Kemenperin Ungkap Modus HP Black Market Peroleh IMEI Ilegal

31 Jul 2023, 19:11 WIB

ilustrasi media sosial (pexels.com/cottonbro)

Jakarta, IDN Times - Bareskrim Polri menetapkan oknum aparatur sipil negara (ASN) dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sebagai tersangka kasus pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI) ilegal.

Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, mengatakan, diduga bahwa ASN yang bersangkutan mengakses akun Kemenperin secara ilegal untuk mengusulkan pendaftaran IMEI untuk HP dari pasar gelap (black market).

"Jadi, perbuatannya itu mengakses akses IMEI secara ilegal. Makanya yang dipakai Undang-undang ITE, bukan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi," katanya di Kantor Kemenperin, Jakarta, Senin (31/7/2023).

1. IMEI ilegal diusulkan bersamaan dengan IMEI resmi

ilustrasi cara daftar IMEI (pixabay.com/JESHOOTS-com)

IMEI merupakan nomor identitas internasional yang terdiri dari 15 digit nomor, dihasilkan dari 8 digit Type Allocation Code yang dialokasikan oleh Global System for Mobile Association (GSMA). Tujuannya untuk mengidentifikasi secara unik alat atau perangkat telekomunikasi yang tersambung ke jaringan bergerak seluler.

Diperkirakan modus yang digunakan ASN Kemenperin untuk menyamarkan pengajuan IMEI HP black market, yakni dengan menyusupkannya di daftar pengajuan IMEI resmi.

"Kami kan punya akun itu, untuk mengusulkan nomor IMEI. Nah, nomor IMEI itu kan sekali diusulkan banyak. Nah, dimasukin di situ," tuturnya.

2. Kemenperin sepakat untuk menonaktifkan IMEI ilegal

(Tampilan pendaftaran IMEI di Kementerian Perindustrian) www.imei.kemenperin.go.id

Pihaknya pun mendukung apabila Bareskrim Polri ingin menonaktifkan (shutdown) HP yang menggunakan IMEI ilegal. Menurut Kemenperin, hal itu merupakan langkah yang tepat.

Bahkan, kata Febri, pihaknya sudah pernah bersurat kepada Centralized Equipment Identity Register (CEIR) untuk menonaktifkan IMEI yang terindikasi ilegal. CEIR adalah basis data yang menyimpan nomor IMEI dari ponsel yang beredar di Indonesia.

"Kalau Bareskrim mau mengirimkan itu berdasarkan proses hukum, itu akan lebih bagus. Nah, sekarang siapa yang punya otoritas menekan tombol on-off di IMEI itu? Nah, itu ada di pengelola CEIR sama operator seluler," ujarnya.

3. Masyarakat diminta untuk membeli HP di jalur resmi

ilustrasi toko handphone seken (pexels.com/Mathias Reding)

Kemenperin meminta masyarakat berhati-hati dalam membeli produk manufaktur, termasuk HP. Jadi, sedapat mungkin membelinya di jalur resmi.

Apabila ada handphone yang harganya murah padahal di pasarannya jauh lebih mahal, tentu patut diwaspadai.

"Kan kalau beli handphone belilah di tempat yang resmi, ya! Jangan beli yang black market. Kan itu tujuannya IMEI ini supaya tidak ada HP black market," tambahnya.