Kapan UMP 2026 Diumumkan? Ini Prediksi Jadwal dan Kenaikannya

Kapan UMP 2026 diumumkan? Meski regulasi penetapan UMP 2026 sudah masuk tahap finalisasi, pemerintah belum mengungkapkan waktu regulasi tersebut akan diumumkan secara resmi dan diterapkan. Pemerintah hanya menyatakan regulasi terkait sedang dalam evaluasi akhir sebelum diumumkan kepada publik.

Menaker Yassierli menyatakan bahwa pemerintah menargetkan pengumuman UMP 2026 dilakukan sebelum 31 Desember 2025 agar dapat berlaku mulai Januari 2026. Menaker Yassierli hanya memastikan bahwa rumusan penyesuaian upah akan dirilis dalam waktu dekat.

Maka dari itu, masyarakat diharapkan untuk bersabar menunggu pengumuman resmi dari pemerintah mengenai penetapan UMP 2026 ini. Harapannya, regulasi tersebut bisa segera diumumkan dan ditetapkan secepat mungkin di awal tahun mendatang.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, sebelumnya mengungkap dua faktor utama yang menjadi penyebab keterlambatan pengumuman besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026. Pertama, pemerintah masih dalam proses menghitung angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Indonesia. Sebagai informasi, KHL ini menjadi salah satu variabel penting dalam perhitungan koefisien alpha dalam formula UMP.

Pada penentuan KHL, pemerintah menghitung berbagai aspek konsumsi rumah tangga. Contohnya seperti konsumsi makanan, transportasi, pendidikan, perumahan, dan kebutuhan lainnya. Metode ini merujuk pada standar dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), namun disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.

Alasan kedua, pengumuman tertunda karena proses penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) belum selesai. Untuk diketahui, regulasi terkait UMP yang berlaku saat ini adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Hingga kini, pemerintah belum memberi keputusan resmi terkait besaran UMP 2026 maupun besaran kenaikannya. Namun, berdasarkan informasi yang beredar, kenaikan UMP 2026 dikabarkan lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Ketua Umum KSPSI Andi Gani Nena Wea mengatakan dirinya memperoleh informasi awal bahwa kenaikan upah tahun depan kemungkinan lebih rendah dari kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5 persen. Selain itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai bahwa pemerintah hanya menetapkan kenaikan sekitar 4,3 persen berdasarkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang belum diumumkan kepada publik.

Tahun ini, formula perhitungan UMP didasarkan pada regulasi PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Berikut gambaran formulanya.

UM (t+1) = UM (t) + Nilai Penyesuaian UM x UM (t+1)

Nilai penyesuaian upah minimum dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Nilai penyesuaian UM (t+1) = {inflasi + (PE x alpha)} x UM(t)

Keterangan:

• UM (t+1) adalah upah minimum yang akan ditetapkan pada tahun berikutnya

• UM (t) adalah upah minimum pada tahun berjalan

• Inflasi yang dimaksud adalah inflasi provinsi yang dihitung dari periode September tahun sebelumnya hingga September tahun berjalan (dalam persen)

1. UMP Provinsi DKI Jakarta: Rp5.396.761 dari sebelumnya Rp5.067.381

2. UMP Provinsi Jawa Timur: Rp2.305.985 dari sebelumnya Rp2.165.244

3. UMP Provinsi DI Yogyakarta: Rp2.264.080 dari sebelumnya Rp2.125.897

4. UMP Provinsi Jawa Barat: Rp2.191.232 dari sebelumnya Rp2.057.495

5. UMP Provinsi Jawa Tengah: Rp2.169.349 dari sebelumnya Rp2.036.947

6. UMP Provinsi Papua: Rp4.285.850 dari sebelumnya Rp4.024.270

7. UMP Provinsi Papua Pegunungan: Rp4.285.850 dari sebelumnya Rp4.024.270

8. UMP Provinsi Papua Selatan: Rp4.285.850 dari sebelumnya Rp4.024.270

9. UMP Provinsi Papua Tengah: Rp4.285.848 dari sebelumnya Rp4.024.270

10. UMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung: Rp3.876.600 dari sebelumnya Rp3.640.000

11. UMP Provinsi Sulawesi Utara: Rp3.775.425 dari sebelumnya Rp3.545.000

12. UMP Provinsi Aceh: Rp3.685.616 dari sebelumnya Rp3.460.672

13. UMP Provinsi Sumatera Selatan: Rp3.681.571 dari sebelumnya Rp3.456.874

14. UMP Provinsi Sulawesi Selatan: Rp3.657.527 dari sebelumnya Rp3.434.298

15. UMP Provinsi Kepulauan Riau: Rp3.623.654 dari sebelumnya Rp3.402.492

16. UMP Provinsi Papua Barat: Rp3.615.000 dari sebelumnya Rp3.393.000

17. UMP Provinsi Papua Barat Daya: Rp3.614.000 dari sebelumnya Rp3.293.000

18. UMP Provinsi Kalimantan Utara: Rp3.580.160 dari sebelumnya Rp3.361.653

19. UMP Provinsi Kalimantan Timur: Rp3.579.314 dari sebelumnya Rp3.360.858

20. UMP Provinsi Riau: Rp3.508.776 dari sebelumnya Rp3.294.625

21. UMP Provinsi Kalimantan Selatan: Rp3.496.194 dari sebelumnya Rp3.282.812

22. UMP Provinsi Kalimantan Tengah: Rp3.473.621 dari sebelumnya Rp3.261.616

23. UMP Provinsi Maluku Utara: Rp3.408.000 dari sebelumnya Rp3.200.000

24. UMP Provinsi Jambi: Rp3.234.535 dari sebelumnya Rp3.037.121

25. UMP Provinsi Gorontalo: Rp3.221.731 dari sebelumnya Rp3.025.100

26. UMP Provinsi Maluku: Rp3.141.700 dari sebelumnya Rp2.949.953

27. UMP Provinsi Sulawesi Barat: Rp3.104.430 dari sebelumnya Rp2.914.958

28. UMP Provinsi Sulawesi Tenggara: Rp3.073.551 dari sebelumnya Rp2.885.964

29. UMP Provinsi Bali: Rp2.996.561 dari sebelumnya Rp2.813.672

30. UMP Provinsi Sumatera Barat: Rp2.994.193 dari sebelumnya Rp2.811.449

31. UMP Provinsi Sumatera Utara: Rp2.992.559 dari sebelumnya Rp2.809.915

32. UMP Provinsi Sulawesi Tengah: Rp2.915.000 dari sebelumnya Rp2.736.698

33. UMP Provinsi Banten: Rp2.905.119 dari sebelumnya Rp2.727.812

34. UMP Provinsi Lampung: Rp2.893.070 dari sebelumnya Rp2.716.497

35. UMP Provinsi Kalimantan Barat: Rp2.878.286 dari sebelumnya Rp2.702.616

36. UMP Provinsi Bengkulu: Rp2.670.039 dari sebelumnya Rp2.507.079

37. UMP Provinsi Nusa Tenggara Barat: Rp2.602.931 dari sebelumnya Rp2.444.067

38. UMP Provinsi Nusa Tenggara Timur: Rp2.328.969 dari sebelumnya Rp2.186.826

Demikian informasi mengenai kapan UMP 2026 diumumkan. Jawabannya, masyarakat harus bersabar sedikit lagi karena prosesnya sudah dalam tahap finalisasi dan segera diumumkan.