Kemenpan-RB Buka Suara soal Peluang Pembukaan CPNS 2026

Pihaknya kini fokus pada regenerasi ASN serta penyelesaian seleksi sebelumnya, khususnya untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK paruh waktu. Sebab, masih banyak ASN yang belum menerima Surat Keputusan (SK) dari instansi masing-masing, padahal penetapan SK seharusnya telah rampung pada Oktober.

“Targetnya sebenarnya Oktober, tetapi masih banyak instansi yang belum menetapkan SK, baik untuk PPPK paruh waktu maupun PPPK penuh,” beberny.

Menurut dia, analisis tersebut dilakukan untuk melihat perkembangan jabatan tertentu, termasuk apakah jabatan tersebut memerlukan penambahan pegawai atau tidak. Ia menambahkan kementerian atau lembaga baru juga melakukan analisis kebutuhan pegawai.

“Analisis itu tentu disesuaikan dengan Asta Cita dan program Bapak Presiden. Kementerian yang baru dibentuk dan mulai menjalankan fungsi-fungsi barunya juga harus mulai menyiapkan kebutuhan pegawai,” kata dia.

“Saya juga perlu menyusun postur kebutuhan secara nasional. Kita tunggu saja,” tambahnya.

Sebelumnya, Kepala BKN, Zudan Arif, menjelaskan pihaknya sedang merancang perubahan konsep seleksi CPNS. Ia menyebut pada 2024–2025, BKN telah menggelar tes bagi 6,6 juta peserta dengan kuota penerimaan sekitar satu juta orang, dan biaya penyelenggaraan mencapai sekitar Rp1 triliun. Karena itu, sistem seleksi CPNS akan dievaluasi kembali.

“Nanti hasilnya seperti tes TOEFL, bisa dipakai selama dua tahun. Jadi tidak perlu ramai-ramai ikut tes setiap kali pembukaan seleksi,” kata Zudan.

Dengan model tersebut, peserta dapat menghemat waktu dan biaya, sekaligus memiliki kesempatan lebih luas untuk mencoba berbagai formasi tanpa harus menjalani tes berulang kali.

Selain soal CPNS 2026, Zudan juga memaparkan sejumlah kebijakan baru untuk mempermudah pengembangan karier ASN. Salah satunya adalah penataan pencantuman gelar akademik dan gelar profesi, yang hanya dapat digunakan jika diperoleh dari perguruan tinggi terakreditasi. Di samping itu, uji kompetensi akan dilakukan lebih sering, dan peserta diperbolehkan mengulang hanya pada bagian yang belum lulus.

“Kalau yang tidak lulus hanya satu dari empat bagian, maka cukup mengulang pada bagian itu saja. Pengalaman menunjukkan ketika peserta harus mengulang semuanya, justru bagian yang tidak lulusnya berpindah-pindah dan akhirnya tidak lulus-lulus,” paparnya.

Ia juga menyampaikan perubahan lain, yakni memperbolehkan kenaikan pangkat staf meskipun pangkat atasannya sama. Hal ini menjadi masalah yang telah bertahan lebih dari 20 tahun.

“Ketika ada pegawai golongan 3C dan kepala seksinya juga 3C, staf tersebut tidak bisa naik. Padahal kalau punya ijazah S2, seharusnya bisa naik sampai 4A. Jadi apa salahnya kalau staf yang kompeten bisa naik pangkat?” ujar Zudan.