Kementerian PU Latih Santri Ponpes Lirboyo Jadi Tenaga Kerja Konstruksi

01 Nov 2025, 06:04 WIB

WhatsApp Image 2025-10-31 at 19.23.06.jpeg

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melatih dan menguji kompetensi tenaga kerja konstruksi terampil di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri. (Dok/Humas Kementerian PU).

Jakarta, IDN Times - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melatih dan menguji kompetensi tenaga kerja konstruksi terampil di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri. Kegiatan ini berlangsung mulai 21 Oktober hingga 1 November 2025, dan diikuti oleh 116 peserta yang terdiri atas bidang Tukang Bangunan Gedung dan Petugas K3 Konstruksi.

Kementerian PU bersama Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri bersinergi dalam upaya meningkatkan kapasitas Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) di berbagai lapisan masyarakat.

Kegiatan pelatihan dan uji kompetensi bagi tenaga kerja konstruksi ini resmi dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Muhaimin Iskandar, secara daring. Dia menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PU atas inisiatif cepat dalam menyelenggarakan pelatihan dan uji kompetensi bagi TKK di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur.

“Selain memberikan pelatihan teknis dan uji kompetensi, kegiatan ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat peran pondok pesantren sebagai pusat pemberdayaan masyarakat di daerah,” ujar Muhaimin dalam siaran pers yang diterima IDN Times, Jumat (31/10/2025).

1. Tingkatkan kapasitas santri dan masyarakat pesantren

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melatih dan menguji kompetensi tenaga kerja konstruksi terampil di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri. (Dok/Humas Kementerian PU).

Menurut Muhaimin, sinergi lintas kementerian ini menjadi langkah strategis untuk memperluas akses pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi, terutama bagi santri dan masyarakat sekitar pesantren yang memiliki potensi besar dalam pembangunan berbasis komunitas.

Pelatihan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis tenaga kerja di bidang konstruksi, tetapi juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya keselamatan kerja dan profesionalisme di sektor ini.

"Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap pondok pesantren dapat berperan aktif sebagai pusat pembelajaran keterampilan, sekaligus menjadi bagian penting dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing di bidang konstruksi."

2. Pelatihan dan uji sertifikasi selama enam hari

Kondisi musala yang ambruk di Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur. (Dok. BNPB)

Pelatihan dan Uji Sertifikasi Petugas K3 Konstruksi (Jenjang 3) dilaksanakan selama enam hari, yaitu pada 21–26 Oktober 2025. Sementara itu, Pelatihan dan Uji Sertifikasi Tukang Bangunan Gedung (Jenjang 2) dilaksanakan selama 12 hari, yakni 21 Oktober–1 November 2025, dan diikuti oleh 116 peserta, yang terdiri atas 81 peserta bidang Tukang Bangunan Gedung (Jenjang 2) serta 35 peserta bidang Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi (Jenjang 3).

“Melalui kegiatan ini, saya harap dapat meningkatkan kompetensi peserta dalam bidang konstruksi sehingga dapat berkonstribusi secara nyata dalam membangun fasilitas di lingkungan pondok pesantren. Selain itu, saya harap peserta juga memperoleh keahlian yang diakui secara nasional dan siap berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur yang berkualitas, efisien, dan berkelanjutan” ujar Direktur Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi Kementerian PU, Kimron Manik dalam keterangannya, Jumat (31/10/2025).

3. Belum terima proposal terkait permintaan bantuan perbaikan ponpes dari APBN

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (IDN Times/Triyan).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku menerima pesan WhatsApp yang meminta agar perbaikan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pesan itu ia terima setelah menyatakan bahwa dirinya akan terlebih dahulu mempelajari proposal perbaikan ponpes yang ambruk pada Senin (29/9/2025).

“Waktu itu saya bilang, saya akan lihat dulu proposalnya. Tapi sudah ada yang WA saya, katanya, ‘jangan pakai APBN, nanti (pondok pesantren) yang lain iri,’” ujar Purbaya di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Sayangnya, Purbaya tidak menyebutkan siapa pihak yang mengirim pesan tersebut. Ia juga menyampaikan bahwa hingga kini belum menerima proposal resmi terkait permintaan bantuan perbaikan ponpes dari APBN.

Meski demikian, Purbaya mengatakan belum bisa memberikan keputusan apapun sebelum melihat usulan resmi. Keputusan akan segera diambil begitu ia mempelajari proposal yang masuk. Ole

“Saya belum tahu apa yang terbaik, tapi nanti begitu lihat proposalnya, saya akan putuskan,” tambahnya.