Jepang Naikkan Pajak Perusahaan dan Rokok untuk Menambah Dana Militer

Pemerintah Jepang mulai menerapkan tahap pertama kenaikan pajak korporasi dan tembakau untuk mendanai sektor pertahanan. Pajak perusahaan akan ditambah sebesar 4 persen. Namun, agar tidak memberatkan pengusaha kecil, pemerintah memberikan potongan pajak sebesar 5 juta yen (Rp534,42 juta). Kebijakan ini diperkirakan akan menambah pemasukan negara sebesar 869 miliar yen (Rp92,88 triliun).

Di sektor rokok, kenaikan pajak dilakukan dalam dua tahap mulai 1 April 2026. Pemerintah ingin menyamakan tarif pajak antara produk tembakau yang dipanaskan dengan rokok biasa. Akibatnya, perusahaan besar seperti Philip Morris Japan dan Japan Tobacco langsung menaikkan harga jual produk mereka sekitar 20 hingga 50 yen (Rp2,13 ribu-Rp5,34 ribu) per bungkus.

"Ini adalah jumlah paling sedikit yang kami butuhkan karena keamanan Jepang sedang terancam dan sangat rumit setelah masa perang usai," kata Menteri Pertahanan Jepang, Shinjiro Koizumi, dilansir PBS.

Ia menegaskan, penguatan militer ini tujuannya murni untuk melindungi rakyat dan Jepang akan tetap menjadi negara yang mencintai damai. Selain itu, tambahan 1 persen pada pajak penghasilan akan mulai berlaku pada Januari 2027. Sebagai gantinya, pemerintah akan memotong tarif pajak bantuan gempa bumi 2011 sebesar 1 persen agar tidak terlalu membebani warga, meski waktu pembayarannya diperpanjang hingga 2047. Secara total, pemerintah menargetkan pendapatan dari pajak tembakau mencapai 212 miliar yen (Rp22,65 triliun) per tahun pada 2027 nanti.

Anggaran pertahanan Jepang melonjak drastis mencapai rekor 9 triliun yen (Rp961,96 triliun) untuk menghadapi ancaman nyata dari China, Korea Utara, dan Rusia. Kondisi keamanan yang memburuk membuat Jepang harus mempercepat program pembangunan kekuatan militer senilai 43 triliun yen (Rp4,59 kuadriliun) untuk lima tahun ke depan. Dana masif ini akan digunakan untuk membuat rudal jarak jauh, sistem pertahanan pantai, dan membeli persenjataan modern.

Fokus utama belanja militer ini adalah pengembangan sistem "SHIELD", yang menggunakan ribuan drone di udara dan laut untuk menjaga wilayah pantai Jepang. Pemerintah juga mengubah kapal induk kelas Izumo agar bisa membawa jet tempur canggih F-35B. Langkah ini mengubah tradisi pertahanan Jepang yang selama puluhan tahun dikenal sangat berhati-hati.

"Agar Jepang makin kuat dan maju, kita harus mulai berinvestasi sekarang atau kita akan terlambat," kata Perdana Menteri Sanae Takaichi.

Ia menekankan, pemerintahannya kini resmi mengakhiri masa berhemat dan beralih fokus pada investasi di bidang teknologi serta keamanan. Peningkatan anggaran ini juga sejalan dengan dorongan dari Amerika Serikat agar negara sekutunya mengambil peran lebih besar dalam arsitektur keamanan kawasan. Karena itu, Jepang menargetkan belanja militer mencapai 2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2025.

Selain itu, potensi konflik di Selat Taiwan membuat Jepang ikut membiayai penelitian rudal hipersonik serta mengembangkan jet tempur generasi baru bersama Italia dan Inggris.

Pemerintah Jepang bersikeras membiayai militer lewat kenaikan pajak tetap demi menjaga kesehatan fiskal, mengingat rasio utang negara saat ini sudah sangat tinggi. Kebijakan ini diambil agar pasar internasional tetap menaruh kepercayaan pada ekonomi Jepang, meski masyarakat sedang merasa tertekan akibat kenaikan harga barang dan pelemahan nilai tukar yen.

Melalui tiga jenis pajak, yaitu perusahaan, rokok, dan penghasilan, pemerintah menargetkan dana 1,3 triliun yen (Rp138,95 triliun) setiap tahun. Untuk mengimbangi beban pajak tersebut, PM Takaichi mendorong kenaikan gaji pekerja dan investasi besar-besaran pada industri masa depan.

"Rencana pemotongan pajak dan kenaikan pajak militer tidak saling berbenturan, karena untuk memperkuat pertahanan butuh sumber dana yang stabil," kata juru bicara pemerintah, dilansir The Japan Times.

Investasi besar di bidang keamanan dan akal imitasi (AI) diyakini akan membuat ekonomi Jepang lebih tangguh menghadapi gejolak global. Di sisi lain, krisis demografi akibat populasi yang menyusut memaksa pemerintah mengandalkan teknologi robot tempur dan armada nirawak (drone) untuk menggantikan peran prajurit manusia.

Untuk menambah suntikan modal, pemerintah juga berencana melepas sebagian saham milik negara di beberapa perusahaan besar. Keberhasilan strategi komprehensif ini akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga laju inflasi dan memastikan pendapatan warga ikut naik seiring bertambahnya beban pajak.