Cak Imin Beberkan Alasan Bangun Ulang Ponpes Al Khoziny Pakai APBN

- Pesantren sebagai lembaga terbanyak yang tidak terima bantuan pemerintah.
- Proses hukum atas dugaan kelalaian jadi fokus karena santri harus terlindungi.
- Keterbatasan APBN harus dibarengi inisiatif masyarakat untuk tumbuh.
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan, alasan pembangunan ulang Pondok Pesantren Al Khoziny menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), merupakan wujud kehadiran pemerintah dalam memberi rasa aman dan nyaman bagi para santri.
"Pertama, bagi pemerintah yang paling penting adalah perlindungan rasa aman, nyaman buat belajar itu kewajiban pemerintah. Itu wujud kehadiran pemerintah," kata Cak Imin di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Selasa (14/10/2025).
1. Pesantren sebagai lembaga terbanyak yang tidak terima bantuan pemerintah

Cak Imin menegaskan, kritik terhadap penggunaan APBN untuk membantu pembangunan ulang pesantren bertentangan dengan fakta, bahwa pesantren sebagai lembaga terbanyak yang tidak menerima bantuan pemerintah.
"Teman-teman yang mengkritik pesantren kenapa kok dibantu, perlu dicatat pesantren adalah lembaga terbanyak yang tidak menerima bantuan dari pemerintah," ujarnya.
2. Proses hukum atas dugaan kelalaian jadi fokus karena santri harus terlindungi

Selain itu, Cak Imin mendorong proses penegakan hukum terkait dugaan kelalaian pihak tertentu. Dia mengatakan, generasi yang sedang mengikuti pembelajaran harus terlindungi.
"Anak-anak kita itu adalah generasi muda kita. Nah, soal ada yang salah, kelalaian, itu proses yang lain yang silakan dilanjutkan, tapi bahwa ada fakta generasi-generasi kita sedang mengikuti pembelajaran yang harus terlindungi, itu makna kehadiran negara," kata dia, dilansir ANTARA, Selasa (14/10/2025).
3. Keterbatasan APBN harus dibarengi inisiatif masyarakat untuk tumbuh

Lebih lanjut, Cak Imin menegaskan, keterbatasan anggaran negara harus dibarengi inisiatif masyarakat untuk tumbuh.
"Karena tentu saja anggaran negara amat sangat terbatas, (sehingga) inisiatif masyarakat untuk tumbuh dan berkembangnya penyelenggaraan pendidikan. (Dalam hal ini) tugas pemerintah menegakkan, menjaga, mengawal, dan mengawasi agar (hal yang tidak diinginkan) tidak terjadi lagi," tegasnya.
Menurut dia, pesantren adalah kekuatan yang harus dijaga dan inisiatif masyarakat sangat dibutuhkan.
"Mereka justru kekuatan yang harus dijaga oleh pemerintah. Pemandirian itu karena apa, inisiatif masyarakat amat sangat lebih penting dan amat sangat kita butuhkan," tambah dia.