Kemenkeu Pamer Investasi di Kendaraan Listrik Capai Rp310,59 Triliun

23 Agu 2023, 14:47 WIB

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Kacaribu dalam Rangkaian Agenda ASEAN 2023. (IDN Times/Triyan)

Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu menyampaikan pemerintah berhasil mendapatkan komitmen investasi di rantai pasok kendaraan listrik. Nilai investasi untuk periode 2021 hingga 2022 tersebut mencapai 20,3 miliar dolar AS atau setara dengan Rp310,59 triliun (kurs Rp15.300 per dolar AS).

Data ini berdasarkan hasil analisis Institute for Essential Services Reform (IESR).

"Laporan tersebut menunjukkan, nilai investasi untuk produk baterai kendaraan listrik mencapai 15 miliar dolar AS atau Rp229,5 triliun (kurs Rp15.300 per dolar AS). Ini menjadi komponen yang paling banyak menarik minat investor," jelasnya dalam Rangkaian agenda ASEAN di Jakarta, Rabu (23/8/2023).

1. Pemerintah naikkan target NDC

Ilustrasi protes (unsplash.com/Markus Spiske)

Menurut Febrio, Indonesia telah mengambil peran penting dalam transisi energi untuk mengatasi krisis perubahan iklim. Dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC), Indonesia telah menaikkan target pengurangan emisi menjadi 31,89 persen dengan upaya sendiri pada 2030 dan 43,20 persen dengan bantuan internasional.

"Ini untuk menegaskan komitmen pemerintah dalam mencapai net zero emission pada 2060. Seluruh pihak diharapkan turut berkolaborasi dalam memenuhi tujuan berkelanjutan, termasuk pelaku industri," jelasnya.

2. Indonesia butuh 281 miliar dolar AS untuk atasi perubahan iklim

(IDN Times/Arief Rahmat)

Meski begitu, Febrio tak menampik untuk mencapai target NDC tersebut dibutuhkan pembiayaan yang sangat besar hingga 281 miliar dolar AS atau sekitar Rp4.299,3 triliun pada 2030. Anggaran ini diproyeksikan bisa dipenuhi melalui investasi publik dan swasta dengan ambisi yang meningkat.

"Tentunya, besaran jumlah investasi juga akan meningkat. Indonesia terus mengembangkan banyak inisiatif, kami melakukan penandaan anggaran iklim sehingga kami melihat anggaran kami baik di tingkat nasional dan juga di tingkat daerah," tuturnya.

3. Pemerintah terus utlisasasi anggaran untuk atasi perubahan iklim

IDN Times/Arief Rahmat

Pemerintah terus mengutilisasi anggaran negara untuk mendukung proyek-proyek terkait perubahan iklim. Menurutnya, pemerintah mengembangkan banyak inisiatif termasuk menyediakan anggaran di level pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk atasi perubahan iklim.

Hingga 2021, pemerintah telah mengalokasikan pendanaan anggaran perubahan iklim atau Climate Budget Tagging (CBT) mencapai 20 miliar dolar AS atau sekitar Rp306 triliun. "Tapi total itu baru sekitar 8 persen dari anggaran yang diperlukan untuk tahun 2030," tegasnya.

Sebagai informasi, sistem penandaan anggaran perubahan iklim merupakan suatu upaya untuk mendukung pengelolaan anggaran perubahan iklim agar lebih terukur.

Sistem ini mampu melacak alokasi anggaran mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta menyajikan data kegiatan, output, dan besaran anggaran yang dialokasikan pemerintah. Saat ini, penandaan anggaran telah melibatkan 18 Kementerian dan Lembaga (K/L).