga internasional. Selanjutnya, pada 10 September 1998, Indonesia dan IMF menyepakati Letter of Intent (LoI) yang berfokus pada penanganan beras dan restrukturisasi utang swasta.

Kesepakatan itu menjadi dasar sejumlah kebijakan lanjutan, termasuk pelonggaran moneter yang membuka ruang penurunan suku bunga, penguatan rupiah, dan penurunan inflasi. Setelah Agustus 1998, kurs rupiah mulai bergerak menguat hingga sempat berada di level Rp10.500 per dolar AS.

2. Habibie longgarkan aturan restrukturisasi utang

Ilustrasi Restrukturisasi Finansial (pexels.com/Mikhail Nilov)

Pemerintahan Habibie juga melakukan liberalisasi di sektor perbankan dengan menghapus hambatan hukum bagi investor asing untuk membeli saham bank publik. Selain itu, berbagai ketentuan yang dinilai menghambat restrukturisasi utang perusahaan mulai dihapus.

Langkah tersebut mencakup kemudahan konversi utang menjadi ekuitas, penggabungan usaha atau merger, hingga penyesuaian aturan perpajakan untuk mendukung restrukturisasi perusahaan. Pemerintah juga memberikan fasilitas pemotongan pajak penghasilan dalam proses penghapusan utang dan konversi utang menjadi saham.

Kebijakan itu berjalan beriringan dengan pembentukan Prakarsa Jakarta pada 9 September 1998 yang ditujukan untuk menangani restrukturisasi utang perusahaan swasta. Program tersebut melengkapi Undang-Undang Kepailitan yang baru serta skema Indonesia Debt Restructuring Agency (Indra).

Selain perusahaan besar, bantuan restrukturisasi utang juga diberikan kepada usaha kecil dan menengah. Penyelesaian utang dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam pemulihan ekonomi saat itu.

3. Rupiah berangsur menguat pada akhir 1998

ilustrasi rupiah menguat (IDN Times/Aditya Pratama)

Menjelang akhir 1998, nilai tukar rupiah mulai menunjukkan penguatan secara bertahap. Fluktuasi tajam yang sebelumnya terjadi mulai mereda sejak Oktober 1998, dengan kurs rupiah bergerak di kisaran Rp7.000 hingga Rp8.000 per dolar AS.

Penguatan rupiah turut mendorong penurunan harga kebutuhan pokok. Inflasi bulanan yang sempat mencapai 6,8 persen pada Agustus turun menjadi 3,65 persen pada September, bahkan sempat mengalami deflasi sebesar 0,27 persen pada Oktober 1998.

Suku bunga SBI juga menurun dari kisaran 70 persen pada pertengahan 1998 menjadi sekitar 30 persen pada akhir tahun. Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mulai membaik ke level 400 setelah sebelumnya turun hingga 276 pada Agustus 1998.

Kapitalisasi pasar Bursa Jakarta yang sempat turun menjadi 11 miliar dolar AS pada September 1998 kembali meningkat menjadi 22 miliar dolar AS pada akhir Desember 1998. IMF juga menyebut kondisi terburuk krisis telah terlewati sejak September 1998 dan pemulihan ekonomi masih berjalan hingga akhir 1998.