Kasus Tata Kelola Minyak Berimbas ke Impor BBM?

04 Mar 2025, 13:02 WIB

Kapal Pertamina Gas 1 berjenis Very Large Gas Carrier (VLGC) milik PT Pertamina International Shipping (PIS) siap berangkat usai bersandar di Terminal LPG Tanjung Sekong, Cilegon, Banten, Senin (23/8/2024). (IDN Times/Dhana Kencana)

Jakarta, IDN Times - Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri buka suara terkait dampak kasus dugaan korupsi yang diusut Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap kegiatan impor minyak dan bahan bakar (BBM) oleh perusahaan.

Menanggapi hal itu, Simon menekankan Pertamina akan meningkatkan transparansi dan tata kelola perusahaan dengan berkoordinasi bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengevaluasi dan memperbaiki proses yang ada saat ini.

"Dengan kejadian ini tentunya kita akan semakin meningkatkan transparansi dan tata kelola yang baik. Dalam hal ini koordinasi dengan Kementerian ESDM tentunya kita akan membuat sekaligus mengevaluasi kembali proses yang ada selama ini," kata dia dalam konferensi pers di Grha Pertamina, Jakarta, dikutip Selasa (4/3/2025).

1. Celah yang ada akan diperbaiki untuk cegah dampak negatif

Scrubber pada Kapal Pertamina Gas 1 berjenis Very Large Gas Carrier (VLGC) milik PT Pertamina International Shipping (PIS) saat bersandar di Terminal LPG Tanjung Sekong, Cilegon, Banten, Senin (23/8/2024). (IDN Times/Dhana Kencana)

Simon memastikan celah-celah yang terungkap dari temuan hukum akan diperbaiki untuk mencegah dampak negatif terhadap perusahaan maupun keuangan negara.

Di saat yang bersamaan, dia memastikan proses yang telah berjalan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) akan tetap dipertahankan oleh badan usaha milik negara (BUMN) sektor energi tersebut.

"Celah-celah yang kemarin sempat kita dengar dari temuan atau fakta hukum kita perbaiki dan tentunya semakin mendapat cara agar supaya pengelolaan ini tidak memberikan dampak yang negatif terhadap perusahaan ataupun keuangan negara," ujarnya.

2. Impor tetap berjalan untuk memastikan ketersediaan energi

Kapal Pertamina Gas 1 berjenis Very Large Gas Carrier (VLGC) milik PT Pertamina International Shipping (PIS) saat bersandar untuk bongkar muat LPG di Terminal LPG Tanjung Sekong, Cilegon, Banten, Senin (23/8/2024). (IDN Times/Dhana Kencana)

Simon menjelaskan produksi minyak mentah domestik belum mencukupi kebutuhan nasional. Akibatnya, sekitar 40 persen minyak mentah dan 42 persen produk BBM harus diimpor untuk menjamin ketahanan dan ketersediaan energi bagi masyarakat.

"Tentunya hal ini harus tetap terus berjalan untuk memastikan ketahanan energi dan ketersediaan energi di masyarakat," tambahnya.

3. Pertamina janji perbaiki tata kelola dengan koordinasi pemerintah

Kantor pusat PT Pertamina (Persero). (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Wakil Direktur Utama Pertamina, Wiko Migantoro menyoroti seiring pertumbuhan ekonomi, kebutuhan energi masyarakat meningkat, sehingga impor energi dari luar negeri masih diperlukan.

Untuk itu, Pertamina berkomitmen memperbaiki tata kelola impor dengan memasukkan masukan pada proses yang berjalan saat ini dan berkoordinasi dengan pemerintah.

"Kita akan memperbaiki tata kelolanya, tata kelola impor dengan masukan proses yang berjalan saat ini. Tentu saja juga dengan berkoordinasi dengan pemerintah," tambahnya.