Kasus Kredit Fiktif Rp569 M, Bank Jatim Dituntut Lakukan Reformasi

21 Apr 2025, 09:36 WIB

Ridwan Aji Pitoko

Ilustrasi bank jatim (id.wikipedia.org)

Intinya sih...

PC PMII Pamekasan mendukung pembentukan Pansus untuk mengusut akar permasalahan Bank Jatim.
Pansus dianggap sebagai langkah penyelesaian persoalan agar tidak semakin akut.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kasus kredit fiktif senilai Rp569,4 miliar melibatkan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BJTM) atau Bank Jatim cabang Jakarta. Namun, hingga hari ini respons internal Bank Jatim dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur selaku pemegang saham mayoritas dianggap lamban.

Ketua Umum PC PMII Pamekasan, Homaidi pun prihatin dengan situasi tersebut. Dia menilai, skandal ini tidak cukup hanya ditangani melalui jalur hukum oleh aparat penegak hukum (APH), tetapi harus disertai dengan langkah serius dalam pembenahan tata kelola perusahaan.

Meskipun Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menetapkan empat tersangka sejak Februari 2025 lalu, termasuk Kepala Cabang Bank Jatim Jakarta, penyelesaian dari sisi internal perusahaan pelat merah tersebut masih jauh dari kata tuntas.

"Kami memandang persoalan ini tidak hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi sebagai sinyal kerusakan sistemik dalam manajemen dan pengawasan Bank Jatim. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja," ujar Homaidi Minggu (20/4/2025).

Dia pun mengungkapkan, dokumen dan agunan palsu yang digunakan untuk memuluskan pemberian kredit diduga berasal dari perusahaan-perusahaan boneka, dengan pola kolusi yang melibatkan oknum internal Bank Jatim dan pihak eksternal.

"Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengendalian internal serta pengawasan yang semestinya menjadi prinsip dalam tata kelola keuangan daerah," kata Homaidi.

1. Dukung pembentukan pansus oleh Komisi C DPRD Jatim

Paparan kinerja Bank Jatim 2022 (IDN Times/Triyan)

PC PMII Pamekasan kemudian secara tegas mendukung langkah Komisi C DPRD Jawa Timur dalam pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut lebih dalam akar permasalahan serta memperbaiki sistem pengawasan di tubuh Bank Jatim.

Menurut Homaidi, langkah ini merupakan upaya legal-formil yang patut diapresiasi dan didukung oleh semua pihak, termasuk masyarakat sipil.

"Pansus merupakan sebuah instrumen dalam fungsi pengawasan legislatif. Kami mendukung penuh inisiatif pembentukan pansus ini sebagai langkah penyelesaian persoalan agar tidak semakin akut, hal ini sebagai upaya untuk menyentuh akar permasalahan," tutur dia.

2. Sorotan terhadap sikap pasif Gubernur Jatim

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawangsa. (IDN Times/Larasati Rey)

Selain itu, Homaidi juga menyoroti sikap pasif Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa yang dinilai hingga kini belum menunjukkan langkah konkret dalam menyikapi kasus Bank Jatim.

Padahal, menurut Homaidi, sebagai pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan 51 persen di Bank Jatim, Khofifah memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk mengawal penyelesaian kasus ini secara menyeluruh.

"Sudah dua bulan sejak Kejaksaan menetapkan tersangka, tetapi belum terlihat peran aktif dari Gubernur. Ini sangat disayangkan. Kami mendesak Gubernur untuk tidak tinggal diam atas masalah yang merugikan keuangan daerah dan mencoreng citra BUMD milik Jawa Timur," ujar dia.

3. Bukan pertama terjadi di Bank Jatim

ilustrasi kredit (IDN Times/Aditya Pratama)

Homaidi juga menyampaikan, skandal kredit fiktif ini bukanlah yang pertama kali terjadi di Bank Jatim. Sebelumnya, kasus serupa telah mencuat di Cabang Kepanjen, Malang dengan kerugian mencapai Rp170 miliar dan terjadi juga di Cabang Syariah Sidoarjo senilai lebih dari Rp25 miliar. Bahkan, pada 2013, kasus kredit fiktif di Cabang HR Muhammad Surabaya menyebabkan kerugian sebesar Rp52,3 miliar.

"Rangkaian kasus ini menunjukkan adanya pola kegagalan sistemik dalam pengawasan internal Bank Jatim. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak bisa lagi hanya berpangku tangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Harus ada bukti konkret akuntabilitas kepada masyarakat Jawa Timur," tuturnya.

Oleh karena itu, Homaidi memandang momentum ini harus dijadikan pintu masuk bagi reformasi menyeluruh dalam tubuh BUMD, khususnya Bank Jatim.

"Keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan, mulai dari eksekutif, legislatif, hingga masyarakat sipil, sangat diperlukan demi membangun tata kelola keuangan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel," ucap dia.