Jakarta, IDN Times - Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengakui larangan ekspor bahan baku minyak goreng berdampak negatif buat Indonesia.
Salah satunya, ancaman tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani yang tidak terserap.
“Larangan ini memang menimbulkan dampak negatif. Berpotensi mengurangi produksi, hasil panen petani yang tak terserap,” kata Jokowi dalam konferensi pers virtual, Rabu (27/4/2022).
Meski begitu, pemerintah tetap harus mengeluarkan larangan ekspor tersebut demi memastikan ketersediaan minyak goreng dalam negeri.
“Tujuan kebijakan ini adalah untuk menambah pasokan dalam negeri, hingga pasokan melimpah. Saya minta kesadaran industri minyak sawit untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri," kata Jokowi.
"Prioritaskan dulu dalam negeri, penuhi dulu kebutuhan rakyat. Semestinya kalau melihat kapasitas produksi, kebutuhan dalam negeri bisa dengan mudah tercukupi," sambung dia.
Jokowi mengatakan, larangan ekspor tersebut berlaku sampai kebutuhan minyak goreng dalam negeri terpenuhi. Dia berjanji akan segera mencabut larangan tersebut bila target itu tercapai.
Sebab, menurut Jokowi, negara masih membutuhkan penerimaan pajak dari ekspor minyak kelapa sawit dan turunannya, devisa, dan juga surplus neraca perdagangan.
"Ini yang menjadi patokan saya untuk mengevaluasi kebijakan itu. Begitu kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi tentu saya akan mencabut larangan ekspor. Karena saya tahu negara perlu pajak, negara perlu devisa, negara perlu surplus neraca perdagangan. Tapi memenuhi kebutuhan pokok rakyat adalah prioritas yang lebih penting," kata Jokowi.
Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 22 tahun 2022, berikut rincian produk minyak kelapa sawit yang dilarang ekspor: