Jerman Pastikan Tetap Tinggalkan Batu Bara pada 2030

Pemerintah Jerman sendiri diketahui tengah menyiapkan Undang Undang (UU) Pemeliharaan Pembangkit Listrik Pengganti yang membuat sebagian kalangan kebingungan.

UU itu telah disahkan melalui kabinet pada tanggal 8 Juni dan akan dilakukan pemungutan suara di parlemen pada tanggal 8 Juli mendatang.

Gagasan UU tersebut adalah untuk mengganti cadangan gas dengan pembangkit listrik yang ada, yakni batu bara untuk jangka waktu terbatas hingga 31 Maret 2024. Jerman memperluas pasokan listrik batu bara kritisnya dari 6 gigawatt (GW) menjadi 10 GW pada waktunya untuk musim dingin.

Namun, Direktur Kebijakan Germanwatch, Christop Bals mengatakan Pemerintah Jerman sama sekali tidak memiliki keraguan meninggalkan batu bara meski ada UU tersebut.

"Pemerintah Jerman hanya berpikir bahwa cadangan untuk 2-3 tahun ke depan dalam situasi Jerman memiliki kekurangan pasokan gas yang ekstrem dan musim dingin yang sangat dingin, pembangkit listrik tenaga batu bara itu akan digunakan untuk sementara. Tidak ada rencana sama sekali di pemerintah saat ini untuk meragukan kebijakan phase out dari batu bara," ucap Bals dalam siaran pers kepada IDN Times, Sabtu (24/6/2022).

Sementara itu, Analis Utama Ember, Dave Jones mengungkapkan bahwa era baru energi dan listrik bersih 100 persen akan hadir lebih cepat dari yang diperkirakan siapa pun. Penggunaan batu bara sebagai tenaga listrik sendiri mungkin akan mengalami sedikit peningkatan dalam jangka pendek jika Presdien Rusia, Vladimir Putin terus memotong gas Eropa.

"Namun, Eropa sekarang sedang mencari cara untuk secara cepat mengurangi pembangkit listrik tenaga gas dan masih berkomitmen untuk menghentikan tenaga batu bara secara bertahap. Sebagian besar negara di Eropa menggandakan transisi energi listrik mereka dengan tarif pembangunan baru dan sangat ambisius yang ditetapkan dekade ini untuk pembangkit tenaga angin dan matahari, yang tidak diragukan lagi akan menghasilkan penurunan emisi CO2 yang lebih cepat," tutur Dave.

Apa yang terjadi di Jerman tersebut patut menjadi pelajaran bagi negara-negara di Eropa lainnya.

Penasihat Kebijakan di E3G Berlin, Ysanne Choksey mengatakan bahwa negara-negara hanya dapat melakukan transisi bauran energi mereka dari bahan bakar fosil jika persiapan yang diperlukan sudah dilakukan sebelumnya.

Dia pun menyayangkan keberadaan draft UU Pemeliharaan Pembangkit Listrik Pengganti. Namun, Choksey juga memahami kondisi Jerman yang akibat situasi luar biasa saat ini jadi sangat bergantung pada gas Rusia.

"Tiga bulan kehilangan kesempatan untuk mendorong industri melakukan penghematan energi besar-besaran setara dengan hilangnya investasi dalam energi terbarukan dan efisiensi energi dalam satu dekade. Hasilnya adalah pemerintah membuat keputusan di belakang. Saya menyambut baik pengulangan bahwa tanggal penghapusan 2030 tidak akan terpengaruh," katanya.

Sementara itu, Presiden Energy Watch Group, Hans-Josef Fell berpendapat bahwa kebijakan pemerintah Jerman untuk mengurangi pasokan gas dari Rusia juga patut diapresiasi.

Dengan begitu, Jerman akhirnya bisa mengambil langkah strategis menghentikan pembiayaan perang Rusia melalui pembelian gas yang sudah lama tertunda.

Sebelumnya, Menteri Ekonomi Jerman, Robert Habeck mengatakan situasi tegang dan tingginya harga ini sebagai dampak langsung dari agresi Putin terhadap Ukraina.

“Ini jelas merupakan strategi Putin untuk memecah belah kita sekaligus menaikkan harga. Oleh karena itu kami tidak akan membiarkan hal tersebut dan kami secara tegas dan bijaksana akan membela diri. Untuk itu, sementara waktu harus menggunakan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara. Tentu ini berat, tetapi situasi ini sangat diperlukan agar kemudian bisa mengurangi konsumsi gas," kata Habeck.

Pemerintah Jerman pada musim panas nanti bakal menerapkan model lelang gas yang akan menetapkan insentif bagi konsumen industri untuk mengurangi konsumsi gas mereka serupa dengan skema yang sudah ada di pasar listrik.

Hal ini umumnya disebut skema pengurangan sisi permintaan dan perusahaan akan dibayar "remunerasi berdasarkan harga tenaga kerja" untuk tidak mengonsumsi gas.